Kisruh Freeport, Kampanye Negatif Buat Jokowi

0
167
Dengan berbagai persoalan yang menghadang divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia, apakah pada ujungnya bisa menghambat transaksi saham milik FreeportMcMoran itu?

Nusantara.news, Jakarta – Rencana PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum untuk mengakuisisi mayoirtas saham PT Freeport Indonesia terancam gagal. Jalan berliku menuju akuisisi penuh drama, hingga akhirnya nyaris bubar. Akankah rencananyang mengharumkan nama Indonesia itu gagal total?

Ihwal kisruh Freeport sudah berlangsung sejak kasus ‘Papa Minta Saham’ dimana mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dan konglomerat minyak Muhammad Reza Chalid direkam oleh mantan Dirut PT Freeport Indonesia Makroef Syamsuddin. Makroef merekam pembicaraan mereka bertiga dan berkesimpulan ingin meminta bagian saham Freeport.

Setelah itu Novanto pun disidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Ujung-ujungnya membuat Novanto harus mengundurkan diri dari posisi Ketua DPR RI. Setelah itu Freeport pun kembali reda dari berbagai isu.

Tak lama kemudian muncul rencana Inalum yang akan mengakuisisi mayoritas saham Freeport. Langkah itu makin serius, maka ditandatanganilah kesepakatan induk (Head of Agreement–HoA). Saat itu Presiden Jokowi sudah mengklaim Freeport sudah sah menjadi miliki Republik Indonesia.

Faktanya proses transaksi belum selesai dan semakin hari semakin rumit, terutama sikap kantor pusat Freeport di Amerika seperti setengah hati dan terkesan bertahan. Selain itu pembayaran pembelian saham berasal dari konsorsium kredit sindikasi 11 bank lokal dan asing.

Belakangan bank-bank dalam negeri seperti Bank Mandiri, BRI, BNI mengundurkan diri. Maka selanjutnya diumumkanlah pembiayaan pengambilalihan Freeport dari konsorsium Mitsubishi. Kemudian berubah lagi pembiayaan dengan penjualan obligasi Inalum yang ratingnya hanya Baa.

Bahkan target dari transaksi 51% saham inalum senilai US$3,85 miliar, menurut manajemen Inalum paling lambat selesai sebelum akhir 2018. Dikatakan uangnya sudah ada, tapi masih ada syarat yang harus ada persetujuan dari badan anti-trust lima negara.

Makin rumit ketika fakta baru mengemuka, Gubernur Papua Lukas Enembe tiba-tiba menolak komposisi saham bagi Pemprov Papua. Ia mengaku sempat  ribut dalam rapat dengan Inalum, bahkan sampai dirinya keluar dari ruangan rapat  yang dihadiri wakil dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan direksi Inalum, pada Kamis (23/11) di Timika.

“Stop bodohi kami orang Papua,” kata Gubernur Enembe.

Inalum, lanjut Enembe dalam pertemuan itu telah menyodorkan proposal yang jauh sekali dari kesepakatan awal. Itulah yang membuat dirinya kesal lalu meninggalkan rapat dengan Inalum untuk membahas proses divestasi saham Freeport dengan pemerintah Provinsi Papua.

Pertemuan tersebut, menurutnya adalah tindaklanjut dari pertemuan di Jakarta, 12 November 2018 lalu.

Dalam pertemuan 12 November itu, disepakati bersama Menteri Keuangan jika proses divestasi ini membutuhkan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahan baru maka harus dibahas dan disepakati bersama, oleh para pihak.

“Pemprov Papua sudah menyiapkan nama BUMD dan sudah diserahkan kepada Menteri Keuangan. Tetapi, kesepakatan tersebut diubah dan ganti dengan tiba-tiba. Sebuah proposal baru disodorkan dengan nama perusahaan daerah Indocopper Investama,” ujar Gubernur Enembe.

Sepengetahuan Gubernur Enembe, PT. Indocopper Investama  itu sebelumnya milik Aburizal Bakrie, kemudian dibeli oleh PT Freeport Indonesia.

“Ini sudah tidak sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya. Jadi, ini perusahaan BUMD tetapi kepemilikan saham 26% milik Inalum, 10% saham nanti milik Papua dan sisa saham lainnya kami tidak tahu milik siapa,” kata Gubernur Enembe dengan kesal.

Ia menegaskan bahwa pembentukan BUMD dalam proses divestasi saham PT Freeport Indonesia harus dibahas ulang. Kalau Inalum keberatan dengan kesepakatan sebelumnnya, seharusnya disampaikan sejak awal dan Pemprov Papua bisa mencari investor lain untuk divestasi saham PT Freeport Indonesia ini.

Ia menambahkan, dalam divestasi saham PT Freeport Indonesia, pemerintah melalui Inalum bersedia membayar saham sebesar 51% kepada PT Freeport Indonesia. Kemudian 10% saham Pemprov Papua itu, Inalum akan mengambil deviden milik Papua.

“Saya sudah minta untuk perlu kita duduk bicara kembali, karena kita belum bicara soal kepemilikan hak ulayat. Kita kaya tapi kenapa kita seperti pengemis saja,” tegas Enembe.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Enembe didampingi Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerwa, SH dan SKPD terkait.

Melihat rumitnya proses divestasi 51% saham Freeport, sepertinya memang ada masalah, terutama bagaimana menyelesaikan transaksi pengambilalihan saham Freeport tersebut, ada kemungkinan transaksi itu batal.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menyatakan ada banyak sekali perizinan yang harus dirampungkan. Ditargetkan semuanya bisa selesai pada November 2018.

“Izin-izinnya banyak banget, saya lihatnya saja sudah capek, tebal sekali. Tapi kita lihat yang paling critical, yang paling lama biasanya payment. Ada administrasi dokumen, ada administrasi izin, ada administrasi payment. Karena orang kan mesti cari uangnya. Perizinan yang harus diselesaikan Inalum tersebar di 9 negara, salah satunya China. Ternyata, Inalum harus mendapat izin dari Badan Antitrust (anti monopoli) China untuk mengakuisisi Freeport Indonesia.

“Nah yang kita baru tahu, ternyata Freeport itu mesti dapat izin di 7 atau 9 negara, bikin lama itu. Izin apa itu? Izin antitrust law. Antitrust law apa? Yang paling lama di China. Freeport ini perusahaan Amerika, kok mesti izin ke antitrust China? Saya baru sadar, ini hebatnya pemerintah China. Jadi mereka itu bikin antitrust bukan hanya untuk domestik, tapi untuk global,” paparnya.

China sebagai konsumen tembaga terbesar di dunia sangat berkepentingan untuk menjaga persaingan usaha di antara produsen tembaga. Karena itu, Negeri Tirai Bambu mewajibkan semua produsen tembaga untuk meminta izin ketika melakukan aksi korporasi seperti merger, akuisisi, dan perubahan kepemilikan.

Belum lagi pihak FreeportMcMoran terkesan justru mempersulit finalisasi divestasi saham Freeport Indonesia. CEO FreeportMcMoran Richard Adkerson menganggap masih ada lima persoalan yang masih belum bulat disetujui. Sebagaimana surat Adkerson kepada Kemenkeu ada lima poin yang tertulis secara jelas di dalam surat, yaitu soal divestasi saham Freeport, hitungan divestasi saham, mekanisme peralihan saham, hak dari pemerintah dan kemudahan mengakses data.

Itu sebabnya, kalau sampai divestasi 51% saham Freeport Indonesia itu gagal, maka sedikit banyak merusak nama baik Indonesia. Dengan kata lain, kalau sampai transaksi itu batal, maka akan menjadi kampanye negatif buat Jokowi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here