Kita Tantang Capres: Umumkan Kabinet Sebelum Kampanye!

0
220

RANGKAIAN pertemuan tokoh partai politik untuk menjajaki koalisi antarparpol menghadapi Pemilu Presiden 2019 benar-benar terkesan sangat egoistik. Mereka sibuk membicarakan kepentingan diri atau kelompok sendiri –dan saking tingginya egoisme itu, mereka bahkan sukar mencapai titik temu dalam membangun koalisi.

Partai-partai yang merapat ke Joko Widodo bertengkar tentang siapa yang akan menjadi pendamping sang petahana. Hal yang sama juga terjadi di kubu Prabowo Subianto. Jika ada yang tak mendapat tempat, bukan tak mungkin akan mencari peluang baru dengan calon presiden baru.

Artinya, kita tidak melihat di mana terletak kepentingan rakyat di tengah wara-wiri para tokoh parpol itu. Padahal, siapa pun di antara mereka yang terpilih menjadi presiden, itulah pengemudi bangsa ini menuju perbaikan.

Benarkah presiden hasil pemilu akan membawa bangsa ini menuju perbaikan, itu masih menjadi tanda tanya besar. Banyak faktor yang mempengaruhi tercapai tidaknya tujuan itu. Salah satu faktor yang menentukan adalah kualitas tim kerja presiden, yakni menteri-menteri di kabinet pemerintahan.

Menteri-menteri inilah yang menjadi pelaksana kebijakan presiden. Merekalah yang menerjemahkannya kebijakan presiden ke dalam rencana strategis dan taktis. Siapa menteri  yang akan duduk dalam kementerian akan sangat menentukan kesuksesan pemerintahan. Sebab itu, presiden terpilih nanti harus cermat betul menyusun kabinet.

Berhasil tidaknya program pemerintah menyangkut masa depan bangsa. Dan, masa depan bangsa ini bukan pertaruhan. Terlalu zalim jika ada presiden yang mempertaruhkan nasib bangsa ini hanya untuk kekuasaan selama lima tahun. Sebab, kalau kalah bertaruh, seperempat miliar rakyat Indonesia akan terpuruk makin dalam.

Karena itu rakyat berkepentingan memilih presiden yang memiliki tim kabinet terbaik. Rakyat berhak untuk menolak nasib mereka dijadikan pertaruhan. Hak inilah yang harus dihormati oleh para calon presiden dengan mengumumkan calon anggota kabinetnya.

Selama ini kita belum punya tradisi seorang calon presiden mengumumkan calon anggota kabinetnya jika nanti memimpin negara. Alasannya, karena mereka belum terpilih. Padahal sebenarnya bukan itu pertimbangannya, melainkan jika mereka menyebut nama, akan mempengaruhi dukungan dari partai lain. Ini memang risiko dari koalisi di injury time. Negosiasi terus terjadi sampai detik-detik terakhir tentang siapa mendapat apa. Karena koalisi politik di Indonesia berbasis kepentingan, bukan berbasis kesamaan ideologi atau platform.

Partai tentu akan menarik dukungannya, jika portofolio kabinet sudah penuh terisi. Dalam logika politik kekuasaan, alasan itu masuk akal.

Karena itu, jika bangsa ini mau berubah, cara pandang terhadap kekuasaan harus diubah. Kekuasaan jangan melulu dipersepsikan sebagai kesempatan dan hak mensejahterakan diri, melainkan sebagai kewajiban mensejahterakan bangsa.

Dengan cara pandang itu, para politisi harus menghormati hak prerogatif presiden untuk menyusun kabinet. Dan pihak yang kalah dalam pemilu, mesti memaksimalkan kedudukan oposisi di parlemen.

Sebab, kalau masih seperti yang sudah-sudah, calon presiden tak akan berani mengumuman kabinetnya. Padahal, itulah yang dibutuhkan rakyat. Rakyat berhak mengetahui siapa saja yang akan mengurus negara ini nanti. Dan mereka berhak berkata tidak kepada calon presiden yang kabinetnya tidak menjanjikan.

Jadi, perlu diumumkan susunan kabinet dari masing-masing calon presiden jauh hari sebelum kampanye, agar rakyat bisa menimbang-nimbang kepada siapa pilihan hendak mereka jatuhkan sebagai sandaran harapan. Rencana kebijakan pembangunan dan formasi kabinet yang menjanjikan mesti menjadi satu-satunya unique selling point bagi calon presiden.

Para calon presiden itu, kalau mereka memang pemimpin bangsa, wajib mendewasakan rakyat untuk menetapkan pilihan berdasarkan rasionalitas.

Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden akan dilakukan pada 4-10 Agustus mendatang. Masih ada waktu sekitar empat bulan lagi. Susunlah personalia kabinet dalam masa itu. Susunan tersebut menjadi bagian dari yang mereka jual dalam kampanye antara tanggal 23 September 2018 sampai 13 April 2019 nanti. Kampanye berhujan janji mesti segera diakhiri.

Sebab, rakyat, dalam pemilu ini, harus memilih calon presiden yang terbaik untuk mengendalikan negeri ini memasuki gelombang yang makin berbahaya. Jangan mempersulit rakyat, karena di depannya hanya tersaji sekian banyak nama yang amat besar nafsunya untuk menduduki singasana kepresidenan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here