KIPP Menentang Wacana Pansus RUU Pemilu Mengatur Medsos Sebagai Media Kampanye

0
121

Nusantara.news, Jakarta – Wacana RUU Pemilu yang juga mengatur media sosial (medsos) ditentang oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Pengaturan itu dinilai sebagai bentuk pengekangan terhadap masyarakat sipil yang ingin berpartisipasi dalam proses pemilu.

Hal ini dikemukakan Wakil Sekjen KIPP Girindra Sandino dalam siaran pers yang diterima Nusantara.news, Senin (22/5/2017).

Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu sebelumnya mengatakan akan mengatur mekanisme kampanye di media sosial. Pasalnya, hal tersebut belum diatur dalam undang-undang.

Selama ini, mekanisme kampanye melalui media sosial hanya diatur di Peraturan KPU.

“RUU Pemilu mulai mengatur kampanye di media sosial karena UU sebelumnya belum mengatur terkait hal tersebut,” kata anggota Pansus RUU Pemilu Acmad Baidowi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Baidowi mengatakan dalam PKPU No 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, hanya mengatur mengenai akun resmi pasangan calon dan para pendukung. Namun, akun-akun liar yang beredar di media sosial belum diatur.

“Pengaturannya seperti apa, pemerintah silakan melakukan simulasi misalnya terkait kampanye hitam bagaimana mengatasinya,” ujar Baidowi seraya menambahkan pentingnya pengaturan kampanye di medsos dalam UU Pemilu, karena ke depan tren digital politik semakin menguat.

Girindra Sandino yang akrab disapa Ging menilai pengaturan medsos sama saja membungkam suara-suara kritis masyarakat. Hal itu menunjukkan partai-partai sudah mulai mengidap paranoid politik.

“Hal-hal seperti medsos cukup diatur oleh kementerian terkait. DPR harus hati-hati jika ingin mengatur partisipasi masyarakat yang tersalur melalui wadah media sosial. Itu merupakan bentuk kemunduran demokrasi dan memberangus kekuatan sipil dalam mengawasi proses demokrasi,” kata Ging.

KIPP juga mengkritisi usulan Pansus RUU Pemilu soal rekap suara yang memotong dari TPS langsung ke KPU kabupaten/kota, tanpa melalui kecamatan.

“Ini  berbahaya dan dapat memotong partisipasi masyarakat yang rela menjadi saksi,” kata Ging.

Lagi pula, kata Ging, mempersingkat jalur kertas suara memposisikan KPU rawan gugatan. KPU Kabupaten/Kota pasti kewalahan menghadapi gugatan,” katanya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here