Kisruh Tak Kunjung Usai Angkutan Umum Kota Malang  

0
129

Nusantara.news, Kota Malang – Ratusan sopir angkutan umum konvensional di Kota Malang kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Malang, Senin (6/3/2017). Aksi kali ini lebih besar dari pada beberapa pekan lalu. Mereka  tidak puas dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya karena belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah setempat. Ratusan sopir angkot itu meminta ketegasan Pemkot Malang dalam menertibkan peredaran transportasi berbasis online yang dinilai meresahkan. Para sopir merasa penumpangnya direbut.

Dinas Perhubungan Kota Malang sebelumnya sudah melakukan mediasi antara beberapa pihak yang bersangkutan. Hasilnya, Dinas Perhubungan Kota Malang membatasi operasional angkutan online melalui penetapan zonasi,  Senin (27/2/2017) lalu, di Balai Kota Malang. Namun dalam mediasi tersebut tidak dihadiri Walikota Malang, H. Mochammad Anton.

“Kita hanya ingin menegakkan undang-undang tentang aturan angkutan umum,” kata Lutfi salah satu Koordinator Elemen Angkutan Konvensional. Menurut dia,  angkutan  berbasis aplikasi  melanggar UU 22/ 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Kami menuntut  Pemerintah Kota Malang untuk menertibkan semua jenis angkutan online yang melanggar aturan,” tandasnya.

Selama satu jam lebih, akhirnya sebagian dari perwakilan sopir melakukan mediasi dengan anggota DPRD Kota Malang. Dalam pertemuan itu para sopir melakukan dialog dan mengeluarkan masalah yang terjadi dalam pihaknya. “Kami akan tetap menuntut sampai ada ketegasan,” ujar Ketua jalur AT, Edi Prakoso. Mereka menilai Pemkot Malang lamban mengatasi persengketaan antara transportasi online dan konvensional ini. Para sopir angkot itu menunggu Wali Kota Malang, agar mendapatkan keterangan lebih jelas dalam penyeleseian masalah ini. Tapi,   mediasi yang berlangsung  di Ruang rapat Anggota DPRD Kota Malang  itu  tidak dihadiri Walikota.

Akhirnya mediasi yang difasilitasi Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Bambang Sumarto itu menyepakati untuk mengkonsultasikan izin transportasi berbasis aplikasi itu  ke Pemprov Jatim, kemudian hasil konsultasi itu akan disampaikan di forum komunikasi angkutan umum.

Salah satu Sopir Angkot ADL, Hariadi berharap semoga permasalahan ini segera reda dan menemukan suatu solusi yang adil. “Tolong hargai kami sebagai masyarakat kecil, karena sudah kewajiban pemerintah melindungi masyarakat kecil,” harapnya.

“Sesuai dengan PP No. 74 Tahun 2014 pemerintah wajib mengatur serta membuat kebijakan mengenai penyediaan angkutan umum, dan sesuai dengan amanat UUD Pemerintah melindungi masyarakat kecil, semoga ada solusi yang berkeadilan bagi kami,” kata  Hariadi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here