Kita Marah, Panglima TNI Dipermalukan

0
467

DITOLAKNYA Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk ke Amerika Serikat oleh US Custom and Border Protection itu adalah tindakan yang sangat terang-terangan untuk sengaja mempermalukan Indonesia. Sebab, Panglima TNI hendak datang ke sana atas undangan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS, Jenderal Joseph F. Dunford untuk menghadiri Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization, 23-24 Oktober besok di Washington DC.

Gatot pun sudah memenuhi semua persyaratan administrasi yang diharuskan.  Tiba-tiba, ketika Panglima TNI dan rombongan sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta untuk menaiki pesawat, ada pemberitahuan bahwa Gatot dilarang untuk masuk ke Amerika.

Seandainya Gatot dalam posisi bukan tamu yang diundang resmi oleh Kasgab AS, kita tak terlalu mempersoalkan. Sebab, setiap negara berhak menentukan siapa yang boleh dan yang dilarang masuk ke negaranya. Tapi, Gatot adalah undangan resmi pemerintah AS!

Karena itu, ini memang tindakan untuk sengaja mempermalukan. Kita tak punya pilihan kata lain yang lebih tepat, kecuali “sengaja mempermalukan”.

Penyebab tindakan diplomatik brutal itu bisa berbagai macam. Toh, sampai Tajuk ini ditulis, belum ada klarifikasi resmi dari AS atas kejadian ini. Dubes AS di Indonesia sudah meminta maaf atas peristiwa tersebut.

Sebagai bangsa beradab, permohonan maaf itu kita terima. Tetapi, Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas terhadap tindakan brutal AS ini, apa pun latar belakangnya. Apa pun arti strategis AS bagi Indonesia, sikap tegas yang menyatakan ketersinggungan kita terhadap tindakan yang mempermalukan Panglima TNI itu, wajib disampaikan. Dan ketegasan itu harus ditunjukkan langsung oleh Presiden Joko Widodo sendiri.

Presiden harus menyatakan sikapnya melalui saluran diplomasi yang seharusnya, dan apabila diperlukan mengambilkan tindakan keras yang dimungkinkan dalam dunia diplomasi.

Kita menganggap perlu agar sikap dan tindakan itu dilakukan sesuai mekanisme diplomatik. Entah memanggil Dubes AS ke Kementerian Luar Negeri, memanggil pulang Dubes Indonesia di Washington, atau melakukan persona non grata terhadap Dubes AS di Jakarta.  Sebab, apabila ada kesalahpahaman atau bahkan sengketa antarnegara, saluran penyelesaiannya memang diplomasi.

Itu artinya Presiden Joko Widodo harus menghindari dari pernyataan yang dilakukan secara tidak resmi melalui wawancara door stop  dengan pers. Sebab, pernyataan seperti ini bisa tidak substansial, tidak terkontrol dan tidak terukur target diplomatisnya.

Insiden diplomasi AS yang brutal ini seharusnya jadi momentum untuk bersikap tegas dan terukur terhadap setiap pelanggaran kehormatan Indonesia. Sebab, soal ini sudah amat sering berulang dalam berbagai bentuk. Tempo hari ada insiden bendera Merah Putih terbalik oleh Malaysia di SEA Games. Pelecehan warga negara Indonesia di luar negeri, terutama yang bekerja sebagai buruh, bahkan sudah jadi cerita klasik.

Makanya ini jadi momentum. Sebab, sekarang bukan hanya buruh atau asisten rumah tangga, tapi Panglima TNI yang dilecehkan. Pelakunya bukan negara yang jadi tujuan pengiriman TKI, melainkan sebuah negara adikuasa yang ditakuti di seluruh dunia. Ini adalah waktunya bagi Joko Widodo untuk menunjukkan bahwa kehormatan bagi negara ini adalah sesuatu yang wajib dibela, sekalipun yang dihadapi negara sebesar Amerika. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here