Kita Juara Pluralisme

0
172

TEPAT sekali pernyataan Budayawan Emha Ainun Nadjib  ketika mengatakan bangsa kita adalah bangsa juara dalam perkara pluralisme.

Pernyataan Cak Nun ditujukan untuk menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 1 K.H. Ma’ruf Amin yang menyambangi  rumahnya di Bantul, Yogyakarta. Ma’ruf Amin mengatakan dirinya menjadi cawapres karena ingin menjaga kemajemukan di Indonesia. “Saya ingin menjaga, mengawal kemajemukan bangsa ini, kerukunan bangsa ini, baik aspek agama maupun juga etnis yang kalau tidak kita kawal potensi konfliknya besar sekali.” kata Ma’ruf.

Tapi, Cak Nun mengatakan fenomena yang sebaliknya. Menurutnya, di wilayah masyakarat menengah ke bawah tidak ada masalah soal pluralisme. “Saya kira bangsa kita adalah bangsa yang paling master, champion. Bangsa kita adalah bangsa yang juara soal plurarisme. Jadi rakyat tidak ada masalah sebenarnya,” katanya.

Soal pluralisme ini memang menjadi isu paling penting dalam relasi sosial masyarakat Indonesia sejak dua-tiga tahun terakhir. Berbagai wacana yang terhampar seolah menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia berada di titik paling mengkhawatirkan dalam soal itu.

Tetapi, jawaban Cak Nun di atas menegasikan pandangan tersebut. Kita sependapat. Masyarakat kita tidak pernah mempunyai persoalan dengan keberagaman. Sejarah konflik sosial di masyarakat, sejauh ini, tidak pernah dipicu oleh faktor-faktor pluralitas yang berdiri sendiri. Konflik seperti itu di masa lalu selalu dipicu oleh isu kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial.

Nah, kalau masyarakat tidak pernah ada persoalan dengan pluralisme, konotasinya berarti kelompok elitelah yang selalu mempersoalkan keberagaman itu. Faktanya memang seperti itulah yang terjadi.

Soal pluralisme ini mulai menjadi wacana yang ekstensif sejak pemilihan Gubernur Jakarta beberapa tahun lalu. Masyarakat terbelah secara tajam antara yang mendukung dan yang menolak Basuki Tjahaja Purnama.

Ketidaksukaan sekelompok masyarakat yang menolak Ahok dipelintir sebagai sikap yang tidak toleran terhadap etnis dan penganut agama minoritas oleh etnis dan penganut agama mayoritas (Islam). Sebab, Ahok disimplifikasi sebagai representasi politik etnis Cina dan Kristen Protestan.

Isu dan wacana di atas semestinya tidak dipahami secara telanjang seperti itu, melainkan harus diletakkan dalam konteks persoalan yang lebih substansial. Konflik antara dua kelompok, pendukung Ahok dan penentang Ahok, sejatinya bukanlah seperti yang tampak di permukaan sebagai konflik dengan nuansa agama, etnis, atau ideologi politik. Di Pilkada Jakarta, semula soal agama ini nyaris tak menjadi soal, sampai ketika Ahok masuk ke wilayah yang haram dijejakinya, yakni perkara Al-Maidah. Dari sini, sentimen SARA menjadi bergejolak.

Dari sinilah berkembang aneka wacana, seperti politik identitas, SARA dan sebagainya.

Tapi, coba perhatikan, siapa sebetulnya yang memainkan politik identitas dan SARA tersebut? Rakyat? Pasti bukan. Artinya, elite politiklah yang mengeksploitasi sentimen itu untuk kepentingan elektabilitas mereka.

Bukti dominannya sentimen SARA toh tercermin dalam pola pendekatan para kandidat yang hendak berkontestasi di pemilu presiden. Jauh sebelum kampanye dimulai, mereka sudah bolak-balik mendatangi pusat-pusat preferensi pilihan berbasis sentimen primordial itu. Mereka mendatangi tokoh-tokoh agama, para pemuka suku atau etnis maupun orang-orang yang menentukan opini dalam sebuah golongan masyarakat. Coba saja perhatikan, ruang tamu rumah kiai, pastur dan pendeta maupun pedande di Hindu Bali, sejak beberapa bulan terakhir disesaki oleh para pencari keberuntungan politik di Pemilu Presiden ini.

Dalam konteks kontestasi pemilu, isu SARA pasti akan tetap menjadi preferensi utama bagi publik dalam menentukan pilihan.

Salahkah kenyataan itu? Sudah pasti tidak. Jika orang menjatuhkan pilihannya berdasarkan suku, agama, ras atau golongan, di mana letak kelirunya? Dalam tingkat peradaban seperti apa pun, sentimen primordialistik tersebut tidak akan mungkin dihilangkan.

Bahwa ada faktor lain yang juga akan mempengaruhi pertimbangan, seperti program sang kandidat, sentimen kepartaian, persuasi yang memikat, atau bahkan uang, itu hanya preferensi tambahan. Tetapi sentimen SARA tetap akan menentukan. Bukan preferensi satu-satunya memang, namun amat dominan dalam mempengaruhi sikap pemilih.

Tak usah terlalu dipolitisasi dengan mewacanakan bahwa politik identitas seperti ini mendestruksi  kedewasaan demokrasi. Toh keputusan di tangan rakyat. Jangan hinakan kemampuan rakyat untuk menyaring isu-isu SARA ini dengan cara yang dewasa. Rakyat sudah terlatih menghadapi isu seperti ini karena komoditas politik ini sudah sejak dahulu diperdagangkan di depan mata mereka.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here