Pancasila sebagai Ideologi (3)

Kita Butuh Pancasila sebagai Etos

0
194
Foto Ilustrasi: Antara

Nusantara.newsProxy War, bentuk perang mutakhir, si pengendali tidak secara terbuka muncul seperti halnya perang fisik pada Perang Dunia (PD) I dan PD II. Pengendali menggunakan boneka (proxy) sebagai operator dari perang di era mutakhir. Proxy war bisa melalui informasi, teknologi, dana, senjata dan diplomasi sebagai metode baru. Contoh paling aktual adalah Irak dan Suriah. Perang antara dua kubu yang berebut Irak dan Suriah, katalisnya adalah ISIS (Islamic State in Iraq and Syiria) atau NIIS (Negara Islam Irak dan Suriah).

Tantangan dunia menurut teori Malthus (1798): “Jumlah penduduk meningkat seperti deret ukur, (sementara) ketersediaan pangan meningkat seperti deret hitung”. Teori ini menjadi kenyataan karena dengan jumlah penduduk dunia 8 miliar jiwa (tahun 2017), tentu membawa permasalahan tersendiri bagi penduduk dunia.

Dua komoditi strategis dalam Proxy War adalah energi dan pangan, dikenal istilah Energy and Food Security (ketahanan energi dan pangan) yang konon, di tahun 2030 energi fosil  menipis. Begitu juga dengan pangan, karena harus mampu menyuplai 10 miliar jiwa saat itu (tahun 2030). Diperkirakan akan terjadi krisis energi dan pangan di tahun 2030.

Bagaimana Indonesia mengantisipasinya? Mengenai pangan, kita belum menempatkannya sebagai produk strategis, belum ada gerakan nasional untuk swasembada pangan. Sementara, di bidang energi juga belum ada langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian dengan membangun kilang, sehingga devisa tergerus untuk migas. Energi alternatif belum menjadi solusi, padahal kita kaya dengan energi matahari, panas bumi, dan bio-solar, tapi belum serius dikembangkan.

Kedua komoditi strategis (pangan dan energi) terlihat sangat penting dari bagaimana kebijakah negara terhadap komoditi yang diposisikan sebagai Energy Security and Food Security ini. Kedua produk dijadikan komoditi strategis dan diprioritaskan oleh setiap negara.

Amerika Serikat (AS) menumpuk energi fosil, saat ini menjadi negara terbesar stoknya. Di sisi lain untuk energi alternatif (terbarukan) sudah mempunyai Shale Gas. Cina investasi besar-besaran untuk jalur sutera dan OBOR (One Belt One Road) untuk pengamanan jalur energi dan pangan.

Krisis global dan kompetisi antar-negara sebagai ancaman

Pada gilirannya kompetisi global antar-negara, karena perlambatan ekonomi dunia akan berdampak pada krisis ekonomi dan krisis sosial. Krisis akan memicu migrasi penduduk ke wilayah subur dan negara yang sehat ekonominya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Migrasi global tercatat di tahun 2016 sekitar 300 juta orang, dan diproyeksikan menjadi 400 juta orang, menjadi eskalatif karena perang (pengungsi).

Kita khawatir dengan skenario Proxy War untuk Indonesia, karena sebagai negara terbesar penduduk Muslimnya, berdampak dalam konteks geo-strategi, khususnya ideologi terkait dengan seteru Yahudi-Islam yang meluluh-lantakkan semenanjung Arab. Secara geo-ekonomi dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) kita tentu bagian dari target negara besar (Barat dan Cina), kita harus siap mengantisipasinya.

Oleh karena itu, Pancasila sebagai pandangan hidup lebih bisa dipahami dan diamalkan. Sayangnya, setelah reformasi justru ada pengakuan dari DPR bahwa legislasi/undang-undang kita tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai basis pembuatan legislasi. Indonesia bablas sebagai liberalis, buah euforia reformasi. Padahal Bung Karno menyatakan, ”Negara Republik Indonesia bukan milik satu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik satu golongan adat, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!” Partai politik sangat berperan dalam menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pengalaman Pilkada DKI Jakarta, seharusnya menjadi peringatan bagaimana dengan mendukung Ahok secara berlebihan, hampir saja merusak sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa.

Kita mengakui belum ada satu lembaga atau kelompok intelektual atau otoritas yang mengelaborasi praksis Pancasila sehingga tidak bisa dinilai kadar Pancasila seseorang, bahkan untuk presiden sekalipun. Kampanye “Saya Pancasila” yang marak dari Istana sangat sloganistik karena rakyat dalam keadaan “bingung” dalam hal toleransi dan kebhinnekaan, terkait kasus Ahok. Di Jakarta, dengan status TSK tokoh Islam yang dianggap radikal, seperti Habib Rizieq (Front Pembela Islam/FPI), Muhammad Al-Khathtath (Front Umat Islam/FUI), dan Ustaz Alfian Tanjung untuk kasus tuduhan Komunisme di pasal ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Persoalannya, selama reformasi nyaris kita tidak pernah dalam acara kenegaraan ada pembicaraan mengenai Pancasila, bahkan proses pembuatan undang-undang pun tidak lagi Pancasila dijadikan basis untuk falsafah negara. Lalu sekarang mendadak “Pancasila”, bahkan ada wacana membentuk Unit Kerja tentang Ideologi Negara.

Empat pilar yang menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar juga keliru, karena sebagai ideologi dan falsafah negara Pancasila adalah Dasar Negara. Sangat berbeda jika ditempatkan posisinya seolah sejajar dengan NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita gagal paham mengenai ini, termasuk wacana untuk kelembagaan sebagai unit kerja, tentu jangan terjebak Pancasila sebagai dogma seperti Orde Baru, harus digali dan dipahami, serta diamalkan.

Pasti jawabnya “ya” jika kita ditanya “Pancasilais atau tidak?” Namun ideologi itu harus muncul dari elite dan pemimpin bangsa. Tentunya dari keteladanan, terlihat dari sikap dan perilaku. Menjadi pertanyaan dasar, Ahok itu Pancasilais atau tidak jika dilihat dari sikap dan perilakunya? Kita yang objektif pasti menjawab “tidak”, karena itu persepsi bersama tentang arogansi, dan seringnya tidak patut dalam bertindak, bersikap dan berperilaku di depan publik, apalagi dia seorang Gubernur. Lalu pemimpin lainnya? Termasuk presiden?

Ideologis kita kepentingan

Kita sudah terbiasa hidup dengan ukuran kita sendiri. Jangankan rakyat, partai politik saja semakin tidak jelas ideologinya. Tidak masuk akal jika untuk pilkada di suatu daerah, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) bersatu dengan PDIP atau PKB dengan Partai Golkar. Sementara ekses dari kasus Pilkada DKI Jakarta (Ahok) terjadi politik identitas atau aliran di tengah masyarakat, bandulan kiri (pendukung Ahok) dan kanan (Anies), serta muncul radikalisme Islam dan paham khilafah.

Pragmatisme dan oportunistik berdasarkan kepentingan kemudian diselesaikan dengan budaya transaksional yang cenderung kapitalistik, berbuntut ketidakadilan sosial terjadi di depan mata.

Visi kebangsaan kita bermasalah karena virus liberalisme diakomodasi melalui amandemen UUD 1945, melalui produk-produk hukum turunannya secara derivatif. Kehidupan bernegara dalam ancaman karena problem-problem dasar seperti KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) semakin merajalela sehingga angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio) mencapai 0,6 padahal pada Orde Baru saja yang dianggap biang KKN, ICOR hanya 0,3 yang dikuatkan oleh pandangan begawan ekonomi, Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo bahwa kebocoran dan ketidak-efisienan negara sebesar 30%.

Sila “Persatuan Indonesia” sedang terganggu, namun yang menjadi problem utama kita adalah “Keadilan Sosial”. Budaya transaksional telah menempatkan orang kaya sebagai prioritas, sehingga dalam pelayanan umum tidak perlu antri, kredit bank didahulukan, sekolah yang terbaik, di struktur dan gaya hidup selalu di kelas premium, dan diprioritaskan dalam segala hal karena “uang adalah raja di abad modern ini”.

Ketimpangan sosial menjadi pekerjaan rumah (PR) utama pemerintahan saat ini, pemerintah memberi solusi dengan redistribusi aset dan land reform, pendidikan kejuruan vokasional dan kebijakan ekonomi inklusif, namun pelaksanaannya nyaris tidak terdengar. Ormas Islam Muhammadiyah tegas mengingatkan pemerintah mengenai ketimpangan.

Apakah Pancasila bertoleransi, bisa menjadi jiwa dalam melihat ketimpangan bahwa 4 orang terkaya setara kekayaannya dengan 100 juta orang miskin. Dari 100 orang terkaya di Indonesia, 90% berasal dari etnis Cina. Apakah sikap mereka Pancasilais sebagai minoritas tapi menguasai ekonomi? Apakah yang mayoritas “dipaksa” bertoleransi?

Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut harus dijawab oleh Pancasila, apakah mampu mengatasi problem sikap dan perilaku yang disorientasi, sehingga sekarang dianggap situational disorder (gangguan situasional). Kita tidak mampu mengatasi permasalahan secara komprehensif karena problem ekonomi semenjak awal reformasi hingga kini belum terselesaikan. Kondisi sosial politik adalah ekses problem ekonomi yang tidak terselesaikan selama reformasi.

Kanalisasi Pancasilais

Pendidikan yang tinggi ternyata tidak similar dengan tingkat sikap dan perilaku seseorang. Mochtar Lubis mencirikan salah satu perilaku orang Indonesia adalah munafik. Kebanyakan kita merasa terhormat dalam hal keilmuan, memiliki jabatan, rajin ibadah tapi korupsi menjadi budaya dalam kehidupan, menjadi pelanggan Alexis atau buruk dalam moral. Jadi kembali sistem sosial kita tidak menjamin status sosial lebih tinggi, lebih bermartabat dalam budi pekerti dan bermoral.

Pancasila harus kembali dihidupkan sebagai dasar negara dan falsafah hidup kita sebagai bangsa. Pancasila tidak akan hidup dan menjadi landasan bagi kita dalam bersikap dan berperilaku, jika tidak ada kanalisasi mental. Kanalisasi mental adalah kebudayaan, kita abai untuk menggali dan memberi perhormatan terhadap kebudayaan, sehingga sebagai manusia modern kita lupa mengingatkan anak-anak kita tentang budaya Indonesia.

Pancasila akan hidup karena secara bersama-sama secara luhur atau ideal untuk menuntun secara konsekuen keseharian kita. Sebagai panutan Pancasila akan berdialektika dengan gaya hidup dalam konteks kebudayaan, dengan tetap merajut ke-Indonesiaan kita.

Keluhuran Pancasila berdasarkan Ketuhanan, Kemanusiaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, sehingga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI adalah bersifat dinamis dan ideal.

Waktu akan menentukan semua itu menjadi konsensus sosial bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebuah praksis, dipertajam melalui dinamika dan interaksi sosial dimana norma dan hukum sebagai panduan di kehidupan berbangsa dan bernegara.

Elite bangsa harus menjadi teladan dan inspirasi bagi rakyat Indonesia. Jika moral elite hancur, jangan berharap Pancasila akan hidup dalam diri bangsa Indonesia seperti yang terjadi saat ini.

Saat ini perlu gerakan nasional agar Pancasila kembali menjadi panduan hidup berbangsa dan bernegara, dipimpin oleh elite nasional. Pemerintah harus menjadi fasilitator, akselerator, dan katalisator dalam membumikan Pancasila. Pembentukan unit kerja harus bisa menciptakan Pancasila sebagai etos.

Pancasila jangan lagi dijadikan doktrin atau kepentingan upacara belaka, tapi harus menjadi jiwa, bukan sekadar mengakui “Saya Pancasilais”.

Penciptaan etos dalam sekolah, bekerja, kehidupan sosial, serta kehidupan bangsa dan negara. Jadi bukan sebagai hafalan, tapi tercermin dalam sikap dan perilaku keseharian rakyat Indonesia. Terutama elitenya.

Pancasila akan menjadi sloganistik atau benda mati jika tidak menjadi etos bangsa dalam sikap dan perilaku keseharian bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila sangat ideal dan sempurna jika sudah merasuk dan menjadi etos bangsa. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here