Kinerja Menteri Enggar Persulit Posisi Jokowi

0
188
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dinilai tidak bisa mengelola perdagangan dengan baik sehingga kebijakannya membahayakan stabilitas ekonomi Indonesia.

Nusantara.news, Jakarta – Meski sudah impor namun harga beras belum berada di level normal. Padahal sebenar lagi menjelang bulan Ramadan. Dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), rata-rata harga beras medium per 20 Maret 2018 masih di angka Rp11.950 per kilogram (kg). Dua bulan lalu, posisi ini sama. Apakah ada perubahan, tidak ada.

Sementara yang diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) harga beras bisa di posisi Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 yakni Rp9.450 hingga Rp10.250 per kg.

Meski pemerintah telah menambah pasokan impor beras khusus dengan kuota sebesar 500 ribu ton di awal tahun dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) juga telah melakukan operasi pasar menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP), namun harga beras tetap tidak berubah.

Bulog sendiri mengklaim stok beras masih aman untuk mendukung dua operasi pasar tersebut. Sebab Bulog masih memiliki persediaan sebanyak 590 ribu ton. Hanya saja berapa porsi beras impor dalam penyaluran tidak jelas. Cuma, sesuai rapat koordinasi terbatas tanggal 15 Januari 2018 silam, total impor beras yang diperbolehkan tercatat 281 ribu ton terlebih dulu.

Data Bulog per 12 Maret 2018 menunjukkan CBP dalam keadaan defisit 27.888 ton, sehingga pemerintah harus meminjam beras Bulog terlebih dulu. Ini didapat dari stok CBP awal tahun sebesar 232.804 ton yang digunakan untuk bantuan darurat 1.180 ton dan operasi pasar sebesar 259.513 ton. Lalu apa yang salah?

Semua memang salah kaprah. Kebijakan kementerian Jokowi saling tumpang tindih. Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution telah meminta Bulog untuk melepas beras impor yang masih ditahan di gudang. Ini demi menyikapi harga beras yang tak mau merosot. Padahal, menurut ketentuan yang berlaku, operasi pasar tidak boleh dilakukan menjelang panen raya karena biasanya akan merusak mekanisme pasar.

Dalam hal ini, pemerintah dianggap kerap melakukan blunder dengan melakukan sistem fleksibilitas harga dalam penyerapan Gabah Kering Panen (GKP) oleh Bulog. Fleksibikitas adalah mekanisme pembelian GKP seharga Rp4.400 per kg, atau 20 persen lebih mahal dari harga penyerapan GKP sebesar Rp3.700 per kg yang tertera di Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015.

Ketika Bulog masuk ke pasar dan berburu GKP di saat produksi tengah melandai, maka penyerapan tidak akan optimal. Memahami persediaan GKP tipis, produsen tentu akan membanderol harga yang mahal untuk produksinya dan tak rela dibeli murah oleh Bulog. Upaya ini tentu saja semakin sia-sia dalam menurunkan harga beras.

Masalahnya lain terletak pada Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. Kata Ekonom Rizal Ramli, Mendag Enggar tidak bisa mengelola perdagangan dengan baik sehingga yang terjadi justru mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia. Maraknya impor pangan belakangan ini, membuat defisit neraca perdagangan. Bukan sekali, tapi berturut-turut.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan kinerja perdagangan Indonesia pada Februari 2018. Data BPS tercatat nilai ekspor mencapai 14,1 miliar dolar Amerika Serikat, sementara nilai impor sebesar 14,21 miliar dolar AS sehingga neraca perdagangan Indonesia defisit 116 juta dolar AS.

Ini adalah defisit ketiga kali secara berturut-turut. Defisit pertama terjadi tahun 2014. Pada Januari 2018, neraca perdagangan defisit 756 juta dolar AS. Kemudian, satu bulan sebelumnya atau Desember 2017, kinerja perdagangan juga defisit 220 juta dolar AS. Jika diakumulasi, maka tiga kali defisit neraca perdagangan sudah menembus 1,1 miliar dolar AS.

Baca juga: Mengapa Utang Jor-Joran Tak Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi?

Tentu dibutuhkan kinerja ekspor agar surplus sehingga pertumbuhan ekonomi kuartal I bisa membaik. Sebab, ekspor netto merupakan salah satu komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi selain konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi. . Langkah ini perlu ditempuh untuk memaksimalkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Karena rupiah yang melemah membuat nilai produk ekspor Indonesia menjadi lebih kompetitif. Bukan sebaliknya, Kementerian Perdagangan justru semakin menguatkan kinerja impor. Menurut data BPS, impor bahan baku sepanjang Januari dan Februari tercatat US$22,05 miliar atau 74,67 persen dari total impor senilai US$29,52 miliar.

Saat ini perang dagang sudah dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan mengenakan bea masuk terhadap baja dan alumunium, membuat kebijakan untuk produk-produk China sebagai mitra dagang terbesar Negeri Paman Sam, menjadi terhambat. Namun China bukannya tinggal diam, justru bertekad membalas langkah AS tersebut.

Secara tidak langsung, hal ini tidak berimbas langsung ke Indonesia. Namun berimplikasi pada bentuk lain, seperti membanjirnya beragam produk China maupun negara lain. Sementara itu untuk rencana jangka panjang, pemerintah harus serius membangun industri di tanah air. Jangan sampai perbaikan pertumbuhan ekonomi membuat impor bahan baku maupun barang modal mengalami peningkatan.

Karena itulah Rizal Ramli mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Mendag Enggar. “Saya minta Presiden Jokowi untuk bertemu secara informal dengan Ketua Partai Nasional Demokrat (Surya Paloh) untuk meminta usulan pengganti Enggartiasto karena sudah membahayakan ekonomi Indonesia,” ungkap Rizal, Selasa (20/3/2018).

Disampaikan calon presiden 2019 ini, biaya politik paling besar terletak di impor pangan. Kebijakan impor pangan hanya menguntungkan pihak-pihak yang sedang mencari dana. Sebab harga pangan yang diimpor ke Indonesia dua kali lipat lebih mahal dibandingkan harga pangan di negara lain. Ini tentunya menjadi keuntungan besar bagi pihak yang memperoleh kuota impor pangan.

Rizal sempat menyinggung kebijakan pemerintah sekarang ini sudah melenceng dari ajaran Bung Karno. Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menyebut ajaran Trisakti Bung Karno soal kemandirian bangsa hanya dijadikan lipstik pencitraan. Kemandirian impor komoditas dengan mudah dilupakan. Akbatnya impor dilakukan bersamaan dengan musim panen raya.

“Ini sangat menyimpang dari ajaran Trisakti Bung Karno. Impor kok bersamaan saat petani sedang panen. Misalnya, impor bawang di saat petani bawang sedang panen, impor beras di saat petani lagi panen raya, impor gula di saat petani tebu sedang panen,” tandasnya.

Baca juga: Keadilan Ekonomi Melawan Ketimpangan Sosial

Kebijakan itu tentu menyebabkan harga anjlok dan merugikan para petani yang sejak lama menantikan hasil tanamnya. Sebagai misal, pemerintah memutuskan impor bawang di Brebes ketika menjelang masa panen. Karuan harga bawang anjlok. Kemudian, saat panen selesai, impor malah berkurang, sehingga harga naik sekitar Rp10.000. Ini juga yang terjadi pada kebijakan impor gula dan impor garam. Kalau impor disebabkan cuaca dan lain-lain, Rizal mengaku setuju. Tapi tidak dilakukan kalau kelangkaan ada dengan alasan yang dibuat-buat.

Khusus impor beras, Rizal memiliki penilaian sendiri. Dia mengkritik kerja Bulog yang tidak menjalankan perannya dengan baik. Disebutnya, Bulog tak bisa menyerap hasil produksi petani 100 persen karena menganggap harga gabah saat itu mahal. Ini menyebabkan stok di gudang menjadi minim. Tidak hanya itu, operasi pasar juga tidak dilakukan dengan baik sehingga harga pasar bergejolak.

Regulasi Inpres No 5/2015 yang ada saat ini justru terkesan “bodong”. Sebab level harga pokok pembelian (HPP) yang ditetapkan jauh lebih rendah dari harga pasar, juga pada saat panen raya sekalipun. Bisa dipastikan Bulog tidak punya stok sehingga operasi pasar yang dilakukan menjadi mandul. Ini boleh dibilang kejahatan administratif.

Meski setiap hari ada panen, tetapi jumlah panen perlu flukutasi. Sehingga hal tersebut juga menggambarkan bahwa Indonesia perlu memiliki stok. Sebaliknya, saat ini jumlah stok pangan yang berada di pedagang tidak jelas dan tidak memiliki data yang tepat untuk pengambilan kebijakan yang tepat pula.

“Saya pernah menjadi Kepala Bulog, dan tahu cara melakukan pengendalian harga. Harusnya Bulog punya strategi yang tepat untuk mengendalikan harga, tidak bisa menunggu saja, dan setiap hari harus terus memonitor,” imbuh mantan Menteri Koordinator Kemaritiman ini.

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan impor beras justru menjelang panen pada kuartal pertama tahun ini. Pada awal 2018, pemerintah mengimpor beras khusus dengan kuota sebesar 500 ribu ton yang berlaku sampai Juni tahun ini.  Dari kuota tersebut, pemerintah telah mengimpor 261 ribu ton pada akhir Februari, dan sebanyak 159 ribu ton beras impor akan masuk ke Indonesia akhir Maret ini.

Rizal menghimbau kepada pemangku kebijakan agar meniru negara-negara maju seperti Jepang dan China. Kedua negara ini memiliki nasionalisme sangat kuat untuk menjaga perekonomian negara. Para politisi di dua negara itu tidak melupakan dan memanfaatkan petaninya untuk kepentingan politik. Kemandirian bangsa benar-benar dijalankan dengan sangat baik. Jika pemimpin Indonesia sungguh menjalankan cita-cita Soekarno dalam mengimplementasikan Trisakti dan mewujudkan kemandirian bangsa, Indonesia pasti lebih maju dan dihormati oleh bangsa di dunia.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here