Kini dan Setengah Abad Lalu: Ancaman dari Utara

0
527

Nusantara.news, Jakarta – Sejarah selalu berulang. I’histoire se repete. Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqadddimah menyimpulkan, sejarah tidak bergerak linier, tapi memutar seperti spiral. Dalam ilmu sejarah, ini disebut teori siklus.

Melihat Indonesia hari ini, adakah siklus sejarah yang berputar kembali ke titik semula? Entahlah. Tetapi, beberapa fenomena berikut bisa menjadi perbandingan.

Pemerintah Joko Widodo sedang giat-giatnya menjalin kerjasama dengan Cina. Hari Minggu besok (14/5/2017) Presiden RI Joko Widodo kembali melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing untuk membahas peningkatan kerja sama ekonomi bilateral Indonesia dan Cina. Pertemuan kedua kepala negara dilaksanakan di sela pertemuan Belt and Road Forum for International Cooperation.

“Pertemuan akan fokus membahas peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi dan juga akan menindaklanjuti kesepakatan sebelumnya,” kata Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Edi Yusup di Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Indonesia dan Cina memang sudah sepakat mewujudkan gagasan Poros Maritim Dunia dan inisiatif Jalan Sutra Maritim Abad 21 atau 21st Century Maritime Silk Road. Kesepakatan dicapai ketika Jokowi bertemu Jinping di Beijing, 26 Maret 2015.

Seperti dilansir situs setkab.go.id, Presiden Jokowi berharap kerja sama ini dapat mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan visi pemerintah yang ingin menguatkan sektor kelautan Indonesia untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan negara.

Bagi Cina, ini bak pucuk dicinta ulam tiba. Negara Tirai Bambu itu memang sudah lama membujuk Indonesia untuk mendukung Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 yang dikembangkannya. Tujuannya, menciptakan koridor ekonomi yang membentang lebih dari 60 negara Asia, Eropa, dan Afrika, baik jalur darat dan lautnya. Inisiatif tersebut, khususnya di bidang maritim, membutuhkan keterlibatan Indonesia.

Bahkan Jinping mengumumkan inisiatif itu pertama kali di Indonesia. Ketika berkunjung ke Indonesia, Jinping berpidato di depan pimpinan dan anggota MPR, DPR, dan DPD di Gedung MPR/DPR, 3 Oktober 2013. Jinping adalah kepala negara asing pertama yang berpidato dalam acara resmi parlemen Indonesia.

Nuansa membujuknya sangat kentara waktu itu. Ketika pertama tampil di mimbar, Jinping mengucapkan “apa kabar” dalam bahasa Indonesia. Spontan hadirin bertepuk tangan. Dia bahkan memantik emosi sentimental dengan menyebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menciptakan lagu “Hening”, di Guangxi, Cina, di sela acara ulang tahun ke-15 dialog China-ASEAN.

“Presiden Yudhoyono memperoleh ilham menciptakan lagu ketika mengunjungi Sungai Lijian dan mengarang sebuah lirik ‘Hari yang indah dan berputar dalam hidupku dan kujalani bersama temanku’,” kata Xi Jinping.

Presiden Jinping mengatakan, negaranya menyediakan dana US$40-50 miliar melalui Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk pembangunan infrastruktur, khususnya pelabuhan strategis di sepanjang Jalur Sutra Maritim dari Asia, Afrika hingga Eropa. Cina pemegang saham mayoritas di AIIB dengan 30,3% saham, sementara Indonesia pemegang saham terbesar ke-8.

Kebijakan Cina itu bagai gayung bersambut dengan kebijakan Poros Maritim Dunia yang digagas Jokowi. Menurut Jokowi, ada lima pilar utama untuk mewujudkan poros maritim dunia. Pilar tersebut adalah membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga dan mengelola sumber daya laut, memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, melakukan diplomasi maritim dan membangun kekuatan pertahanan maritim.

Tetapi, kemesraan hubungan itu terganggu dengan masalah yang muncul di Laut Natuna. Laut Natuna yang kaya sumber daya laut ini seringkali dijarah kapal-kapal nelayan Cina. Sebab Cina mengklaimnya sebagai zona perikanan tradisional mereka.

Merajalelanya kapal nelayan Cina di sana, diduga lebih dari sekadar mencari ikan. Itu terlihat dari pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ketika berceramah di Universitas Trisakti, Jakarta, 11 November 2016.

Menurut Gatot, wilayah Laut Cina Selatan adalah potensi ancaman bagi Indonesia. Cina memberlakukan zona pertahanan udara di wilayah itu yang dapat menimbulkan konflik negara sekitar.

Cina juga memberlakukan zona ekonomi eksklusif di perairan di sekitar Natuna. “Ada nelayan Cina mencari ikan dikawal kapal penjaga pantai. Secara tersirat, Cina menganggap perairan itu bagian dari wilayahnya,” kata Panglima.

Cina memang bersengketa dengan sejumlah negara Asia Tenggara di zona itu. Ketegangan dimulai sejak Cina mereklamasi pulau-pulau kecil Mischief Reef dan Pulau Subi sebagai bagian Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan.

Filipina pernah mengugat ke Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag. Cina marah atas gugatan tersebut, dan menolak berpartisipasi dalam proses hukum. Pengadilan Arbitrase pada 12 Juli 2016 memutuskan, Cina melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan.

Tentang Indonesia, Cina memang sudah melonggarkan sikapnya terhadap Laut Natuna. “Kami tidak keberatan atas kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hong Lei, 20 November 2015, seperti dikutip Washington Times.

Hal ini memang sedikit melegakan, sebab selama ini Cina tak pernah mau berdialog mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Tetapi, potensi konflik di Laut Cina Selatan bisa saja mengganggu pengakuan tersebut. Apalagi kapal ikan Cina yang bersilewerang di sana, yang menurut istilah Panglima TNI, “secara tersirat, Cina menganggap perairan itu bagian dari wilayahnya”.

***

Peringatan TNI di tengah hubungan mesra Jakarta-Beijing, seolah mengingatkan publik pada cerita serupa setengah abad lalu.

Politik luar negeri Indonesia pada 1964 juga condong ke Cina. Presiden Sukarno membentuk Poros Jakarta-Phnom Penh-Peking-Pyongyang, dalam pidatonya di Jakarta, 17 Agustus 1964. “Tidak ada setan yang akan mencegah Korea, Vietnam, Kamboja, dan Indonesia menyatukan diri dalam gerak maju ke arah sebuah Dunia Baru,” ujar Bung Karno. Pada 3 Desember 1964, Cina menegaskan membantu Jakarta dalam ”Ganyang Malaysia”.

Namun, TNI-AD tidak mendukung politik “Ganyang Malaysia” dan poros Jakarta-Phnom Penh-Peking-Pyongyang. Di mata militer, hal itu  akan akan merusak hubungan baik dengan negara tetangga, dan hanya akan membantu Cina meluaskan komunisme di Asia Tenggara. Waktu itu komunisme Cina memang sedang berekspansi melalui konflik di Vietnam, Kamboja dan Laos.

Sikap TNI-AD ini mengental dalam seminar di Seskoad, Bandung, 1-5 April 1965. Titik berat pembicaraan adalah potensi “ancaman dari utara”. Sebelumnya, seperti ditulis dalam buku Bahaya Laten Komunis, jilid IV, terbitan Mabes ABRI, 1996,  sejumlah jenderal TNI-AD sejak awal 1964 sudah mulai merumuskan langkah menyikapi keadaan, terutama PKI yang makin dominan.

Deputy KSAD Mayjen TNI A. Yani memerintahkan Seskoad merumuskan pemikiran. Hasilnya antara lain, TNI menentang politik konfrontasi, adanya potensi ancaman dari utara dan peranan AD sebagai kekuatan politik. Hasil diskusi itu kemudian disebarkan kepada seluruh pangdam secara tertutup. Rupanya, ada juga yang bocor ke tangan Presiden Sukarno.

Akibatnya, Presiden marah dan memanggil seluruh peserta seminar ke lstana Bogor, 2 April 1965. Tentang ancaman dari utara, Presiden mengatakan, itu pemikiran yang keliru. “ltu salah. Musuh Indonesia adalah Nekolim,” kata Sukarno.

***

Dua kejadian dari dua periode sejarah yang berjarak setengah abad itu seperti repetisi. Perspektif ancamannya bisa saja berbeda, tetapi substansinya kurang lebih sama.

Pernyataan TNI di kedua masa berbeda itu sebetulnya menunjukkan jatidiri TNI yang sebenarnya. Sebab, seperti dikatakan Jenderal Besar Sudirman,”Politik tentara adalah politik negara”. Begitu negara menghadapi potensi ancaman, tentara pasti bicara.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sering menyampaikan kekhawatirannya atas ancaman proxy war terhadap Indonesia, misalnya,  mestinya tidak dipahami sebagai langkah politik, apalagi langkah politik yang berlawanan arah dengan arah pemerintah.

Tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang itu. TNI berteriak soal ancaman eksistensi negara, sekecil apa pun potensi ancamannya, itu memang seharusnya. Justru salah kalau mereka tidak begitu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here