Kirim Pasukan Perang ke Papua

1
172

BIADAB! Sebanyak 31 orang dibunuh kelompok separatis bersenjata di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, 2 Desember 2018. Mereka adalah pekerja PT Istaka Karya yang sedang membangun jembatan di Kali Yigi dan Aurak, Distrik Yigi, yang merupakan bagian dari pembangunan jalan Trans Papua Segmen V sepanjang 278,6 km. Menurut keterangan Polda Papua, 24 orang dibunuh terlebih dahulu, delapan orang lari menyalamatkan diri ke rumah seorang anggota DPRD. Namun, kelompok separatis itu memburu mereka, tujuh dibunuh di tempat dan satu orang beruntung karena kabur ke hutan.

Berdasarkan cerita salah satu korban yang selamat, pembunuhan dilakukan dengan sangat mengerikan. Setelah disergap, tangan para korban diikat, dan disuruh berjalan jongkok ke sebuah bukit. Di sanalah pemberontak membantai para korban sambil menari-nari dan memekikkan teriakan khas hutan Papua. Sebagian tawanan ada yang berpura-pura mati, dan ketika ketahuan, leher mereke digorok dengan parang.

Belum puas di situ, keesokan harinya gerombolan yang dipimpin Egianus Kogoya itu menyerang Pos TNI Yonif 756/Yalet di Distrik Mbua, sekitar dua jam berjalan kali dari killing field di Distrik Yigi. Satu anggota TNI, Sertu Handoko, gugur dan satu anggota lain terluka. Bahkan kemarin jumlah korban hampir saja bertambah, ketika helikopter TNI-AD yang hendak mengevakuasi korban ditembaki oleh gerombolan.

Bagaimana mestinya melihat kebiadaban ini? Ada puluhan warga negara Indonesia yang sedang melakukan tugas negaranya untuk membangun fasilitas umum dibunuh secara keji. Pelakunya adalah gerombolan bersenjata yang terang-terangan menyebut dirinya sebagai gerakan kemerdekaan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Apalagi pembunuhan seperti ini sudah terlalu sering terjadi. Dua bulan lalu, dua anggota TNI, Letda Amran Blegur dan Pratu Fredi, gugur ditembak gerombolan di Tingginambut, Puncak Jaya, ketika mereka hendak memberi bahan makanan untuk anak-anak di sana. Sebelumnya, anggota Resimen 1 Satuan Tugas Khusus Papua Pelopor Brimob, Bharada Rafindo Refli Sagala, juga ditembak di Kenyam, Nduga. Entah sudah berapa prajurit TNI dan anggota Polri yang gugur di sana. Belum lagi orang-orang sipil.

Lalu, apakah cukup hanya menyebut kekejaman itu sebagai gangguan keamanan belaka? Mestinya, kalau sudut pandang kita adalah kedaulatan, pembantaian itu adalah pemberontakan bersenjata.

Sudut pandang inilah yang mesti diluruskan. Sebab kalau hanya gangguan keamanan maka pendekatannya adalah penegakan hukum, tapi jika ini pemberontakan maka satu-satunya jawaban adalah penumpasan secara militer.

Tentang sudut pandang ini, sikap kita tidak pernah jelas. Di tingkat wacana, para pemimpin negeri ini selalu mengatakan kedaulatan dan integrasi nasional adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Tetapi, dalam operasionalisasi, kita tidak setegas itu.

Soal penyebutan terhadap gerombolan ini saja baru setahun terakhir pemerintah secara tegas menyebutnya sebagai Kelompok Kriminal Separatisme Bersenjata (KKSB). Menko Polhukam Wiranto “meresmikan” sebutan itu di Jakarta (Senin 20 November 2017), untuk menggantikan berbagai istilah yang sebelumnya digunakan. Polri misalnya menyebut kelompok pengacau itu dengan Kelompok Kriminal Bersenjata. Juga pernah kelompok ini disebut sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) dan sebagainya.

Menyebut sebagai KKSB ini tepat. Sebab jika hanya menyebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata, maka pemberantasannya hanya bisa dilakukan dengan tindakan kepolisian dalam rangka penegakan hukum. Pelibatan TNI seperti yang dilakukan dalam operasi pembebasan 1.300-an sandera di Desa Kimberly dan Utikini di Kabupaten Mimika tahun lalu, dengan demikian menjadi keliru. Namun, dengan menyebutnya sebagai kelompok separatis, maka TNI mempunyai dasar hukum yang jelas untuk bertindak.

Namun, penegasan ini hanya berhenti di mulut. Tidak ada tindakan nyata yang signifikan sebagai akibat pembedaan Kelompok Kriminal Separatisme Bersenjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata.

Kemarin Presiden Joko Widodo bersuara keras. “Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku tindakan biadab dan tidak berperikemanusian tersebut. Kita akan tumpas mereka sampai akar-akarnya,” kata Presiden dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).

Mudah-mudahan ini menjadi babak baru dalam penanganan separatisme di Papua.  Sebab yang dihadapi ini jelas-jelas tentara pemberontak yang sudah menyampaikan ultimatum dan tantangan kepada pemerintah dan tentara Indonesia. Ultimatum perang itu disampaikan Mayor Jenderal G.Lekkagak Telenggen, usai dilantik sebagai Kepala Staf Operasi Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), akhir Maret lalu. Ultimatum ini bahkan telah disiarkan meluas melalui situs dan akun Youtube resmi mereka.

“Ultimatum perang, saya sudah umumkan, jadi perang harus dilakukan di mana saya di Papua. Aturan perang kita sudah keluarkan. Panglima TNI, Polda harus tunduk pada aturan itu di seluruh Papua. Perang harus berdasarkan aturan ini. Kami ingin perang melawan TNI dan Polri,” ujar Lekkagak.

“TNI siapkan ribuan personel, saya juga siap ribuan. Mereka bawa berapa ratusan senjata saya juga siap. Kami lawan demi kemerdekaan Papua,” katanya. TPNPB memang mempunyai persejataan seperti AK 47, M1, M14 dan Senapan Serbu 1 (SS1) buatan Pindad yang tentunya milik TNI  atau Polri yang mereka rampas.

Tidak hanya di Papua, para pemberontak itu juga berusaha menginternasionalisasikan gerakan mereka ke dunia. Misalnya mereka berupaya agar Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua, ULMWP) diterima sebagai anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG). MSG adalah sebuah organisasi negara-negara Melanesia yang beranggotakan Fiji, Vanuatu, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Mereka juga menyerahkan petisi referendum Papua Barat kepada Komite Dekolonisasi PBB atau Komite 24 di New York, 26 September 2016, meskipun ditolak oleh PBB.

Nah, kurang jelas apa lagi membaca kenyataan itu? Ultimatum sudah, aksi bersenjata sudah tak terhitung, pembantaian terhadap TNI/Polri dan penduduk sipil sudah berulang kali, bahkan upaya diplomasi untuk menginternasionalisasi kemerdekaan Papua ini juga sudah dilakukan.

Melihat kenyataan itu, kalimat “Kita tumpas mereka sampai ke akar-akarnya” yang diucapkan Presiden di atas adalah jawaban satu-satunya. Entah, kalau pemerintah ragu-ragu lagi.[]

1 KOMENTAR

  1. Jakarta seperti takut menginternasiomalisasi papua jika kirim pasukan perang besar2an… krn sdh pasti jadi sorotan internasional serta protes negara2 eropa…yang mungkin dilakukan adalah kirim kopasus utk menghabisi secara silent KKB atau lebih soft lagi.. kasih duit atau fasilitas agar KKB tak berulah lagi..

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here