Kinerja Buruk Ahok, Mengapa Anies Yang Dibelah

0
315
Sedang berlangsung framing yang kuat yang menggambarkan buruknya manajemen Gubernur dan Wagub Anies-Sandi. Padahal yang sudah teruji keburukannya adalah kepepmimpinan Ahok-Djarot

Nusantara.news, Jakarta – Baru sebulan lebih Gubernur dan Wagub DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno sudah panen kritikan. Mulai dari pembengkakakan anggaran sampai tudingan pesta anggaran dan potensi korupsi.

Pertanyaannya, adilkah kritik dan tudingan itu? Penilaian terhadap orang yang baru bekerja sebulan berlebihan kah? Kalau Anies-Sandi sudah memimpin selama setahun mungkin baru tampak arah kebijakannya.

Secara jujur, sepekan setelah dilantik, Anies-Sandi sudah mengeluarkan dua keputusan penting dan sensitif, yakni menghentikan reklamasi dan menutup griya pijat Alexis. Dari sini saja sudah tergambar, untuk keputusan kecil yang sifatnya cecereme teme mestinya pasangan ini lebih mudah.

Tapi, itulah politik. Lewat medsos para buzzer mengembangkan isu bahwa Anies-Sandi pesta APBD, melakukan pembengkakan anggaran, sampai pada potensi korupsi anggaran. Setelah ditelisik lebih dalam, ribuan pendapat di medsos itu hanyalah sebuah pengelabuan fakta, framing untuk menutupi realitas buruk pemimpin sebelumnya.

Justru lebih mudah menilai kepemimpinan dan kinerja Ahok selama lima tahun terakhir yang lebih fair dan lebih terpapar dengan data yang jelas.

Aset hilang Rp10 triliun

Kotak pandora Pemprov DKI di era Ahok justru makin hari makin terkuak. Yang selama ini tertutupi oleh gegap gempita pemberitaan, ternyata mewarisi banyak masalah. Antara lain soal hilangnya aset Pemprov DKI sebesar Rp10 triliun.

Adalah Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI, Syamsudin yang mengungkap hilangnya aset milik DKI senilai Rp10 triliun. Temuan BPK ini masih harus ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI karena keberadaannya belum ditemukan meski tercatat dalam pendataan aset DKI.

Berdasarkan hasil audit (pemeriksaan) BPK terhadap Pemprov DKI dua tiga tahun lalu (era gubernur Ahok).

“Kalau dua atau tiga tahun lalu, ada hasil sensus aset. Pemprov DKI harus menindaklanjuti aset sekitar Rp10 triliun karena keberadaannya belum ditemukan,” kata Syamsudin beberapa hari lalu.

Ia meminta Anies-Sandi selaku pimpinan DKI hari ini untuk menelusuri hilangnya aset-aset tetap DKI berbentuk tanah dan bangunan tersebut. BPK sendiri berjanji akan memberikan data terbaru hasil audit keuangan daerah untuk tahun 2017 yang akan selesai sebulan lagi.

Kalau dalam penelusuran audit BPK untuk tahun 2017 menunjukkan bahwa aset itu benar-benar hilang, maka aset tersebut harus diproses sesuai ketentuan. Dia berharap Anies-Sandi dapat menuntaskan tindak lanjut aset yang hilang tersebut.

Serapan anggaran rendah

Masalah lain yang cukup krusial dan menggambarkan kepemimpinan yang rendah adalah rendahnya serapan anggaran dimasa kepemimpinan Ahok-Djarot. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan sampai September 2017 serapan anggaran DKI baru 44%.

Kemungkinan serapan anggaran 2017 sedikit lebih baik hingga akhir tahun, dibandingkan serapan anggaran pada 2016 yang hanya 42%. Bandingkan dengan serapan anggaran Pemprov Jawa Barat yang rearata tiap tahun 93%, terlihat jelas kapasitas leadership kepemimpinan kedua wilayah tersebut.

Ahok sendiri pernah berkilah bahwa rendahnya serapan anggaran lantaran Kepala-Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) takut mengeksekusi anggaran lantaran takut bermasalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Alasan lain, ada sebagian Kepala SKPD yang membangkang.

Kalau memang itu alasannya, tentu serapan anggaran Pemprov Jawa Barat juga harusnya rendah. Tetapi mengapa serapan anggaran mereka bisa menembus level 93%, karena pada dasarnya kepemimpinan mereka memang bagus. Tambahan pula serapan anggaran Pemprov DKI pernah mencapai titik terendah pada 2014 yang hanya mencapai 36,07%.

Kepala Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3EI) Sahat Donar M. pernah melakukan kajian yang menyimpulkan ada lima penyebab rendahnya serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta selama kepemimpinan Ahok-Djarot.

Pertama, perencanaan yang tidak akurat oleh pemerintahan daerah dalam perencanaan pembangunan.

Kedua, lemahnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan oleh Gubernur (Kepala Daerah) sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

Ketiga, kepemimpinan dan karakter Gubernur Ahok yang tidak mampu mendorong atau memotivasi perangkat dan aparatur daerah sebagai pelaksana pembangunan.

Keempat, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Kelima, kelemahan perangkat dan aparatur dalam menterjemahkan instruksi yang diberikan pemimpin daerah dalam melaksanakan program yang sudah ditetapkan.

Kasus RS Sumber Waras

Persoalan lain yang cukup monumental dimasa kepemimpinan Ahok adalah meledaknya mega skandal Rumah Sakit Sumber Waras yang menurut hasil audit investigasi BPK ditemukan adanya kerugian anggaran sebesar Rp191,33 miliar.

Wagub Sandi sendiri sudah memberikan dua pilihan untuk menyelesaikan sengketa pengadaan tanah RS Sumber Waras. Salah satu pilihan yaitu menunggu pemgembalian dana Rp191,33 miliar dari Yayasan Sumber Waras.

“Yang pertama memohon pengembalian dana Rp191,33 miliar sebagai kelebihan bayar,” kata Sandi. Sementara opsi kedua yaitu pembatalan pembelian.

Sebelum salah satu opsi itu dipenuhi, permasalahan RS Sumber Waras tidak akan selesai. Dan sebelum masalah itu selesai, Pemprov DKI belum dapat menindaklanjuti pembangunan rumah sakit baik dari sisi akuntansi maupun hukum. Sandiaga berharap permasalahan ini akan segera diselesaikan sesuai dengan alur akuntabilitas publik (road to WTP).

BPK dalam audit investigasi atas orderan KPK menyebutkan pengadaan tanah RS Sumber Waras tidak melalui proses yang memadai. Proyek ini terindikasi merugikan daerah senilai Rp191,33 miliar.

BPK juga merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta membatalkan pembelian tanah RS Sumber Waras seluas 36.410 meter persegi dengan pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW). Rekomendasi itu untuk memulihkan indikasi kerugian daerah minimal senilai Rp191,33 miliar atas selisih harga tanah dengan PT Ciputra Karya Unggul (CKU) karena BPK fokus pada penyelamatan atau pemulihan keuangan negara.

Sandi menegaskan akan mengaudit semua penyimpangan-penyimpangan keuangan DKI, termasuk kasus RS Sumber Waras. “Kalau saya sih no negotiable,” tegas Sandi

Termasuk yang akan diaudit oleh Sandi adalah penggunaan dana operasional periode Ahok-Djarot. Karena ada indikasi penggunaan dana operasional yang tidak sesuai peruntukkannya.

Sandi mengaku sama sekali tak berencana membagikan dana operasional ke jajaran pimpinan di bawahnya, seperti yang pernah dilakukan Ahok-Djarot. Ia mengaku akan mengikuti mekanisme yang berlaku. Bahkan, Sandi berencana mengembalikan dana operasional mereka ke masyarakat.

Dana itu nantinya, akan digunakan untuk membantu masyarakat dan kegiatan masyarakat. Sisa dana akan dialokasikan untuk zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.

Mal-administrasi Satpol PP

 Sementara Ombudsman RI menemukan mal-administrasi berupa penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, hingga pembiaran yang dilakukan oknum Satuan Polisi Pamong Praja (PP) terhadap pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah daerah di Ibu Kota.

Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala mengungkapkan temuan itu didapatkan setelah pihaknya melakukan monitoring di tujuh lokasi yang rawan PKL.

Monitoring dilakukan secara investigatif di Pasar Tanah Abang, kawasan Stasiun Tebet, Setiabudi, Menara Imperium, kawasan Jatinegara, Setiabudi Perbanas, dan kawasan Stasiun Manggarai.

“Kami temukan ada penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, dan pembiaran yang dilakukan oknum Satpol PP maupun kelurahan dan kecamatan setempat,” ujar Adrianus beberapa waktu lalu.

Adrianus mengatakan, dari investigasi yang dilakukan selama dua pekan di bulan November, ditemukan oknum Satpol PP yang melakukan transaksi dengan PKL. Transaksi itu berupa transaksi uang agar PKL aman dari razia yang dilakukan.

Transaksi tersebut, kata Adrianus, tak hanya melibatkan oknum Satpol PP dan PKL, tapi juga preman yang merupakan penghubung antara Satpol PP dan PKL. Transaksi itu bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Nilainya tergantung lapak yang dijajakan.

“Preman atau disebut juga pengurus pedagang untuk cari lapak. Pedagang yang disebut pengurus ini kami temukan ada di tujuh titik dan mereka ini akan berhubungan langsung dengan PKL,” ujar Adrianus.

Tentunya kinerja buruk Satpol PP masih dalam tanggung jawab dan pembinaan Ahok-Djarot.

Mengunci APBD

Salah temuan teranyar dan cukup fenomenal, ternyata Ahok-Djarot telah mengunci APBD 2018 sehingga Anies-Sandi tak bisa mengutak-atik anggaran sesuai keinginan mereka. Padahal Ahok pada 2018 sudah tak memimpin lagi, sehingga terkesan tidak sopan dan prejudice terhadap kepemimpinan Anies-Sandi.

Penguncian anggaran Anies-Sandi ini dinilai banyak kalangan tujuannya memang baik, yakni mencegah adanya korupsi APBD. Namun Ahok tidak punya kewenangan melakukan itu lantaran sudah tak berkuasa lagi.

Anies-Sandi sendiri mengaku akan menerapkan standar penggunaan dan manajemen anggaran yang lebih tinggi ketimbang yang dibuat Ahok. Namun karena APBD itu sudah dikunci dengan triple password, sehingga manuver pembuatan anggaran yang lebih baik jadi terhambat.

Namun demikian atas lobi-lobi yang dilakukan Anies-Sandi, pada 2018 keduanya dapat merealisasikan delapan dari 23 visi misi yang disampaikan saat kampanye. Delapan program tersebut berhasil mendapat dukungan anggaran mencapai Rp41 triliun, temasuk di dalamnya soal program rumah dengan DP Rp0.

Anies-Sandi juga mengajukan kenaikan jumlah pesonil dan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari 15 menjadi 73 orang, dengan anggaran melonjak dari Rp2,3 miliar menjadi Rp28,6 miliar. Namun pengajuan TGUPP ini ditolak DPRD yang dikuasai oposisi.

‎Gubernur Anies berpendapat jika pada periode-periode sebelumnya, staf gubernur digaji dari sumber di luar APBD. Menurutnya, bila staf gubernur dibiayai swasta, maka akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

“Kalau mereka yang bekerja membantu gubernur, menyusun kebijakan, membantu percepatan pembangunan justru dibiayai swasta, maka potensi konflik kepentingan menjadi tinggi,” kata Anies.

Hal inilah yang melatarbelakangi Anies menaikkan dana TGUPP dari yang semula hanya Rp2,3 miliar kini menjadi Rp28,5 miliar. Sebab, menurut Anies, dia ingin agar TGUPP dibiayai APBD.

Dengan masuknya anggaran staf gubernur melalui APBD, kata Anies, anggaran akan transparan dan tidak bergantung pada swasta.

“Jadi alhamdulillah kita akan menghentikan praktik pembiayaan yang tidak menggunakan APBD untuk orang bekerja membantu gubernur,” kata Anies.

Itulah sekelumit temuan buruknya governance kepemimpinan Ahok-Djarot. Masih banyak lagi temuan lainnya jika ingin dipaparkan semuanya. Namun temuan tersebut sudah cukup mewakili kualitas kepemimpinan Ahok-Djarot.

Namun begitulah dahsyatnya framing yang dibangun para pendukung Ahok-Djarot, sehingga terkesan Anies-Sandi pesta APBD, pembengkakan anggaran, sampai berpotensi melakukan korupsi. Tapi perjalanan sejarah yang membuktikan bahwa selama kepemimpinan Ahok-Djarot banyak sekali penyimpangan hingga perbuatan tidak profesional.

Namun pepatah mengatakan, buruk muka, cermin dibelah. Kinerja buruk Ahok, mengapa Anies yang dibelah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here