Koalisi Gemuk Jokowi Terancam Pecah

0
259

Nusantara.news, Jakarta – Dengan dukungan partai politik dan beberapa bos media massa, boleh jadi Jokowi di atas angin menuju istana untuk kedua kalinya. Saking merasa super, tim lingkaran Jokowi mengemas wacana soal calon tunggal dan meminta pesaingnya di Pemilu 2014, Prabowo Subianto, untuk menjadi cawapres Jokowi. Secara politik game, isu calon tunggal dan wacana menduetkan Jokowi-Prabowo tak lebih sebagai psy-war dan ekspresi politik jumawa.

Hal itu lumrah-lumrah saja. Terlebih sementara ini faktanya Jokowi tak dipungikiri adalah lawan tanding yang berat bagi Prabowo. Selain didukung oleh koalisi jumbo, Jokowi juga teratas dalam hal ekletabilitas dan popularitas oleh sejumlah lembaga survei. Terlebih, lawan Prabowo saat ini bukanlah Jokowi yang dahulu, Jokowi sekarang adalah capres petahana. Yang memiliki modal politik dan pencitraan yang jauh lebih cukup dibandingkan ketika bertarung dengannya pada Pilpres 2014.

Tapi, dalam politik semua bisa terjadi. Bukankah saat Pilpres 2004, pasangan SBY-Jusuf Kalla (JK) yang didukung partai gurem sanggup mengalahkan raksasa politik Megawati-Hasyim Muzadi yang didukung partai-partai kakap? Juga pada 2014, saat Jokowi-JK yang hanya diusung dua partai baru (Nasdem, Hanura) plus PDIP serta sosok Jokowi yang masih dianggap amatiran kala itu, tetapi mampu membalikkan keadaan dengan menaklukan pasangan Prabowo-Hatta yang dimajukan koalisi besar.

Di Pilgub DKI 2017 pun demikian. Bukankah pasangan Ahok-Djarot yang didukung koalisi gemuk dan digadang-gadang menang oleh sejumlah kalangan akhirnya harus mengakui kekalahan dari Anies-Sandi yang tak diunggulkan sebelumnya?

Apa sebab? Dalam beberapa kali pilpres dan pilkada, kecenderungan preferensi pilihan publik terhadap kandidat lebih pada ketokohannya, tanpa melihat latar belakang dan seberapa banyak partai yang mendukung. Ditambah, tampaknya mesin politik yang gemuk itu tak dibarengi dengan militansi dan managerial yang efektif. Sebagai contoh, hampir semua partai pendukung Jokowi saat ini, merupakan “alumni” pendukung Ahok-Djarot yang tak berbanding lurus dengan pilihan masyarakat.

Koalisi jumbo Jokowi juga sepertinya akan dibayang-bayangi sejumlah kerawanan, bahkan pecah kongsi. Kerawanan pertama bisa muncul saat koalisi partai pendukung Jokowi menentukan siapa calon wakil presidennya. Perihal ini, bahkan pernah diungkakan sendiri oleh politisi PDIP yang juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Dia menyebut tidak ada jaminan parpol anggota koalisi pemerintahan Jokowi-JK saat ini akan tetap satu suara pada Pilpres 2019. Hal ini menurut Tjahjo menyangkut pada penetapan satu orang cawapres yang akan diusung mendampingi Jokowi.

“Apakah menjamin mulai partai politik, seperti PDIP, NasDem, Golkar, PAN, PPP, PKB, Hanura, PKPI yang mendukung Pak Jokowi ini akan solid sepakat menentukan satu orang calon wakil presiden? Belum tentu,” kata Tjahjo, akhir tahun lalu.

Kerawanan ini amat kentara melihat prakondisi yang dimainkan oleh para ketua umum partai politik pendukung pemerintah. Mereka telah bergerilya mendekati Jokowi untuk merebut RI-2 di pilpres tahun depan. Yang sudah terang-terangan, adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sejak Oktober tahun lalu, baliho bergambar Muhaimin disertai tulisan “calon wakil presiden” tersebar di berbagai daerah. Wacana dalam pencawapresan dirinya makin mendapatkan angin ketika Jokowi mengajak serta dalam peresmian kereta api Bandara Soekarno-Hatta (2 Januari 2018).

Ketua Umum PPP Romahurmuziy, tak mau ketinggalan. Ia menempel Jokowi saat Haul Majemuk Masyayikh di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Situbondo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Sebelumnya, rumor Romi maju sebagai cawapres sebenarnya mulai menguat ketika dirinya mendampingi Jokowi di acara peresmian lapangan tenis outdoor dan indoor Senayan, Sabtu (3/2). Menurut dia, wajar bila setiap ketua umum partai ingin maju sebagai presiden atau wakil presiden.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, tampaknya juga sudah memberi sinyal mau tapi masih malu-malu. Dirinya mengaku telah bertemu presiden di Istana Bogor pada Senin (20/2/2018) lalu, salah satu pembicaraannya sempat menyinggung ihwal calon pendamping Jokowi. Zulkifli juga telah meminta waktu khusus bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Untuk berdiskusi banyak hal, terutama calon wakil pesiden,” ucap dia.

Pada acara Syukuran Partai Hanura Lolos sebagai Peserta Pemilu 2019, di Jakarta, Februari lalu, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta pun menyodorkan Wiranto sebagai cawapres. Oesman menginstruksikan seluruh kader partai yang dipimpinnya dari tingkat pusat hingga ranting, untuk memasang foto-foto Wiranto sebagai calon wakil presiden. Oesman juga menyinggung, ada ketua umum partai politik yang sudah jualan ingin menjadi cawapres, sehingga Partai Hanura juga harus berani jualan cawapres.

Demikian pula Partai Golkar. Partai beringin ini belakangan santer mengusulkan Ketua Umumnya Airlangga Hartaro untuk mendampingi Jokowi. Politikus senior Partai Golkar Leo Nababan mengatakan, Airlangga merupakan sosok yang bersih yang pantas sebagai cawapres Jokowi. Ususlan dan harapan yang sama juga disampaikan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono usai acara syukuran Golkar di kediaman Airlangga di Jl Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Sabtu (3/2/2018).

Lalu bagaimana dengan PDIP selaku pengusung utama Jokowi pasca deklarasi pencapresan kembali di Pilpres 2019? Jika tak ada aral melintang, cawapres yang hendak diusung PDIP sejauh ini masih berkisar pada dua nama. Dari keturunan Soekarno, PDIP santer sejak awal akan menyodorkan Puan Maharani (puteri Ketua Umum PDIP Megawati). Sedangkan sosok dari luar, Kepala BIN Budi Gunawan alias BG berpotensi diusung PDIP.

Pun demikian, nama-nama yang mengajukan diri ataupun disodorkan menjadi cawapresnya Jokowi, umumnya bukanlah aset yang bisa mendongkrak peluang dan elektabilitas pencapresannya di 2019 mendatang. Sebab, pada dasarnya mereka belum memiliki modal yang cukup berkaitan dengan visi, integritas, kompetensi, prestasi, reputasi, dan keberpihakan yang jelas terhadap rakyat. Atau, barangkali semua itu dialkukan esensinya adalah ingin mendapatkan privilege belaka? Entahlah.

Bursa cawapres Jokowi

Jokowi sendiri membiarkan semua nama-nama itu “bermain” dan mendulang popularitas dengan caranya masing-masing. Selain untuk mencari alternatif di luar calon dari partai, ia juga memanfaatkannya untuk mengeliminasi desakan PDIP menyorongkan Puan Maharani atau Budi Gunawan. Ia tahu jika Puan dan Budi yang digandengnya, keduanya akan menjadi titik lemah elektoral sekaligus bisa menggali kuburan politiknya sendiri.

Penentuan posisi cawapres memang rawan. PKB boleh jadi hengkang jika aspirasi mereka tak terpenuhi, termasuk ambisi dari PKB untuk menempatkan kadernya sebagai cawapres-nya Jokowi. Apalagi, pada Pileg 2014 silam, ketika perolehan suaranya membumbung, PKB sempat menawarkan kandidatnya untuk perpasangan dengan Jokowi yang sayangnya ditolak. PAN juga berpotensi undur diri, lebih-lebih partai besutan Amien Rais ini kerap berseberangan dengan sikap pemerintah dan lebih dekat ke partai oposisi.

Hal serupa bukan tak mungkin diderita Golkar, Hanura, dan PPP: kecewa karena tak dipilih jadi cawapres. Apalagi PKB, PPP, PAN, Golkar, dan Hanura memasuki usia kematangan dalam berpolitik. Ketum PKB Muhaimin pernah jadi menteri, Ketum PPP Romahurmuziy sudah lama berkecimpung di jagat politik, pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto bahkan penah dua kali jadi Menko dan jadi capres (2004) dan Cawapres (2009). Karier politik mereka tergolong ‘senior’ sehingga bagi mereka posisi cawapres adalah bentuk mobilitas vertikal di kancah politik yang juga ‘tahta pembuktian.’

Sementara itu, NasDem tampaknya akan loyal pada koalisi Jokowi pimpinan PDIP. Sebab, bagi mereka “kavling” yang menguntungkan bukan sebatas menjadi cawapres, barangkali ada tawaran kompensasi lain yang tak kalah prestisius. Jika koalisi Jokowi tinggal PDIP dan Nasdem sekalipun, mereka tetap lolos syarat miniml presidential threshold 20 persen kursi di DPR: PDIP (109 kursi atau 19,4% kursi DPR) dan NasDem (36 kursi atau 6,4% kursi DPR).

Pun begitu, peluang partai-partai koalisi Jokowi (kecuali PAN) untuk tetap bertahan dan berada di “kelas dua” cukup besar: manut di bawah kendali ‘banteng moncong putih’. Apalagi dalam menentukan koalisi dan cawapres, Jokowi juga seakan-akan ‘didikte’ oleh partai pimpinan Megawati itu. Bukankah dengan merapat ke Jokowi, partai-partai itu bisa mendompleng popularitas Jokowi untuk kepentingan mengerek suara partai di pemilihan legislatif (pileg)? Secara pragmatis, mendukung calon yang secara peluang lebih unggul (meski masih di atas kertas) adalah realistis, disamping tak perlu effort besar.

Dengan pragmatisme partai politik seperti itu, kerawanan lainnya bisa timbul. Koalisi Jokowi rentan bubar manakala peluang menang Jokowi semakin merosot. “Kalau peluang itu semakin lama pudar, saya pikir partai-partai di pemerintah bisa saja keluar. Itu bisa kita lihat di pola pilkada, di tingkat provinsi terjadi kan (parpol keluar dari koalisi), tinggal naik satu tingkat saja,” ungkap Direktur Eksekutif Lembaga Median, Rico Marbun, beberapa waktu lalu.

Gejala merosotnya Jokowi salah satunya bisa dilhat dari faktor elektabilitas. Di tahun keempat masa jabatannya, elektabilitas Presiden Jokowi menurut beberapa hasil survei belum juga menyentuh 50 persen. Bandingkan dengan presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang elektabilitasnya stabil di kisaran 60 persen sebelum memasuki Pilpres. Jelas ini lampu kuning bagi Presiden Jokowi bila ingin mempertahankan jabatannya.

Direktur Eksekutif PolMark Indonesia Eep Saefullah Fatah mengatakan Presiden Joko Widodo belum “aman” dalam pemilihan presiden 2019 meski elektabilitasnya tinggi. Pasalnya, jumlah pemilih mantap Jokowi tidak mencapai angka 50 persen. Dalam survei yang dilakukan oleh PolMark Indonesia pada 13-25 November 2017, elektabilitas Jokowi ada di angka 50,2 persen, tetapi jumlah pemilih loyalnya hanya 30,5 persen.

Kemudian lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) juga merilis survei elektabilitas. Berdasarkan hasil top of mind, Jokowi meraih hasil 38,9%. Sedangkan Lembaga Media Survei Nasional (Median) merilis survei elektabilitas Jokowi menempati posisi teratas dengan perolehan suara 36,2%, unggul jdari Prabowo yang hanya 23,2%.

Dengan melihat gejala yang ada, hampir bisa dipastikan bahwa koalisi Jokowi memang gemuk tetapi keropos. Sebaliknya, di pihak lawan, koalisi mereka mungkin kecil tetapi “daging” semua. Boleh jadi, dengan koalisi partai yang lebih sedikit justru secara ruang gerak dan militansi lebih unggul, serupa ‘pasukan komando’ yang bergerak efektif dalam jumlah yang terbatas. Seorang sniper (penembak runduk) dalam pasukan komando selalu berupaya agar tiap peluru yang ditembakkannya tepat mengenai sasaran. Ia tidak akan membuang-buang peluru karena memang amunisinya terbatas.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here