Koalisi Jokowi Berebut Jatah Menteri

0
169

Nusantara.news, Jakarta – Tak lama setelah penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU, banyak parpol pendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang merajuk minta jatah menteri. Setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menginginkan 10 kadernya masuk dalam kabinet, kini Partai Nasdem, menginginkan lebih banyak, yakni 11 kursi kabinet. Alasannya peroleh kursi Nasdem di Parlemen lebih banyak dari PKB. Nasdem juga mengincar kembali posisi Jaksa Agung.

Partai Golkar tak mau ketinggalan. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, sudah menyebut 5 atau 6 nama. Dia menilai masih banyak lagi kadernya yang layak duduk kabinet Jokowi, bahkan duduk di pimpinan di MPR atau DPR periode 2019-2024 mendatang. Di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla saat ini, ada tiga menteri dari Golkar.

“Wajar saya kira menteri dari Golkar ditambah menjadi lima kursi,” ujarnya.

PPP tidak mau ketinggalan. Dengan perolehan suara yang turun dari 6,53 ke 4,52 persen di pemilu 2019 (urutan buncit parpol yang lolos ke parlemen), parpol ini ingin jumlah menterinya bertambah dari sebelumnya yang hanya berjumlah satu posisi di Kementerian Agama.

Sementara PDIP sebagai partai pengusung utama Jokowi-Ma'ruf tak mau menyodorkan nama ke Jokowi. Namun, partai besutan Megawati itu justru sudah percaya diri bakal dapat jatah banyak karena jadi partai pemenang pemilu. Juga karena Jokowi adalah kader PDIP.

Wasekjen PDIP Eriko Soetarduga meyakini, Jokowi akan memberikan “yang terbaik”. Soalnya, PDIP adalah partai pengusung Jokowi yang perolehan suaranya paling besar di DPR. “Tidak harus meminta,” tutur Eriko.

Hal yang sama diungkapkan Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno. “Tidak. Kami tidak (meminta jatah menteri ke Jokowi). Itu ada asas kepatutan.” Tapi Hendrawan mengingatkan, jika PKB yang kursinya di DPR hanya sepertiga saja meminta 10 kursi, PDIP seharusnya lebih besar. “You lihat aja, kalau yang lain (PKB) kursinya sepertiga, minta 10 (kursi menteri), terus kami minta berapa?” tanyanya, Kamis (4/7).

Beberapa parpol lainnya tampaknya sedikit tahu diri karena perolehan suaranya tak mampu menembus parlemen. Hanura dan PKPI tak lolos ke Senayan, tapi bisa saja dihargai dalam bentuk lain. Demikian pula PSI, Perindo dan PBB. Di PBB hanya Yusril yang berpotensi. Namanya sudah digaungkan untuk menduduki kursi Kemenkumham lagi.

Bagimana dengan Perindo dan PSI? Orang Perindo, misalnya, lansung mengatakan isu “sinyal kuat Putri Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Angela Herliani Tanoesoedibjo, bakal dipinang jadi menteri”, usai Angela bertemu Presiden di Istana Negara. Namanya sudah disodorkan Perindo ke Jokowi. Dia juga masuk kriteria menteri muda yang dicari Jokowi: usia 20-30-an dan cantik. Pesaingnya antara lain, Grace Natalia atau Tsamara dari PSI.

Di luar parpol, Nahdlatul Ulama (NU) dianggap punya kontribusi memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pemilu Presiden 2019. Selepas kemenangan pasangan nomor urut 01 itu, sebelumnya muncul suara-suara agar NU dapat kursi menteri di kabinet mendatang. Salah seorang yang menyuarakan aspirasi itu adalah Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali). Bagi Gus Ali, dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf bukan sesuatu yang gratis, sehingga NU layak diberi jatah kursi.

“Tidak ada dukungan politik yang gratis. Insya Allah akan mendapat posisi yang strategis” kata Gus Ali, Rabu, 19 Juni 2019 lalu.

Tata Krama Politik

Sebetulnya, dalam politik adalah hal wajar partai politik ingin mendapatkan balasan terbaik atas perjuangan yang telah mereka lakukan untuk memenangkan capres-cawapresnya. Namun, menjadi tak etis jika partai politik berlomba-lomba menyodorkan nama-nama kadernya untuk bisa menjadi menteri, karena bisa jadi akan mengurangi kewibawaan partai politik. Terlebih pernyataan ‘rebutan kue’ itu diumbar di ruang publik.

Pengamat politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menyebut apa yang dilakukan ketum partai itu hanya salah pada etika dan tata krama saja. Agar tak kehilangan wibawa, kata Pangi, sebaiknya partai politik menunggu permintaan jumlah menteri yang dibutuhkan oleh Jokowi. "Jokowi yang meminta bukan partai yang menyodorkan nama-nama. Pak Jokowi butuh menteri ini itu, partai berikan nama-nama," kata Pangi. 

Di samping tidak etis, rebutan posisi menteri menunjukan tabiat para pembesar parpol yang memang kerap tak konsisten dengan ucapannya. Pada saat menyatakan dukungannya kepada Jokowi untuk maju kembali di Pilpres 2019, partai-partai ini penuh percaya diri mengatakan mereka akan mendukung tanpa syarat dan tanpa jabatan yang diinginkan.

Partai NasDem, misalnya. Pada 13 Maret 2018, Sekretaris Jenderal NasDem, Johnny G Plate pernah mengatakan dukungan yang diberikan partainya kepada Jokowi tanpa syarat bahkan tanpa mahar. Golkar pun demikian. Politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun pada 7 April 2018 pernah mengatakan bahwa partainya mendukung Jokowi tanpa syarat. 

Serupa, PPP menyebut sejak awal mendukung petahana Jokowi tanpa embel-embel apapun, termasuk jatah kursi menteri. "Ketika kita sepakat mendukung Pak Jokowi itu tidak pernah kita bicara 'pak nanti kalau bapak menang kita minta dong portofolio ini, portofolio itu, tidak'. Kita percaya saja, pasrah bongkoan ke Pak Jokowi," jelas Sekjen PPP Asrul Sani.

Pada akhirnya, keputusan ada di Presiden. Bisa saja, Ma’ruf Amin juga dimintai pendapatnya. Tentu saja, faktor kapasitas dan kapabilitas serta integritas tetap menjadi yang nomor satu. Saat memilih menteri periode 2014-2019, Presiden Jokowi, antara lain, mesti meminta pendapat KPK dan transparan dengan diuji publik untuk turut menilai jejak rekamnya.

Kita berharap, Presiden tidak salah pilih. Tidak memilih menteri semata-mata karena ‘imbal jasa’, titipan oligarki, ataupun sebatas orang dekat. Menteri adalah etalase kinerja Presiden. Para menteri akan menentukan baik buruknya kinerja Presiden. Sebab itu selain profesional, jabatan menteri juga diisi oleh sosok yang terpuji. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here