Klaim BNPT Soal Kampus Terpapar Radikalisme Perlu Parameter Jelas

0
227

Nusantara.news, Jakarta – Pasca-terjadi aksi teror bom di tiga wilayah: Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, tiga Gereja di Surabaya dan Polrestabes Kota Surabaya dan Polda Riau beberapa pekan kemarin, membuat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan aparat penegak hukum lainnya bekerja keras mengungkap dalang di balik aksi teror bom tersebut. Selain dalang di balik teror bom, BNPT dan aparat penegak hukum juga diminta memetakan dengan jelas para kelompok teror yang ada di Indonesia, serta upaya-upaya kontra-radikalisme.

Di tengah kewaspadaan aksi teror tersebut, muncul pernyataan yang mengejutkan dari Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ir Hamli yang mengatakan bahwa hampir semua perguruan tinggi negeri (PTN) sudah terpapar paham radikalisme. BNPT mengungkap, Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), Insitut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) sudah disusupi paham radikal.

Menurut Hamli, penyebaran paham radikalisme kini telah berubah. Jika dulunya dilakukan di lingkungan pesantren, kini menurutnya kampus negeri maupun swasta jadi target. Bahkan secara spesifik Hamli menyebut fakultas eksakta dan kedokteran sebagai yang paling banyak terpapar. Usut punya usut, pernyataan soal ‘virus’ radikalisme di kampus ini bukanlah barang baru yang dikeluarkan oleh BNPT.

Dalam sebuah artikel berjul “Radikalisme Mengincar Kampus” pada 11 Oktober 2011, Ansyaad Mbai, yang kala itu menjabat sebagai Kepala BNPT mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari sejumlah perguruan tinggi favorit terkait masuknya radikalisme di lingkungan kampus. Isu radikalisme yang mengintai kampus favorit di Indonesia ini menurut Ansyaad juga bukan hanya ditengarai terjadi pada fakultas agama atau kegiatan rohani saja. Tetapi juga masuk ke fakultas eksakta semacam Teknik dan MIPA. Radikalisme itu menyusup ke lingkungan kampus dengan memanfaatkan ketidakpuasan mahasiswa terhadap kinerja pemerintah.

Penggerebekan Detasemen Khusus 88 Antiteror di Universitas Riau (Unri) pada Sabtu (2/6) baru-baru ini, seolah menguatkan stigma perguruan tinggi sebagai sarang berkembangnya radikalisme. Pun demikian, Pengamat terorisme Harits Abu Ulya menilai, pola penggerebekan yang dilakukan Densus 88 di Unri justru akan memaksakan stigma kampus sebagai sarang teroris dan sarang pembenihan ekstremis. Sehingga, ada asumsi lanjutan bahwa perlu ada proyek-proyek kontraterorisme di kampus.

Padahal, kata dia, opini kampus menjadi tempat subur pembenihan ekstremisme juga perlu bukti atau data empiris. “Tidak boleh hanya karena ada satu-dua orang oknum mahasiswa satu kampus terlibat aksi teror kemudian dibuat dasar menggeneralisir untuk semua kampus,” kata Harits, Minggu (27/6/2018).

Pandangan ini diamini oleh Pengamat terorisme lainnya, Al Chaidar. Menurutnya, penyebaran radikalisme di kalangan perguruan tinggi atau kampus saat ini masih sangat kecil lantaran hanya sebatas di tataran pemikiran. Jika memang ada percikan radikalisme yang berkembang di lingkungan kampus, hal itu pun kata dia hanya sebagai bentuk radikalisme biasa, dalam arti pola pikir kritis khas mahasiswa. Oleh karenanya Al Chaidar mengaku tidak mengerti bagaimana BNPT mengambil kesimpulan bahwa kampus-kampus terkemuka itu sudah disusupi oleh paham-paham radikal.

“Sangat kecil radikalisme di kampus, kalau pun ada hanya radikal sebatas pemikiran saja. Tidak ada mahasiswa yang ingin membunuh polisi atau meledakkan bom,” ujar Al Chaidar.

Sementara itu, menanggapi klaim BNPT soal beberapa kampus negeri ternama terpapar readikalisme, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir menegaskan, kampus mesti benar-benar bersih dari terorisme dan radikalisme. Untuk memastikan itu, dalam waktu dekat Nasir akan mengumpulkan semua rektor dan berbicara secara detail mengenai pencegahan dan pengawasan terkait radikalisme di kampus.

“Tanggal 25 Juni saya akan kumpulkan semua rektor, direktur, petinggi kampus. Nanti saya akan bicara secara detail tentang radikalisme di kampus, pencegahannya, dan juga pengawasan,” kata Nasir di Hotel Fairmont Jakarta, Senin (4/6).

Perlu Kehati-hatian

Seharusnya, BNPT mampu menjelaskan ke publik tak berhenti di nama-nama kampus yang terpapar radikalisme. Sebab, selain dapat menimbulkan keresahan dan kegaduhan, juga menyisakan sejumlah pertanyaan. BNPT perlu menyertakan instrumen apa yang digunakan untuk mengambil kesimpulan tersebut, parameter apa yang digunakan untuk menilai mahasiswa itu radikal atau tidak, dan apakah sudah disampaikan siapa saja mahasiswa yang dimaksud kepada pimpinan perguruan tinggi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar publik mendapat gambaran yang utuh dari kesimpulan yang diambil, sehingga tidak menimbulkan sak wasangka dan tendensi politis.

“Akan lebih elok lagi, karena BNPT sudah mengklaim, tentunya kan didasarkan informasi atau data, coba kami diberitahu betul siapa-siapanya. Sehingga, jika ada data resmi, perilaku salah sangka di antara rekan bisa dihindarkan,” ungkap Rektor Undip Yos Johan Utama, beberapa waktu lalu.

Meski begitu, pihaknya melihat klaim tersebut sebagai informasi awal dan bukan sebagai tudingan. Sehingga, kampus akan memanfaatkanya untuk mengambil tindakan, utamanya proses deradikalisasi.

Apa yang disampaikan Rektor UNDIP tersebut dapat dipahami. Sebab, selama ini aparat kepolisian ataupun BNPT dipandang kurang transparan dalam menetapkan kampus terpapar radikalisme dan terkesan bekerja sendrian tanpa melibatkan pimpinan kampus.

Kita sepakat radikalisme yang mengarah tindakan terorisme perlu ditindak, termasuk di dalam kampus. Kampus merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang artinya bila terjadi pelanggaran hukum maka Polri bisa melakukan penindakan sesuai UU dan prosedur operasional standar yang mengatur.

Hanya saja, penetapan dan penindakan radikalisme di kampus perlu kehati-hatian. Sebab, di kampus ada kebebasan akademis yang perlu dihormati. Apa pun bisa dibahas sebagai bagian dari aktivitas intelektual dan pengembangan keilmuan. Kajian-kajian berbagai hal (termasuk paham dan ideologi), misalnya soal keislaman, kekhilafahan, komunisme, feminisme, sosialisme, globalisme, liberalisme, radikalisme, bahkan soal LGBT adalah hal lumrah. Kajian tersebut dipahami dalam konteks berdialektika dalam koridor pemikiran semata, tidak serta merta mahasiswa yang bersangkutan penganut paham/ideologi terkait.

Kehati-hatian tak melulu berlaku di kampus, tetapi di tempat-empat lain juga. Penindakan terorisme di dalam masjid, misalnya, perlu memperhatikan adab masuk masjid. Begitu pun penindakan di tengah masyarakat: tidak menimbulkan ketakutan dan keresahan yang tidak perlu

Terorisme, merupakan suatu kompleksitas yang mencakup berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dalam negeri maupun internasional. Sehingga, tidak bisa penanganannya dilakukan dengan hard power semata di tangan penegak hukum. Menangani semua faktor tersebut tidak cukup hanya dengan UU. Butuh pendekatan yang komprehensif dari hulu sampai hilir dan objektivitas.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here