Kisruh Zonasi PPDB, Polemik Berulang Kemendikbud

1
24
Aksi protes sistem zonasi di Tugu Yogyakarta

Nusantara.news, Jakarta – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 masih menggunakan sistem zonasi, sebagaimana yang termaktub dalam Permendikbud No.51/2018 tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020. Sistem ini mengatur bahwa radius terdekat dari rumah ke sekolah sebagai syarat utama, bukan nilai rapor dan ujian nasional.

Dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, minimal sekolah menerima 90 persen calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat. Sisanya sebanyak 5 persen untuk jalur prestasi dan 5 persen lagi untuk anak pindahan atau terjadi bencana alam atau sosial. 

Pemerataan pendidikan, menjadi salah satu alasan Mendikbud Muhadjir Effendy menerbitkan aturan itu. Ia ingin menghilangkan stigma sekolah favorit dan tidak favorit atau ‘kastanisasi’ sekolah. Ia juga ingin menyebarkan anak-anak pintar di seluruh sekolah-sekolah sehingga terjadi pemerataan pendidikan.

"Anak pintar itu penting di semua sekolah, di samping bisa mengembangkan diri lebih leluasa juga mengatrol teman-temannya yang masih tertinggal secara akademik. Bagus sekali dalam membangun rasa kesetiakawanan. Era sekolah favorit sudah selesai," ujar Muhadjir (26/6/2019).

Sayangnya, sebagaimana tahun 2018 (pertama kali sistem zonasi diterapkan), ucapan Muhadjir tak seindah praktik di lapangan. Polemik pun segera bermunculan di sejumlah daerah seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Pekanbaru, Padang, dan beberapa wilayah terpencil. Kekisrunan zonasi PPDB dimulai dari orang tua siswa yang memprotes, demonstrasi, antrian yang megular, pemalsuan ribuan surat keterangan tidak mampu (SKTM), hingga sekolah yang kekurangan murid. 

Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Ombudsman Indonesia turut serta mengawal pelaksanaan zonasi PPDB 2019 dengan mendirikan posko pengaduan. Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti, misalnya, menjelaskan ada 9 permasalahan mendasar terkait PPDB sistem zonasi.

Permasalahan yang pertama dalam sistem PPDB ini adalah terkait penyebaran sekolah negeri yang tidak merata di setiap kecamatan dan kelurahan. "Sementara banyak daerah yang pembagian zonasinya didasarkan pada wilayah administrasi kecamatan," kata Retno di kantor KPAI, Jakarta, pada Rabu, 19 Juni 2019.

Kedua, karena sistem zonasi tak berjalan baik, ada calon siswa yang tidak terakomodasi karena tidak bisa mendaftar ke sekolah manapun. Sementara di sisi lain, ada sekolah yang kekurangan siswa lantaran letaknya jauh dari pemukiman penduduk.

Ketiga, orangtua mengantre hingga menginap di sekolah. Padahal, kebijakan PPDB yang berbasis zonasi dan sistem online menyatakan bahwa siswa yang dekat dengan sekolah pasti diterima. "Jadi, meski mendapatkan nomor antrian 1, akan tetapi bagi yang domisilinya jauh dari sekolah, peluangnya sangat kecil untuk diterima," kata Retno.

Keempat, minimnya sosialisasi sistem PPDB ke calon dan orang tua peserta didik sehingga menimbulkan kebingungan. "Sosialisasi seharusnya dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif," lanjutnya.

Kelima, masalah kesiapan infrastruktur dan pendaftaran secara online yang belum matang. Keenam, tak ada transparansi kuota per zonasi, kuota rombongan belajar dan daya tampung dari pemerintah. Sesuai Permendikbud 51 tahun 2018, telah ditentukan maksimal jumlah Rombel per kelas untuk SD adalah 28 siswa, SMP 32 siswa, dan SMA atau SMK 36 siswa.

Ketujuh, penentuan jarak atau ruang lingkup PPDB sistem zonasi yang kurang melibatkan kelurahan. Kedelapan, soal petunjuk teknis yang kurang jelas dan kurang dipahami masyarakat. "Bahkan terkadang petugas penerima pendaftaran juga kurang paham," katanya.

Terakhir, karena jumlah sekolah negeri tidak merata di tiap kecamatan, maka dibuatlah kebijakan dua shift pagi dan siang. Dampaknya, menurutnya, banyak sekolah swasta di wilayah tersebut kekurangan peserta didik. Dikhawatirkan kalau tidak dipikirkan maka sekolah bisa tutup..

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri mengakui sistem zonasi 2019 penuh kekisruhan dan bermasalah sehingga ia meminta Kemendikbud untuk merevisinya. Perintah koreksi Jokowi ini juga pernah disampaikan ke Mendikbud saat ‘polemik kebijakan full day school” ramai di masyarakat beberapa waktu lalu. Kini, terkait perintah Presiden soal revisi sistem zonasi, Kemedikbud pun langsung meresponsnya: salah satunya denga menambah kuota jalur prestasi dalam sistem zonasi 2019 yang semula 5 persen menjadi 15 persen.

Perlu Kajian Holistik

Sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan, kebijakan zonasi yang diterapkan pemerintah mungkin sesuatu yang positif. Hanya saja, sistem ini juga terasa menyakitkan bagi banyak anak yang berprestasi, tetapi tinggal di daerah yang kebetulan tidak ada sekolah yang 'berkualitas'. Capek belajar-les-dsb, tapi tetap kalah dengan siswa belajar secukupnya tapi tinggal di dekat sekolah faforit.

Adanya kastanisasi sekolah sehingga perlu mengakhiri ‘sekolah favorit’ yang dicita-citakan Mendikbun juga perlu ditinjau ulang. Apa ada yang salah dengan sekolah negeri favorit sehingga pemerintah harus menghilangkan kasta favorit dan tidak favorit ini?

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy

Pemerintah selama ini seolah berasumsi bahwa sekolah favorit muncul karena memang di sekolah tersebut isinya anak-anak yang sudah punya otak encer. Jadi seolah pemerintah menafikan kinerja guru, fasilitas sekolah, hingga sistem mengajar yang dibangun sekolah seolah. Tentu saja, untuk menjadi sekolah favorit dengan kualifikasi yang tinggi butuh proses yang lama.

Boleh kita mengasumsikan bahwa basis utama prestasi adalah pribadi seorang siswa. Tapi tentu tidak boleh dinafikan bahwa sistem yang baik  dan fasilitas sebuah sekolah juga menjadi faktor yang tidak bisa dipinggirkan. Hal yang juga penting, sistem zonasi ini apakah akan membuat motivasi anak untuk belajar semakin tinggi atau justru akan menghancurkan motivasi?

Dalam konteks sistem zonasi ini, kita memahami keinginan dan niat baik pemerintah untuk meningkatkan kualitas siswa. Namun hendaknya pemerintah lebih arif dalam penerapan sistem zonasi ini. Membangun kualitas siswa bisa digenjot dari dua aspek, siswa atau tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan.

Kemendikbud harus benar-benar merancang kebijakan secara matang, berdasarkan evalusi yang holistik di lapangan dan mendengar masukan dari berbagai pihak. Jangan sampai gagasan kebijakan menjadi metode trial and error yang membuat kegaduhan publik dan berdampak negatif bagi pendidikan Indonesia di masa depan. Hal ini juga penting untuk menghindari kebiasaan ‘ganti menteri, ganti kebijakan’, sebuah kredo yang kerap dialamatkan pada institusi Kemendikbud sejak dulu.

Kebijakan lama belum juga terbangun dengan baik, muncul kebijakan baru. Begitu seterusnya, sehingga banyak kebijakan pendidikan yang setengah jadi. Ujungnya, hanya memboroskan anggaran yang notabene uang rakyat. Masyarakat sudah lelah karena harus berkali-kali menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan para menteri pendidikan.

Anak-anak pun lelah menjadi obyek eksperimen dengan sederet nama keren ‘pilot project’: Kurikulum 2013, Kurikulum Berbasis Kompetensu (KBK), KTSP, Hari Pertama Sekolah, Sekolah Rintisan, Ujian Nasional, full day school, hingga sistem zonasi PPDB. Belum lagi bongkar pasang nomenklatur kementerian: dari Kemendikbud, Kemendiknas, sampai Kemendikbud lagi.

Kembali ke zonasi PPDB 2019, pemerintah perlu memepertimbangkan kesiapan sekolah, kesiapan orang tua, masyarakat, dan pemerintah daerah, serta melakukan serangkaian uji publik agar sistem atau kebijakan yang dibuat tidak selalu berujung polemik dan revisi.[]

1 KOMENTAR

  1. saya setuju sekali dg pendapat tsb. seharusnya pemerintah fokus kpd peningkatan kualitas sekolah negeri baik infrastruktur maupun fasilitas pendukungnya termasuk program belajar dan kualitas guru2nya. jd bukan sekedar menyebarkan muridnya saja. selain itu utk program baru sehrsnya pemerintah melakukan kajian yg mendalam terlebih dahulu shg tdk terkesan trial and error krn akan mengorbankan masa depan anak2

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here