Revolusi Dunia yang Inspiratif (5)

Kita Lengah di Saat Suksesi 1998

0
311

Nusantara.news – Ketika Soeharto mencanangkan Program Lepas Landas dan akan melunasi utang di Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJP II) di periode 1993–2018. Lima tahun sebelumnya (1988) di puncak kekuasaan Soeharto dalam opini publik internasional Indonesia sering disebut sebagai “Macan Asia” (sebagai Negara New Emerging Forces). Rencana Soeharto, pada PJP II, akan melunasi utang dan lepas landas, dengan kata lain terjadi kemandirian nasional. Pada konsep Trilogi Pembangunan, posisi aspek pemerataan berubah urutannya, sebagai berikut:

  1. Pemerataan pembangunan
  2. Pertumbuhan
  3. Stabilitas politik

Filosofinya, negara sudah mapan dengan kemandirian dan kedaulatan nasional, rakyat sudah mulai menikmati kesejahteraan yang menjadi kebijakan Soeharto (1997 – 2022) dimana akan diperoleh era Gemah Ripah Loh Jinawi. Hal ini tentu bertentangan dengan kebijakan IMF dan Bank Dunia (sebagai lembaga donor) yang di antaranya menciptakan ketergantungan dengan cap ‘negara berkembang’ yang senantiasa harus berutang (economic depth trap). Kegagalan IMF sebagai rezim moneter internasional disadari atau sebaliknya Soeharto menyadari bahwa jika ingin membebaskan Indonesia dari ketergantungan, negara harus lepas landas, dan utang harus dilunasi.

Berdasarkan hal di atas, Amerika Serikat melalui IMF dan Bank Dunia mengikat Indonesia dalam suatu perjanjian melalui Menteri Keuangan saat itu (Prof. J.B. Sumarlin- tahun 1998). Prof. J.B. Sumarlin “digunakan” untuk memperlambat pertumbuhan Indonesia karena dianggap over heated, sehingga dibuat kebijakan Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Intinya, memperlambat pertumbuhan dengan mengerem ekspansi kredit bank-bank nasional.

Berikutnya adalah untuk persiapan pelunasan utang (dalam rangka lepas landas), dilakukanlah restrukturisasi utang yang disepakati jatuh tempo pembayaran di tahun 1997, baik swasta maupun Pemerintah

Seperti diketahui bahwa di saat penentuan pelunasan utang, tentunya kebutuhan akan dolar Amerika Serikat (USD) sangat besar. Di saat itulah pihak asing melakukan kudeta secara moneter terhadap Soeharto, dikenal dengan valas attack/Currency War yang membuat ekonomi Indonesia morat-marit, karena nilai 1 USD = Rp 14.000,-. Soros sebagai pialang utama dunia menjadi operator utama dengan ketersediaan dana unlimited, sehingga ekonomi “jebol” dengan terjadinya rush pada bank-bank nasional, dimulai dari BCA.

Peran pihak Asing pasca-Soeharto (era Reformasi)

Dengan paradigma reformasi penguasaan aset nasional, ditetapkan 3 kebijakan mendasar:

  1. Transparansi (dibuka informasi seluas-luasnya tentang negara)
  2. Deregulasi (dilakukan kemudahan investasi Asing)
  3. Privatisasi (BUMN strategis dijual, termasuk Telkom dan Indosat pada era Presiden Megawati Soekarnoputri).

Hal ini tercermin dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi, politik, dan hukum. Upaya sistematis telah membuat sendi-sendi negara hancur, sehingga harus kembali pada pelukan lembaga pendonor.

Bidang ekonomi

Kita tidak mengetahui secara tepat (perlu kajian secara spesifik) apakah kita membutuhkan BLBI sebanyak yang dikucurkan sebesar Rp 732 triliun saat itu (1997), atau tidak?

Rencana Soeharto di PJP II yang ingin memandirikan bangsa dengan melunasi utang menjadi gagal total. Indonesia kembali masuk menjadi ‘negara berkembang’ dengan ketergantungan terhadap lembaga donor di bawah skenario Amerika Serikat (Economic Debt Trap oleh lembaga donor).

Peran Soros (konglomerat AS) yang menjadi pialang tingkat dunia sebagai operator utama valas attack 1997, hal itu berlanjut untuk mengendalikan aset-aset nasional melalui BPPN. Seperti kita ketahui bahwa aset-aset dari pengusaha-pengusaha nasional yang bank-nya terlibat BLBI, dijual murah. Sebagai kasir, Soros membeli Bank CIC yang ujungnya berbuntut menjadi kasus Bank Century (Robert Tantular) dan Hary Tanoesoedibjo sebagai pialang Bank CIC go public.

Berikutnya, fondasi untuk kepentingan dan ikatan, pihak Amerika Serikat melakukan hibah-hibah sebagai down payment untuk keperkasaan produk-produknya di Indonesia, khususnya di bidang pangan. Tercatat setelah reformasi (1998 – 2015), sumber daya alam kita dikuasai pihak asing 85%, perbankan 71%, hutan 65%, adalah akibat dari reformasi yang dikendalikan AS melalui tangan lembaga donor (IMF, World Bank, dan ADB). Dapat dikatakan bahwa Soros bukan saja operator untuk menghancurkan Indonesia secara moneter, tapi juga arsitek pengambil-alihan aset-aset nasional melalui BPPN, menjadikan Bank CIC sebagai kasir, kemudian setelah itu dijual.

Bidang politik

Strategi politik AS adalah dengan mengamandemen UUD 1945 agar terjadi reformasi politik. Namun AS terpaksa mengakomodasi kehadiran Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden ke-3 sesuai Konstitusi. Selain itu juga harus diakomodasi kehadiran figur Gus Dur dan Amien Rais, serta membiarkan Golkar yang dipimpin Akbar Tandjung tetap ada. Begitu juga dengan Megawati dengan PDIP, yang merupakan musuh utama Soeharto dalam politik Indonesia, dibiarkan menjadi presiden kelima RI. Hal ini karena proses demokrasi (deregulasi Undang-Undang Politik dan Pilpres) sedang diubah ke arah yang mereka inginkan.

Sejarah membuktikan, bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah pilihan AS untuk pengganti Soeharto. Sedangkan Habibie, Gus Dur, dan Megawati adalah presiden transisi. Semua strategi disiapkan agar pihak Asing dengan mudah menguasai aset-aset nasional strategis dengan regulasi-regulasi yang memuluskan proses tersebut.

Dengan deregulasi di bidang politik, memungkinkan (dengan bantuan AS melalui Election Digital Strategy) SBY menjadi Presiden pertama dalam pemilihan langsung tahun 2004. Semasa pemerintahan SBY-lah “hasrat AS” untuk menguasai dan mengelola aset Indonesia berjalan mulus. Sementara rakyat Indonesia dan partai politik dengan ‘pemilu langsung’, seolah-olah diberikan hak demokrasi, ibarat anak kecil diberi permen. Hasilnya, terjadi budaya politik transaksional yang berekses budaya korupsi semakin dahsyat. Kita ingat SBY berjibaku ketika Koalisi Merah Putih (era Jokowi) berniat ingin mengubah sistem pemilihan, dari pemilihan langsung ke sistem perwakilan.

Di ujung kepengurusan SBY di pemerintahan, melahirkan Undang-Undang Desa. Tujuannya tidak lain untuk memuluskan jaringan multi nasional sampai ke desa. Dengan BUMDES semangat korporatif akan menghancurkan koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa.

Sementara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah strategi dimana peran Menteri Dalam Negeri menjadi dominan seperti halnya Orde Baru. Hanya saja pada Undang-Undang ini Menteri Dalam Negeri sebagai supervisor seluruh dana transfer daerah. Tentunya dengan bekal regulasi ini Menteri Dalam Negeri dapat menguasai Kepala Daerah karena terikat dengan dana yang dikucurkan untuk perwujudan good governance menjadi slogan untuk mulusnya penguasaan jaringan multi-national corporations (MNC) dari Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, dan Desa. Ini dilakukan karena potensi sumber daya alam Indonesia yang lokasinya ada di desa.

Selain itu, pihak AS mengantisipasi krisis pangan dunia di tahun 2030, dalam rangka “Food Security Policy” perlu stok nasional yang cukup. Seperti halnya energi, AS sudah menjadi negara pemilik stok BBM (bahan bakar minyak) terbesar, walaupun tersebar di seluruh dunia penghasil energi, khususnya migas. AS juga sudah menemukan energi alternatif Shale Gas, sehingga diversifikasi dari energi fosil pun berjalan mulus.

Penguasaan politik bagi AS cukup dengan menjadikan elite pemerintah, khususnya Presiden, bahwa AS adalah partner utama dan selalu ada saat Indonesia membutuhkan. Padahal kondisi ini diciptakan melalui rekayasa, dalam segala hal.

Bidang hukum

Kita ingat amandemen di MPR dilakukan, yang pada prinsipnya memuluskan langkah Asing dalam rangka pemilikan aset nasional. Tercatat Jakob Tobing (petinggi Golkar) menjadi Ketua Badan Pekerja MPR di bidang politik yang memuluskan skenario deregulasi asing untuk mengubah seluruh hambatan multinational corporations (MNC) untuk menguasai sektor-sektor ekonomi utama. Sementara, Ginandjar Kartasasmita menjadi Ketua Badan Pekerja di bidang ekonomi.

Tercatat lebih dari 100-an Undang-Undang titipan pasal pihak Asing yang mencengkeram perekonomian nasional dan kedaulatan negara Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Tujuan utamanya memuluskan Multi-national Corporations (MNC), menguasai aset-aset nasional strategis. Tentunya dimulai dari legislasi (Undang-Undang) melalui DPR, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, dan seterusnya (perizinan dan aturan teknis) sehingga skenario bisnis MNC dalam penguasaan, dibuat aturannya agar berjalan sesuai pesanan.

Nasi sudah menjadi Bubur”, kita gagal dalam reformasi sehingga kondisi objektif berada pada titik nadir. Perubahan hanya dari kondisi otoriter pada demokrasi liberal yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

Kehadiran Wakil Presiden AS, Mike Pence memperlihat bahwa hegemoni AS mengikat Indonesia sebagai kolonis. AS terganggu dengan keharmonisan Jakarta – Beijing, selain “menguras” Freeport dan radikalisme/terorisme sebagai alasan kunjungan kenegaraan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here