Kinerja Jokowi Dirusak Menteri yang Doyan Impor

1
110

Nusantara.news, Jakarta – Menteri-menteri Joko Widodo (Jokowi) tampaknya sangat gemar melakukan impor. Tahun ini saja pemerintah kembali membuka keran impor beras sebanyak 2 juta ton. Izin impor diberikan kepada Perum Bulog.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengklaim pemberian izin impor beras terhadap Bulog diambil bersamaan dengan izin impor sebelumnya dan melalui rapat koordinasi yang sama di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian.

“Bukan ada penambahan (impor). Itu sudah empat bulan yang lalu. Jadi, impor beras 500 ribu ton, 500 ribu ton, dan 1 juta ton. Dan, itu keputusan rakor,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (26/8).

Menteri Enggar beralasan, keputusan impor secara bertahap diambil untuk mengendalikan harga beras untuk mengantisipasi pergantian musim. Saat hujan lebat yang diikuti dengan banjir, jalur distribusi terancam. Namun saat musim kemarau, risiko kekeringan lahan menghantui.

Selain itu Enggar menegaskan impor dilakukan murni untuk menekan inflasi. Pemerintah menargetkan inflasi pada akhir tahun berada di level 3,5 persen. Inflasi komponen volatile food akan ditekan agar target inflasi tersebut tercapai. ”Kami bicara mengenai inflasi, mengenai harga yang naik. Kan tidak mungkin kami biarkan harga naik,’’ tegasnya.

Senada, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, impor dilakukan untuk menstabilkan harga beras. Sebab, di pasaran masih banyak yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang menjadi acuan harga jual. Selain itu, penyerapan gabah dalam negeri kurang maksimal. Sebab, produksi petani terpengaruh cuaca yang kurang bagus.

Menurut data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga beras medium nasional bertengger di atas Rp11 ribu per kilogram (kg) sejak awal tahun ini. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun lalu yang cuma Rp10 ribu/kg, bahkan menyentuh Rp9 ribu/kg di beberapa wilayah.

Ambil contoh di DKI Jakarta, harga beras medium dibanderol Rp10.650/kg pada tahun lalu. Namun sekarang harganya melonjak hingga Rp12.800/kg. Hal ini membuat emak-emak berteriak.

Karena alasan itu, pemerintah memutuskan untuk impor. Sejak awal tahun, pemerintah melalui Kemendag memberikan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton. Dirasa tak cukup, pemerintah kembali merilis izin impor beras jilid II sebanyak 500 ribu ton.

Tapi tak dinyana, izin impor jilid III kembali terbit. Tak tanggung-tanggung, pemerintah mengizinkan impor beras hingga 1 juta ton. Artinya, total 2 juta ton beras impor membanjiri pasar di dalam negeri. Alasannya seragam, lagi-lagi impor dilakukan untuk mengendalikan harga.

Seperti diketahui, realisasi impor beras tahun ini yang berlangsung hingga September 2018 mencapai 1,84 juta ton. Jumlah itu lebih kecil daripada keputusan impor beras pemerintah sebanyak 2 juta ton pada April lalu.

Sebelumnya, realisasi impor beras melalui Bulog mencapai 1,1 juta ton. Sisanya, sebanyak 700 ribu ton akan masuk ke Bulog hingga September. Beras tersebut didatangkan dari India, Vietnam, Thailand, dan Pakistan. Adapun stok cadangan nasional dinyatakan aman apabila Bulog menyimpan 1–1,5 juta ton beras.

Data cadangan beras Perum Bulog menyebutkan, hingga Juli 2018, stok beras Bulog berada di angka 1.861.404 ton. Data ini dirilis Perum Bulog melalui surat yang dikeluarkan pada 9 Agustus 2018 dengan nomor B-1034/11/DO303/08/2018. Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang Januari—Juli 2018 impor beras melalui Bulog telah mencapai 1,181 juta ton.

Sejak Selasa (21/8/2018), Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Bulog terjun langsung ke lapangan mengumpulkan cadangan beras pemerintah langsung dari petani. Diketahui jumlah cadangan beras pemerintah meningkat hingga 2,027 juta ton atau meningkat sebanyak 166.418 ton dari Juli 2018. Tercatat hingga 21 Agustus 2018 terdapat 1,230 juta ton beras masih tersimpan di gudang-gudang penggilingan padi yang besar, sedang atau kecil yang tersebar di seluruh Indonesia.  Sebenarnya dengan jumlah cadangan beras sebanyak ini, pemerintah tak perlu melakukan impor.

DPR kompak tolak impor

Sejauh ini, Komisi IV dan VI DPR kompak menolak kebijakan pemerintah soal izin impor beras sebesar 1 juta ton, atau yang kini digenapkan menjadi 2 juta ton. Komisi IV (yang membidangi pertanian) dengan Komisi VI (yang membidangi perdagangan) akan segera melakukan koordinasi dan rapat bersama untuk membahas masalah impor itu.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Roem Kono menyebut, koordinasi dan rapat bersama itu penting untuk mencari solusi atas kebijakan impor tersebut. Sebab, kebijakan itu berdampak buruk para petani dan juga konsumen Indonesia.

Bagi petani, kebijakan itu jelas akan membuat harga beras hasil produksi anjlok. Sedangkan bagi konsumen, kadang-kadang, kualitas beras impor itu buruk. “Koordinasi lintas komisi ini diperlukan. Kami tidak ingin akibat kebijakan itu, petani atau pun konsumen dirugikan,” jelas Roem Kono, di Jakarta, Senin (27/8/2018).

Sementara Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan, klaim Menteri Enggar bahwa keputusan impor selama ini dibuat berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution, perlu diklarifikasi. “Jadi katanya itu bukan semata-mata keputusan satu menteri. Disetujui seluruh menteri, baik Kemendag, Kementan, juga Bulog. Jadi, kalau mau panggil, sekalian panggil semuanya. Termasuk Menko Darmin. Sebab, yang menyetujui di sini Darmin,” kata politisi PDIP ini.

Dengan rapat bersama itu, DPR bisa mengetahui secara valid dan komprehensif dasar Pemerintah memutuskan impor beras. Penjelasan yang diterima juga bisa utuh, tidak hanya berdasar satu versi.

“Apa dasar impor? Kenapa diputuskan impor segitu banyak? Tentu itu nanti bisa dijawab bersama. Karena kalau panggil satu-satu menteri, nanti saling menyalahan. (Kementerian) Perdagangan salahkan (Kementerian) Pertanian. (Kementerian) Pertanian juga salahkan (Kementerian) Perdagangan. Jadi saling menyalahkan. Kalau dipertemukan, tidak bisa lagi. Yang bisa jawab itu ya tim ekonomi  itu,” pungkas dia.

Ketidakakuratan data antar lembaga

Impor beras boleh jadi merupakan langkah mengantisipasi meredam gejolak harga. Sebab masa-masa panen sudah berakhir. Musim kemarau datang. Sebanyak 39 persen wilayah penghasil beras di Tanah Air mulai mengalami kekeringan pada bulan ini. Akibatnya, harga Gabah Kering Panen (GKP) beranjak Rp200 hingga Rp300 per kg. Tentu, harga beras juga ikut naik.

Namun demikian, impor juga bukan kebijakan terbaik. Sebab kebijakan impor juga berawal dari data produksi dan konsumsi yang kurang baik. Andai data ini valid, maka pemerintah tak harus impor untuk mengantisipasi ancaman menipisnya pasokan beras.

Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santosa, mengacu data Kementerian Pertanian, produksi beras nasional di atas kertas surplus 13,81 juta ton pada tahun lalu. Nah, jika benar produksi beras berlebih, tidak seharusnya harga beras melambung. “Kebijakan ini sebetulnya juga muncul dari data yang simpang siur. Coba saja kalau dari awal datanya akurat, tentu pemerintah tak akan membuat kebijakan yang kontroversial,” kata Dwi.

Bila merujuk data produksi beras Kementan, produksi beras di Indonesia sudah surplus alias berlebih memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. Sayangnya, validitas data produksi beras dari Kementan menjadi pertanyaan.

Pada akhirnya problem utama terkait kebijakan impor menjadi serampangan. Pertama, jumlah luasan lahan. Menurut data, luas lahan sawah di Indonesia hanya 7,7 juta hektare. Tapi data Kementan berkata beda. Pada akhir 2016, luas lahan sawah tercatat sebesar 12,97 juta hektare. Padahal, luas panen sangat menentukan seberapa besar produksi. Dimana total produksi diperoleh dari perkalian antara luas panen dengan produktivitas.

Selama ini tidak ada penghitungan luas lahan secara riil alias hanya perkiraan. Pengumpulan datanya memang bukan dari survei lapangan. Itu hanya perkiraan-perkiraan. Untuk luas panen bukan survei lapangan.

Kedua, problem utama terkait impor beras adalah ketidakmampuan Bulog menyerap beras atau gabah hasil produksi dalam negeri. Apalagi produksi hingga tahun ini diperkirakan akan mengalami gagal panen yang lebih besar dibandingkan tahun kemarin. Musim kemarau yang lebih panjang di 2018 menjadi penyebabnya.

Karena itu soal impor beras tidak bisa hanya mengacu pada produksi saja. Pemerintah juga tak bisa terus menerus meng-kambing hitam-kan musim kemarau sebagai pemicu pasokan dan kenaikan harga beras. Sehingga akibat ketidakakuratan data tersebut membuat perencanaan kebijakan pemerintah terkesan serampangan. Selain tidak ada data pembanding dari instansi lain terkait produksi beras, benturan kepentingan dari data yang dihasilkan juga sangat tinggi.

Buktinya, sekarang impor masih dilakukan dengan alasan menambal kebutuhan masyarakat. Ironisnya, impor beras diputuskan pada rapat yang juga mengikutsertakan Bulog dan Menteri Pertanian yang selalu menyatakan produksi beras surplus.

Sebaliknya jika kesemrawutan data dijadikan alasan untuk melakukan impor maka pemerintah jelas sudah melakukan pembohongan publik dengan menyatakan jika stok beras tahun 2018 mengalami surplus. Atau, jangan-jangan impor beras sengaja dilakukan agar ada pihak yang diuntungkan, mengingat jumlahnya cukup signifikan.

Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono mengatakan, pemerintah harus memperbaiki sistem data yang akurat dan hanya satu. Idealnya, data produksi ini harusnya jadi dasar kebijakan. “Sistem pendataan yang benar perlu segera dibuat untuk menjadi acuan bagi Kementan, Kemendag bahkan Presiden sebagai dasar bila akan membuat kebijakan beras, harus terwujud one data yang dipakai pemerintah,” ujarnya.

Dalam hal kebijakan impor, tujuannya adalah semata untuk menstabilisasi harga beras supaya rakyat mampu untuk membeli. Namun perlu diperhatikan juga, bahwa kebijakan impor tidak berdampak kepada petani sehingga tetap dikendalikan oleh pemerintah.

Karena pemerintah perlu mendesak perbaikan Tata Niaga Perberasan, baik dari sisi regulasi maupun praktik di lapangan. Terkait produksi beras dalam negeri, untuk program cetak sawah, benih bagi petani, dan lainnya, perlu dilakukan dievaluasi.

Impor bahan pangan saat ini masih menjadi isu penting dalam setiap peralihan kekuasaan. Citra baik yang selama ini dibangun pemerintah justru rusak akibat kinerja menterinya sendiri yang tidak profesional.

Karena sudah masuk tahun politik, maka untuk menghindari dampak lebih jauh sepatutnya Jokowi segera mengevaluasi kinerja para menterinya yang sudah memberikan preseden buruk kepada pemerintah. Pasalnya, kebijakan impor 2 juta ton beras seolah menjadi antitesa atas berbagai kebijakan Jokowi yang gagal mengembangkan kebijakan mencetak lahan pertanian baru dan janji memuliakan petani.[]

1 KOMENTAR

  1. […] Karena sudah masuk tahun politik, maka untuk menghindari dampak lebih jauh sepatutnya Jokowi segera mengevaluasi kinerja para menterinya yang sudah memberikan preseden buruk kepada pemerintah. Pasalnya, kebijakan impor 2 juta ton beras seolah menjadi antitesa atas berbagai kebijakan Jokowi yang gagal mengembangkan kebijakan mencetak lahan pertanian baru dan janji memuliakan petani.[nn] […]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here