Kisruh Impor Beras dan Disharmoni Pemerintah

1
85
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (kiri) dan Direktur Utama Bulog Budi Waseso (kanan)

Nusantara.news, Jakarta – Lagi dan Lagi. Barangkali itu kata yang pantas untuk menggambarkan kegaduhan berulang yang bersumber dari “perselisihan” antar-pejabat pemerintah di ruang publik. Kondisi disharmoni tersebut selain memalukan, juga menandakan leadership Presiden Joko Widodo yang lemah, utamanya dalam ‘menertibkan’ aparatnya. Kali ini, pemicunya soal pro dan kontra impor beras.

Perdebatan yang keras soal perlu tidaknya impor beras terjadi antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas), serta melibatkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Buwas dan Amran tak sepakat impor beras, sementara Enggar dan Darmin setuju impor.

Buwas menolak impor beras yang izinnya sudah diterbitkan Enggar. Dia menegaskan bahwa cadangan beras pemerintah aman hingga Juni 2019. Dia juga meminta agar impor beras dihentikan lantaran gudang Bulog sudah penuh. Untuk menampung produksi beras dalam negeri yang melimpah, Bulog terpaksa menyewa gudang ke pihak lain. Dana yang digelontorkan untuk menyewa gudang mencapai Rp45 miliar. Sewa gudang itu dilakukan hingga akhir tahun ini.

Pendapat Buwas diamini Mentan Amran Suliaman. Menurut Amran, pada dasarnya saat ini pasokan beras dari dalam negeri lebih dari cukup. Sebab, ada 47.000 ton pasokan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Angka ini 2 kali lipat dari batas aman sebesar 25.000 ton. Oleh karena itu, tidak ada alasan masyarakat mengkhawatirkan pasokan beras di dalam negeri. “Produksi kita masih aman. Jangan disampaikan bahwa ini tidak aman,” katanya.

Namun penilaian Buwas tidak digubris Enggar. Politikus Partai Nasdem itu bersikukuh impor beras harus tetap dilakukan. “Itu kan sudah diputuskan di Rakor Menko jadi urusan Bulog. Jadi nggak tahu saya, bukan urusan kita,” jelas Enggar.

Merespons Enggar, Buwas tak kalah sengit. “Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, matamu! Itu kita kan sama-sama negara,” tegas Buwas di Perum Bulog, Jakarta Selatan, Rabu (19/9/2018). Buwas berharap agar Kemendag dan Bulog bisa bersinergi mendorong langkah pemerintah menjaga pasokan beras. Dia juga minta pejabat yang terkait jangan jadi pengkhianat bangsa.

Kedua pihak yang bertikai setidaknya menyiratkan dua hal negatif: pertama egoisme para pemangku kebijakan (ego sektoral), kedua kecurigaan kuat bahwa ada kekuatan besar yang mempengaruhi kebijakan yang diambil yaitu berupa kepentingan bisnis dan disetir oleh para mafia impor. Para mafia impor ini biasanya ikut mendulang di tahun politik. Seperti sudah menjadi momentum tahun politik adalah tahun pembiayaan politik yang besar, juga tahun penggalangan dana (sekalipun harus memeras BUMN, misalnya) untuk melanggengkan kekuasaan.

Kisruh impor beras ini juga tentu saja membuktikan bahwa manajemen impor pangan kita acak adul, seperti tercermin dari ikhtisar pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015 hingga semester I 2017 yang dirilis Apri 2018. Ada 11 temuan kesalahan kebijakan impor pada beras, gula, garam, dan daging sapi sejak menteri perdagangan dijabat Rachmat Gobel, Thomas Lembong, sampai Enggartiasto Lukita.

Kesalahan-kesalahan tersebut meliputi: pertama, impor tidak diputuskan di rapat tertinggi di Kemenko Perekonomian. Kedua, impor tanpa persetujuan kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian. Ketiga, impor tak didukung data kebutuhan dan persyaratan dokumen. Keempat, waktu pemasukan impor melebihi dari tenggat yang ditentukan. BPK juga menyimpulkan Mendag tak memiliki mekanisme pemantau realisasi impor: apakah impor lebih atau kurang, laporan terlambat atau importir tak melaporkan, hingga ada tidaknya importir nakal.

Di luar itu, kisruh impor beras menunjukkan adanya silang sengkarut data-data komoditas di kementerian. Di sinilah keakuratan data produksi dan konsumsi pangan, termasuk beras, menjadi penting. Celakanya, data satu dengan yang lainnya sering tak akurat alias amburadul.

Lalu, data mana yang harus dipegang? Data Bulog, Kementerian Pertanian, Data Badan Pusat Statistik (BPS), pengamat, atau yang mana? Dalam kontestasi politik dan realitas sosiologis di mana kita berkomunikasi dalam masyarakat hetergogen dan modern, perbedaan data itu menciptakan kegaduhan sekaligus buruknya managerial pemerintahan.

Perselisihan Berulang, Kepemimpinan Jokowi Lemah

Sengketa kata antara Enggar dan Buwas menambah deretan panjang baku hantam argumen di antara pembantu Jokowi. Pada 2015, ketegangan terjadi antara mantan Menhub Ignatius Jonan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno perihal pembangunan kereta cepat. Kedua menteri saling lempar tanggung jawab untuk memutuskan kelayakan pembangunan kereta cepat.

Rizal Ramli saat masih menjabat Menko Kemaritiman, pada 2015, juga pernah terlibat baku argumen dengan Wapres Jusuf Kalla soal proyek pembangkit listrik 35.000 mega Watt (mW). Rizal tidak setuju dengan kebijakan ini. Menurut Rizal, bakal banyak listrik yang tidak terpakai dan hanya berujung pemborosan. Sebelumnya, Rizal ramli juga bersitegang dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ketegangan yang sama terjadi antara Luhut B. Panjaitan dengan Susi Pudjiastuti soal illegal fishing dan penenggelaman kapal.

Tak hanya itu, pernyataan saling bertolak belakang juga melibatkan Menteri Pertahanan dan Menko PMK terkait ratusan WNI terafiliasi ISIS yang dideportasi dari Turki ke Indonesia. Bahkan, menjelang Lebaran tahun 2015 silam, Wapres Jusuf Kalla berbeda pendapat dengan Presiden Jokowi soal impor beras. Kata JK, kalau produksi beras nasional tak cukup jelang Idul Fitri, peluang impor terbuka. Lalu, seperti berbalas pantun, Jokowi berkata, “Tidak perlu impor beras lagi. Masa beras impor, jagung impor, semuanya kok impor.”

Perselisihan antar-pembantu Jokowi yang tak cukup sekali itu tentu saja membuat publik mengelus dada, tetapi ada pula yang tertawa getir. Sebelumnya, Jokowi telah berupaya menyelesaikan perselisihan pembantunya, di antaranya dengan me-reshuffle kabinet dan mengeluarkan larangan pejabat negara membuat kegaduhan. Namun, tetap saja kegaduhan dan perdebatan para pembantunya tak pernah surut. Akibatnya, imej gagal mengelola kekompakan dan tak dipatuhi bawahannya melekat kuat pada diri Jokowi.

Presiden Joko Widodo

Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bisa jadi karena kacaunya koordinasi antarlembaga, adanya rivalitas di internal kabinet, atau barangkali lemahnya managerial kepemimpinan Jokowi.

Ketua DPP Gerindra Abdul Wachid menilai, seringnya pertunjukan menteri yang berselisih paham ke publik lantaran Jokowi tidak memiliki ketegasan dalam memimpin kabinetnya. Wachid menganggap Jokowi lebih banyak mengedepankan kepentingan politik pribadinya ketimbang kepentingan publik. Sehingga menurutnya, Jokowi cenderung membebaskan para menteri yang berasal dari partai politik pendukungnya.

“Pak Jokowi tidak punya ketegasan dan keberanian terhadap para menteri. Karena para menteri adalah milik partai-partai koalisi. Rupanya Pak Jokowi tidak punya keberanian ke sana,” kata Wachid Kamis (20/9/2018).

Sejatinya, sesorang great leader harus mampu mencegah terjadinya disharmoni antar-instansi. Perbedaan pendapat yang bahkan berujung pertengkaran harus ditutup rapat di ruang publik. Semua diselesaikan di ruang sidang rapat internal, termasuk mulai dari perbedaan konsep hingga uji kebijakan.

Jika tidak, sikap amatiran dan kegaduhan para pejabat ini hanya akan merusak kepercayaan publik. Dan itu artinya, rakyat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah situasi perekonomian morat-marit ditambah rakyat disuguhi tontonan perselisihan elite pemerintah yang memuakkan. Apa tidak kasihan?[]

1 KOMENTAR

  1. Jangan selalu yg disalahkan bpk Jokowi..sekarang ini kan sdh jaman demokrasi harus ditegakkan..jadi bpk Jokiwi tidak bisa menerapkan dictatorship seperti jaman bpk Suharto..Seharusnya para menko dan menterinya yg secara teknis bekerja..bpk Jokowi kan sdh berkan policy nya..Mungkin bpk Enggar dan bpk Darmin yg kurang berkoordinasi..mungkin karena sudah pada berusia hampir lanjut ya..jadi kurang energic ethis kerjanya..mungkin juga ada agenda lain? Money n politic…who.knows? Wallahualam bin zawab

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here