Kinerja KPU Tersandera NPHD yang Belum Diteken Kepala Daerah

0
37
Persiapan KPU menggelar Pilkada serentak 2018 di beberapa daerah di Jawa Timur, rawan terganggu akibat belum ditandatanganinya NPHD.

Nusantara.news, Surabaya – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada) 2018 di Jawa Timur, terancam tersendat. Penyebabnya, dari 18 kota/kabupaten dan 1 provinsi, masih ada kepala daerah yang belum tandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Termasuk Gubernur Jawa Timur. Kondisi ini tentu berdampak pada persiapan Komisi pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur maupun daerah.

Kendati tahapan Pilkada baru dimulai 27 September 2017, namun kerja KPU sebagai penyelenggara sudah dimulai per Juni lalu. Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito ketika dikonfirmasi alasan belum ditekennya NPHD melalui Whatsapp messenger, Selasa (1/8/2017), tidak memberikan jawaban. Hanya saja, info yang diterima Nusantara.News, khusus untuk NPHD Pemilihan Gubernur (Pilgub), Gubernur Soekarwo sudah mendelegasikan kepada Anom Suroto, Kepala Biro Administrasi dan Pemerintahan Pemprov.

Padahal jauh hari sebelumnya, KPU Jawa Timur melalui Divisi Umum, Keuangan dan Logistik, Dewita Hayu Shinta sudah menekankan kepada seluruh satuan kerja (satker) yang akan menggelar Pilkada 2018, segera melakukan penandatanganan NPHD. Hal ini sebagai bahan laporan ke KPU Pusat. Termasuk teknis penandatanganan NPHD yang cukup sekali agar tidak menimbulkan persoalan.

“Cukup sekali karena sesuai dengan landasan yuridis yang ada seperti yang disebutkan dalam undang-undang, Peraturan Menteri, maupun Peraturan KPU. Ini juga sudah disampaikan Biro Keuangan KPU RI saat melakukan supervisi ke KPU Jawa Timur (21/4/2017),” sebutnya.

Shinta membeberkan jika NPH diteken 2 kali atau lebih, dampaknya akan menyulitkan KPU ketika ada negosiasi ulang di tengah proses tahapan. “Ketika tahapan sudah berjalan, KPU masih harus melakukan negosiasi ulang, registrasi, revisi, dan pencairan yang memakan waktu lama. Semua ini seperti memulai dari awal. Sehingga juga akan banyak pembayaran yang terlambat,” terangnya. Untuk pencairan, tambah wanita asal Blitar tersebut, tidak masalah jika lebih dari satu kali.

Berdasarkan pernyataan Komisioner KPU Pusat Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta, Senin  (31/7/2017), untuk Pilkada serentak jilid III yang akan digelar 27 Juni 2018, data per 31 Juli ada 59 daerah yang belum tandatangani NPHD. Enam di antaranya adalan provinsi termasuk Jawa Timur. Beberapa alasan yang membuat NPHD di daerah belum disepakati Pemda dan KPU hingga kini, antara lain keberadaan kepala daerah yang masih mengikuti agenda kunjungan kerja hingga rencana disposisi ke dinas terkait.

Selain itu, ada juga yang menyangkut kebutuhan minimal penyelenggaraan. “Sudah disepakati namun dari total pengajuan anggaran, hanya berkisar 10 hingga 20 persen yang disetujui. Jumlah itu terlalu kecil. Kami akan segera menyampaikan data ini kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar memberikan penekanan lebih kuat bagi daerah-daerah tersebut, dan agar segera menandatangani NPHD dengan KPU setempat,” sebutnya.

Pramono mengkhawatirkan, dana hibah yang terlalu kecil atau lambat ditandatangani akan mengganggu konsentrasi KPU daerah. “Apalagi mereka pada saat yang bersamaan juga harus mulai menyelenggarakan tahapan Pemilu 2019,” terang dia.

Di Jawa Timur sendiri, selain provinsi ada 5 kabupaten dan 1 kota yang NPHD-nya belum diteken (lihat tabel). Untuk Kota Madiun, molornya penandatanganan NPHD kemungkinan besar akibat kasus hukum  yang membelit Walikota Bambang Irianto. KPK sudah menetapkan status tersangka bagi pejabat yang diusung Demokrat pada Pilkada 2013 lalu.

Sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bersama KPU setempat yang sudah teken NPHD sebesar Rp41,5 miliar, rencananya cair dalam dua tahap. Ketua KPU Kabupaten Probolinggo HM Zubaidi mengatakan, ini sudah sesuai Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 tahun 2015. “Alokasi dana hibah terbesar terletak pada honor penyelenggara pemilu yakni jumlah PPK, PPS dan KPPS. Total dana untuk honor penyelenggara sebesar Rp20 miliar,” katanya. []

 

NPHD Sudah Ditandatangani

  1. Kabupaten Sampang Rp35 Miliar
  2. Kabupaten Probolinggo Rp41,5 Miliar
  3. Kabupaten Lumajang Rp38,6 Miliar
  4. Kota Mojokerto Rp13 Miliar
  5. Kota Malang Rp30,2 Miliar
  6. Kabupaten Magetan Rp30,5 Miliar
  7. Kabupaten Madiun Rp31,7 Miliar
  8. Kabupaten Pasuruan Rp52,7 Miliar
  9. Kabupaten Bangkalan Rp44,1 Miliar
  10. Kota Probolinggo Rp1,3 Miliar
  11. Kabupaten Pamekasan Rp36,35 Miliar
  12. Kota Kediri Rp –
  13. Kabupaten Nganjuk Rp45,9 Miliar

NPHD Belum Ditandatangani

  1. Kabupaten Bondowoso Rp40,6 Miliar
  2. Kabupaten Bojonegoro Rp50,18 Miliar (belum disetujui)
  3. Kabupaten Jombang Rp –
  4. Kabupaten Tulungagung Rp37,6 Miliar
  5. Kota Madiun Rp11,9 Miliar
  6. Provinsi Jawa Timur Rp817 Miliar

Sumber: Data Litbang nusantara.news

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here