Koalisi 6 Partai Poros PDIP Menjurus Konspirasi

0
315

Nusantara.news, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bahwa pihaknya akan memastikan para pemegang kekuasaan tidak akan melampaui batas dalam menggunakan wewenangnya. Pernyataan keras  ini disampaikan SBY usai bertemu Prabowo Subianto setelah DPR ketuk palu mengesahkan ambang batas atau presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional di Cikeas Kamis (27/7/2017). Pernyataan ini semula dianggap sebagai reaksi emosional. Tetapi dilihat dari proses terbentuknya koalisi enam partai, memang cenderung menjurus ke konspirasi yang bertendensi menggunakan kekuasan secara melampaui batas.

Konspirasi

Ambang batas 20 persen itu sendiri sesungguhnya tidak terlalu menjadi masalah. Sebab ambang batas 20 persen adalah produk Pemerintahan SBY dan ketika dipakai pada Pilpres 2014, tidak ada masalah.

Bahwa SBY dan Prabowo sekarang mengatakan hal itu berbahaya dan oleh sebab itu harus diawasi, memang perlu jadi perhatian.

Kengototan pemerintah yang awalnya didukung tiga partai (PDIP, Golkar, Nasdem) untuk menggolkan ambang batas 20 persen memang patut dicurigai. Bukan karena pemerintah akhirnya mampu dan berhasil membangun koalisi 6 partai, dan sekarang menguasai 337 kursi (PDIP 109, PKB 47, Nasdem 35, Hanura 16, Golkar 91, PPP 39), atau lebih dari setengah dari total 560 kursi di DPR.

Kecurigaan itu lebih karena tendensi atau proses yang hidup di balik  kemampuan membangun koalisi 6 partai itu.

Membangun koalisi besar yang menguasai mayoritas kursi di DPR bukanlah perkata sulit. Contohnya, Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa pada Pilpres 2014.

Koalisi seperti ini juga tidak menakutkan karena biasanya mudah pecah, baik karena perbedaan kepentingan di internal koalisi, atau karena bujukan dari luar.

KMP misalnya, pecah setelah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) rela berbagi kursi di kabinet dengan beberapa elemen dalam KMP.

Jika saja koalisi 6 partai yang berhasil menggolkan RUU Pemilu menjadi UU Pemilu dengan ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi, dibangun secara wajar seperti KMP, mungkin tidak perlu dikhawatirkan.

Masalahnya teletak di sini. Melihat latar prosesnya, koalisi ini dibangun secara tidak biasa. Koalisi 6 partai ini diduga dibangun berdasarkan suatu tendensi tertentu yang bersifat subjektif atau dilandaskan pada suatu alasan khusus.

Mengapa? Pertama, karena jangka waktu penyatuan 3 partai (PPP, PKB dan Hanura) yang sangat cepat.  Bergabungnya PPP, PKB dan Hanura ke koalisi PDIP, Golkar dan Nasdem terjadi di saat saat genting, di mana RUU Pemilu harus diputuskan, karena kalau tidak, akan menganggu tahapan-tahapan pemilu yang  dilakukan oleh Komisi Pemilihan umum (KPU).

Koalisi enam partai itu malah terjadi setelah Pansus RUU Pemilu membuat jadwal ketat. Tanggal 8 Juli 2017 diagendakan rapat pansus untuk mengambil keputusan. Jika  gagal maka keputusan akan diambil di sidang paripurna yang dijadwalkan digelar tanggal 20 Juli 2017.

Pada rapat tanggal 8 Juli 2017 itu, pansus gagal mengambil keputusan. Tiga kubu, yakni kubu 20 persen, kubu nol persen, dan kubu 10-15 persen bertahan pada posisinya masing masing. Ngototnya masing-masing kubu memunculkan wacana kembali ke UU Pemilu yang lama melalui penerbitan perppu.

Tetapi, tanggal 13 Juli 2017 malam, 5 hari setelah rapat pansus, enam sekjen partai (PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, PKB dan Hanura) bertemu di suatu tempat yang dirahasiakan. “Kamu tidak usah tahu tempatnya,” kata  Sekjen PPP Asrul Sani kepada wartawan.

Sebelum pertemuan enam sekjen, diduga kuat sudah ada pertemuan antara enam ketua umum. Pada pertemuan enam ketua umum atau pada pertemuan enam sekjen partai itulah diduga terjadi  koalisi berdasarkan suatu tendensi tertentu yang bersifat subjektif atau alasan khusus tadi.

Terbukti, pada sidang paripurna tanggal 20 Juli 2017, suara keenam partai bulat mendukung ambang batas 20 persen.

Kedua, koalisi biasa, umumnya terjalin dalam bentuk bagi bagi kursi di kabinet. Dalam hal koalisi enam partai, alasan ini kurang relevan, karena pembentukan kabinet baru pasih panjang. Alasan ini juga terlalu spekulatif, karena calon yang diusung belum pasti menang alias masih terbuka peluang kalah pada Pilpres 2019 mendatang.

Ketiga, karena PPP, PKB dan Hanura sebelumnya ngotot mempertahankan ambang batas 10 – 15 persen tentu dengan suatu kepentingan. Dengan ambang batas 10-15 persen, PPP, PKB dan Hanura mamang dalam posisi diuntungkan. Setidaknya bisa lebih leluasa bermanuver pada Pilpres 2019 mendatang. Kalau ambang batas nol persen, ketiga partai ini bahkan bisa mengusung sendiri satu pasang calon presiden. Sementara, dengan ambang batas 20 persen, ketiga partai ini cenderung dalam kendali partai yang menjadi poros koalisi dalam hal ini PDIP. Dengan kata lain, menerima ambang batas 20 persen, sama artinya dengan merelakan diri mempersempit ruang bermanuver dan menyerahkan kemandirian partai ke dalam kendali partai poros dalam hal ini PDIP.

Cepatnya proses koalisi, masih jauhnya pelaksanaan pilpres, dan kerelaan PPP, PKB dan Hanura mempersempit ruang manuver pada Pilpres 2019 mendatang, diduga dilatarbelakangi oleh suatu kepentingan bersama, dan oleh sebab itu koalisi itu patut diduga bukan sekadar koalisi biasa tetapi sudah menjurus ke konspirasi.

Konspirasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah komplotan atau persekongkolan. Sementara menurut Oxford Dictionary, konspirasi diartikan sebagai suatu rencana yang sifatnya rahasia yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dengan tujuan ilegal atau merugikan pihak pihak tertentu.

Berdasarkan pengertian ini, maka koalisi enam partai terbangun berdasarkan suatu rencana yang dirahasiakan yang tujuannya ilegal atau merugikan pihak lain.

Rencana apa yang dirahasiakan yang ilegal atau merugikan pihak lain? Beberapa hal yang  merugikan pihak lain sudah terlihat, yakni pertama, menghadang Partai Demokrat mengusung AHY sebagai calon presiden. Kedua, memperkecil kekuatan Prabowo sebagai lawan tanding, karena setelah pengesahan ambang  batas 20 persen, Gerindra hanya berpeluang berkoalisi dengan PKS, PAN dan Demokrat, tanpa Golkar dan PPP sebagaimana terjadi pada Pilpres 2014.

Rencana ilegal atau yang merugikan pihak lain dalam bentuk yang berbeda belum terlihat.

Ada kemungkinan terkait dengan pengamanan kebijakan terkait pembangunan. Tentang hal ini, bisa saja terkait dengan pemilihan mitra strategis pembangunan antara China atau Amerika Serikat. Turunannya antara lain terkait dengan lahan reklamasi, pengelolaan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam lainnya.

Dengan penguasaan 337 kursi DPR sekarang ini, maka koalisi enam partai memang menjadi sangat kuat di DPR dan leluasa mengeluarkan kebijakan tanpa khawatir “diveto” oleh DPR. Posisi di DPR yang sangat kuat ini, secara tak langsung juga berpotensi dimanfaatkan untuk “mendikte”  lembaga-lembaga hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menekan atau bahkan “menghabisi” lawan-lawan politik.

Inilah tampaknya yang dimaksud pemerintah dengan memperkuat sistem pemerintahan presidensial, yang dijadikan alasan mempertahankan ambang batas 20 persen.

Ini pula tampaknya yang dikhawatirkan SBY dan Prabowo sehingga merasa perlu mengatakan akan mengawasi penggunaan kekuasaan agar tidak melampaui batas.

Sejauh mana koalisi itu benar sudah menjurus ke konspirasi, baru akan terlihat setelah mengeluarkan kebijakan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here