Koalisi atau Konspirasi?

0
248

PETA sementara kontestasi politik dalam Pemilu Presiden 2019 mendatang, sejauh ini, masih terbatas pada dua kelompok besar: Pendukung Joko Widodo dan pendukung Prabowo Subianto. Berdasarkan berbagai jajak pendapat, dua nama berada di peringkat teratas, dan itu mengindikasikan akan terjadi perlombaan ulang Pilpres 2014. Memang ini masing peta sementara, karena sampai masa pendaftaran pasangan calon presiden-calon wakil presiden peserta Pilpres 2019 ditutup 10 Agustus depan, peta tersebut sangat mungkin berubah.

Untuk “mengukir” peta itu, langkah-langkah membangun koalisi antara partai-partai politik tengah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir ini. Kesepakatan para partai itulah nanti yang akan menentukan peta akhir kontestan Pemilu Presiden 2019.

Dengan peta dua kubu yang ada sekarang, kedua belah pihak menggalang opini untuk memperbesar peluang pihaknya, dan sekaligus menutup peluang pihak lain. Pendukung Jokowi akan meyakinkan publik bahwa pilihan terbaik bagi bangsa ini adalah melanjutkan kepemimpinan sang presiden satu periode lagi. Sementara, dari seberangnya, Jokowi cukup satu masa saja.

Gerakan seperti ini, hal yang wajar saja dalam politik—terlepas dari apa pun alasan politis atau ideologis di baliknya. Karena kemenangan hanya bisa diperoleh jika mengalahkan pihak lain. Tinggal menilai apakah kemenangan itu nanti diraih dengan cara terhormat atrau sebaliknya.

Tentang hal ini kita ingin mengingatkan satu hal: Gerakan politik untuk memperbesar elektabilitas itu mesti diletakkan dalam konteks mengamankan peluang, dan menghindari apa pun upaya untuk menutup atau mengadang peluang pihak lain.

Itu sebabnya, di awal Tajuk Nusantara ini kita menggunakan kata “perlombaan” dan bukan “pertandingan”, apalagi “pertarungan” untuk kontestasi Pilpres. Dalam perlombaan, peserta lomba hanya berusaha sekuat tenaga untuk mendahului dan menjadi yang terdepan. Peserta lomba memandang peserta lain sebagai “pesaing”, bukan “lawan”. Sementara dalam pertandingan, apalagi pertarungan, lawan harus dikalahkan. Satu-satunya cara mengalahkan lawan adalah dengan memukul jatuh.

Mengapa ini perlu dikatakan? Karena, gelagat ke arah itu sudah mulai kelihatan, dan pengalaman di pilpres-pilpres sebelumnya juga menunjukkan indikasi demikian. Koalisi yang walaupun masih bersifat sementara ini lebih bergerak ke arah “pertarungan”, dengan cara mengadang dan menjatuhkan pihak lain.

Rencana koalisi mencerminkan banyak hal tentang politik Indonesia. Misalnya, memperlihatkan kenaifan para pemimpin politik Indonesia. Mereka tidak maju bertarung ke gelanggang pemilihan dengan menawarkan konsepsi, tetapi justru menggalang konspirasi.

Hadang menghadang peluang seseorang itu tidak positif bagi demokrasi, bahkan antidemokrasi. Karena demokrasi yang bermartabat memperlombakan ide dan gagasan pembangunan, bukan kekuatan apalagi kekerasan.

Rencana berkoalisi untuk  menghadang calon presiden itu juga berbahaya. Kalau kekerasan yang dipertarungkan, akibat lanjutnya mudah diduga. Kekerasan di tingkat massa pun menjadi niscaya. Bentrokan antara pendukung partai politik sebagian besar disebabkan saling sikutnya pemimpin partai di lapis atas.

Jika rencana koalisi antara partai-partai pendukung itu memang ditujukan untuk menghambat salah satu kandidat, itu juga menunjukkan betapa politisi kita amat terbatas kemampuannya mengelola isu politik. Mereka sekaligus mempertontonkan ketidakmampuan membangun komoditas isu politik yang berkualitas.

Lihat saja, dalam beberapa pilpres sebelumnya, citra “terzalimi” itu seolah menjadi senjata utama meraih kemenangan. Akibatnya mereka tidak pernah serius memikirkan konsepsi pembangunan yang canggih sebagai komoditas untuk menarik hati rakayat, melainkan  hanya menunggu kesempatan “menyerang balik” jika muncul penzaliman dari pihak lawan. Dia akan memposisikan diri sebagai orang yang “dianiaya” secara politik. Dan, posisi teraniaya itu dapat mendatangkan simpati dari publik. Bukankah memperoleh simpati publik berarti sudah meraih setengah dari kemenangan?

Kalau begitu, apa yang didapat rakyat dari gegap gempita pesta demokrasi itu? Satu hal yang jelas: Kalau semata untuk berpesta, ini pesta yang terlalu mahal: ya ongkos politiknya, finansialnya dan bahkan sosialnya.

Rakyat harus dapat lebih dari itu: Pemimpin yang memenangi hati rakyat karena kemampuannya menunjukkan jalan terang bagi masa depan bangsa. Setiap calon presiden mesti tahu hendak dibawa kemana negeri ini, tahu pula jalan mencapai tujuan, dan paham apa saja yang harus dilakukan dalam perjalanan itu agar tujuan tidak makin menjauh.

Lalu, dari mana kita harus memulai tradisi memilih pemimpin berdasarkan kualifikasi kemampuan, bukan lantaran kualifikasi pencitraan?

Mengharapkan perubahan dari politisi dan partai-partai mereka, tak ada bedanya dengan mengharap kuda bertanduk. Satu-satunya jalan adalah rakyat sendiri yang memulai! Kitalah yang memegang kedaulatan untuk menerima atau menolak orang-orang yang mengaku pemimpin itu.

Rakyat harus mempunyai alasan yang sangat tepat dan rasional untuk memilih salah satu di antara calon-calon presiden itu. Kebiasaan lama bahwa masyarakat memilih salah satu pasangan hanya berdasarkan ketertarikan emosional, harus segera diakhiri. Pedang untuk memutus kebiasaan itu ada di tangan rakyat, yang seharusnya tidak boleh diserahkan kepada politisi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here