Kita Terlalu Rentan Hadapi Teror

0
95

BOM Surabaya kemarin, lagi-lagi, mengukuhkan Indonesia sebagai negara yang sangat rentan aksi terorisme. Aksi teror bom terjadi berturut-turut. Dengan skala ledakan dan kerusakan yang berbeda-beda, sudah puluhan kali negara ini diguncang aksi teror dalam dua dekade terakhir

Padahal, para pejabat keamanan kita tak henti-hentinya bicara soal ancaman terorisme, meski mereka selalu menutup pernyataannya dengan mengatakan situasi keamanan kita terjamin. Sebelum serentetan bom meledak kemarin, Kapolri Tito Karnavian baru saja mengatakan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pemilu cukup kondusif. Kapolda Jawa Timur Mahfud Arifin, tiga pekan sebelum Surabaya diguncang bom, juga menyatakan keamanan di provinsi itu juga kondusif.

Tetapi, berulang-ulang mengingatkan ancaman terorisme, ternyata tidak cukup membuat kita berdaya dan mempunyai daya tahan menangkal terorisme.

Harus diakui, pertahanan menghadapi ancaman teror sangat lemah. Sebuah negara bisa saja memiliki pertahanan militer yang kuat dan digjaya dalam perang, tetapi sangat mudah dibokong oleh serangan teroris. Perang biasanya dimaklumkan, namun teror menyerang dalam kegelapan. Dalam perang, negara penyerang harus membawa sekian banyak senjata dari negerinya. Tetapi, teroris tak perlu melakukan itu secara mencolok. Mereka dapat memanfaatkan apa saja yang bisa didapat di negara yang akan jadi lokasi serangan untuk diubah menjadi senjata mematikan.

Teror memang hanya bisa diprediksi, tetapi mustahil diantisipasi. Terorisme adalah aksi dadakan, meski perencanaannya dilakukan sangat cermat dan presisi. Di baliknya ada pula jaringan yang melibatkan banyak orang dalam sel-sel yang terorganisasi.

Artinya, upaya melawan terorisme bukanlah semata-mata perkara kesepakatan politik yang dimaklumkan melalui pernyataan pejabat berwenang. Pernyataan itu berada di menara gading, sementara terorisme menyelusup dalam sela-sela kelengahan negara.

Negara sendiri terlebih dahulu harus merevitalisasi sistem keamanannya. Selama ini terlalu banyak ruang-ruang kosong yang mudah ditembus oleh teroris. Kekosongan itu bisa karena keterbatasan personil sehingga penjagaan menjadi tak tertangani secara maksimal. Bisa juga ada penjagaan, tetapi aparatnya amat mudah ditekuk oleh buntalan uang.

Korupsi! Itu adalah salah satu titik lemah aparat negara. Tidak saja di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Kesepakatan untuk bersama-sama melawan terorisme tidak akan banyak manfaatnya jika aparat keamanan tidak mengubah perilaku korupnya. Selama mereka yang dipercayai sebagai penjaga pintu itu tidak layak dipercaya, selama itu pula ancaman terorisme akan terus menjadi bahaya.

Teroris itu hidup di tengah masyarakat. Mereka membentuk sel-sel yang terhubung satu sama lain, namun siap bergerak sendiri dengan atau tanpa komando. Tetapi untuk mengetahui keberadaana sel-sel ini sulit. Penyebabnya, ya, kelakuan kita juga.

Masyarakat kita, harus diakui, sudah bergeser sedemikian jauh dari kekerabatan sosial yang di generasi sebelumnya menjadi pengikat soliditas. Kini, karena pola hubungan sosial sudah sangat individualistik, sehingga setiap anggota masyarakat hidup sebagai pribadi-pribadi yang terpisah.

Istilah RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga) dalam bentuk awalnya jelas mengandung nilai-nilai kekerabatan –itu sebabnya disebut “rukun”. Tapi sekarang RT/RW itu hanya dipandang sebagai unit terendah administrasi pemerintahan negara belaka. Karena nilai kekerabatan itu sirna, maka sangat masuk akal jika warga dalam sebuah RT tidak saling mengenal, walaupun jumlah mereka hanya beberapa puluh orang saja.

Sudah begitu, keadaan makin diperburuk dengan lemahnya kontrol administrasi kependudukan. Orang begitu mudah memperoleh kartu identitas resmi. Contohnya, dulu dua teroris asal Malaysia, Azahari Husin dan Noordin Moh Top, bisa bertahun-tahun berkeliaran di Indonesia tanpa ada yang tahu keberadaannya. Jika misalnya mereka meminta Surat Keterangan Catatan Kriminal di sebuah kantor polisi dengan nama palsu, bisa dipastikan polisi akan memberikan. Karena di file-nya tidak ada sidik jari buronan itu.

Di sini jelas uang yang berbicara. Tinggal kibarkan beberapa lembar uang lima puluh ribuan, surat identitas apa pun akan beres seketika. Dan ini adalah penyakit lama briokrasi kita. Kasih uang habis perkara.

Itu sebabnya, satu orang Indonesia yang cukup umur bisa tak memiliki KTP sama sekali, atau justru punya beberapa KTP sekaligus. Tidak memiliki KTP atau memiliki lebih dari satu dianggap bukan pelanggaran serius di negara ini. Soal ini baru jadi perkara, jika si empunya KTP terlibat kasus kejahatan. Abu Bakar Ba’asyir misalnya, jika bukan tersangkut dengan tuduhan terorisme, mungkin pelanggaran keimigrasiannya itu akan dibiarkan begitu saja. Padahal entah berapa ribu orang yang melakukan pelanggaran serupa.

Padahal semua pelaku aksi teror bom di Indonesia memiliki beberapa nama samaran. Oman Rahman, misalnya dikenal dengan Aman Abdurrahman atau Abu Sulaiman. Generasi sebelum Aman, seperti Imam Samudra bernama asli Abdul Aziz. Tapi nama samarannya banyak. Ada Faiz Yunshar, Kudama, Abu Umar atau Ir. Alfian Yadri Hutabarat. Dul Matin nama aslinya Abdul Matin. Nama palsunya yang lain, Joko Pitono, Amar Usman, Muktamar,  dan Noval. Sebagian besar nama itu hanya nama sandi sesama mereka, tetapi sebagian lagi dilengkapi dengan identitas berupa KTP, Paspor dan SIM.

Dalam kaitan memerangi kejahatan terorganisasi yang kian canggih, terus terang kita pesimis melihat kekacaubalauan ini. Bagaimana terorisme hendak diberantas, jika setiap teroris bisa memiliki identitas resmi berapa pun yang mereka kehendaki.

Terorisme harus dilawan dengan kebersamaan. Kebersamaan itu maksudnya bukan hanya melibatkan semua instansi, tetapi mestinya lebih pada benar-benar memfungsikan setiap instansi sesuai tugas pokoknya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here