Kita Perlu Cawapres Kreatif

0
101

KALAU ada yang perlu “dikasihani” dari sekian banyak jabatan tinggi di negeri ini, mungkin itulah jabatan wakil presiden. Dalam struktur kenegaraan, dia adalah orang kedua. Pasal 4 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Presiden dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh wakil presiden. Artinya, wapres adalah pembantu presiden.

Tapi, membantu dalam hal apa, tidak diatur secara tegas dan jelas. Wapres bertugas secara riil hanya ketika presiden berhalangan atau tidak dapat melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Menteri negara atau pejabat lain setingkat menteri tidak berkewajiban melapor kepada wapres. Konstitusi Indonesia memang tidak punya ketentuan yang menjabarkan tugas wapres secara rinci.

Itu “duka lara” wapres ketika sudah menjabat. Ketika masih berstatus calon wapres pun, setali tiga uang. Coba simak hasil penelitian lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang diumumkan 8 Oktober kemarin. Menurut SMRC, ternyata figur calon wapres tidak mengubah tingkat elektabilitas dari masing-masing calon presidennya. “Tidak ada pengaruh positif dari cawapres, baik bagi Joko Widodo maupun Prabowo,” kata Djayadi Hanan, direktur SMRC.

Lucu juga. Sebab proses penentuan calon wapres dari masing-masing kubu tempo hari berlangsung sedemikian pelik, penuh polemik dan dramatik. Saking peliknya, pengumuman nama-nama cawapres pun hanya 1-2 hari menjelang pendaftaran pasangan calon ke KPU. Tapi, proses yang melelahkan itu ternyata menghasilkan sesuatu yang tidak ada pengaruh positifnya bagi elektabilitas calon presiden. Kita belum mendengar bagaimana kesimpulan lembaga survei yang lain tentang hal ini.

Tapi, kalau kesimpulan SMRC ini benar, maka semakin menegaskan bahwa sebenarnya wakil presiden itu hanya pelengkap belaka. Ketika sebagai cawapres tidak “berkhasiat”, setelah menjadi wapres pun tak “bermanfaat”.

Maka ada benarnya juga jika wapres itu hanya disebut “ban serep”. Istilah itu berasal dari ucapan Wakil Presiden Amerika Serikat John Nance Garner, yang mendamping Presiden Franklin Delano Roosevelt dalam periode pertama (1933-1941).

Garner mengibaratkan kedudukan wapres itu bagaikan a spare tire on the automobile of government, ban cadangan dari mobil pemerintahan. Dari situlah lahir istilah “ban serep” untuk menggambarkan penting-tidaknya posisi wapres. Layaknya ban serep, dia perlu ada dalam automobile of government. Tapi, kalau ban utama tidak pernah bermasalah, maka ban serep tak akan pernah digunakan sepanjang perjalanan pemerintahan.

Itu sebabnya, Garner pernah mengumpat dirinya sendiri. “Kesalahan terburuk yang pernah saya lakukan adalah membiarkan diri terpilih menjadi wakil presiden. Memberikan pekerjaan terpenting kedua di pemerintahan selama bertahun-tahun hanya untuk menjadi ban serep Roosevelt,” ujar Garner.

Sebab, selama duduk di jabatan itu, pria Texas itu tak bisa berbuat banyak. Apalagi FDR adalah tipe pemimpin kharismatik yang susah diimbangi. “Kapok” dengan pengalaman menyakitkannya sebagai wapres, setelah masa jabatannya habis, Garner meninggalkan dunia politik. Dia menghabiskan waktu dengan hobinya, memancing. Kendati tokoh-tokoh Partai Demokrat masa itu tetap meminta pertimbangannya dalam banyak hal, dia tak mau lagi bersentuhan dengan dunia politik yang membuatnya jengkel. Mungkin karena itu Garner berumur panjang. Dia meninggal tahun 1967 di usia 99 tahun.

Kalau begitu, ya, bergantung pada Presiden. Kalau Presiden memberi tugas untuk membantu, bekerjalah wapres. Tapi, kalau tidak, “ban serep” itu tetap terkunci di tempatnya. Dalam pemerintahan presidensiil, memang Presiden yang menentukan. Inisiatif penugasan berada di tangan Presiden. Presiden Soeharto dulu pernah memberi tugas khusus kepada Wapres Sudharmono berupa pengawasan melekat (waskat) untuk mengawasi birokrasi.

Tapi bisa juga Presiden memberi peluang bagi kreativitas wapres. Presiden Sukarno dulu pernah membiarkan Wapres Hatta untuk menerbitkan Maklumat Pemerintah No. X tanggal 3 November 1945 tentang pendirian partai-partai politik. Padahal sebenarnya itu kewenangan Presiden. Tetapi Sukarno membiarkan, karena terobosan Hatta itu dianggapnya penting.

Siapa pun yang menang dalam Pemilu Presiden 2019 nanti, kiranya perlu menyadari bahwa beban kerja presiden itu terlalu berat, apalagi jika presiden gemar mengurusi hal-hal teknis yang mestinya menjadi urusan para menteri atau bahkan dirjen kementerian. Untuk itu, harus dipikirkan pembagian kerja yang efektif. Presiden mestinya jangan jemawa sebagai one man show, dengan memberi peluang bagi wakil presiden. Wapres pun mesti kreatif mencari bidang-bidang kerja yang akan menjadi konsentrasinya, namun tanpa kesan menjadi “matahari kembar” bagi sang presiden.

Kalau tidak, pemerintahan –seperti sudah terbukti—hanya sekadar banyak berjanji, namun amat sedikit yang terealisasi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here