Pasca-pemilu Inggris

Koalisi Konservatif – DUP Berisiko bagi Perdamaian Irlandia Utara

0
90
Perdana Menteri Inggris Theresa May meninggalkan Downing Street 10 bersama suaminya Philip menuju Istana Buckingham untuk memohon ijin Ratu membentuk pemerintahan minoritas, di London, Jumat (9/6). ANTARA FOTO/REUTERS

Nusantara.news Pemimpin Partai Konservatif yang juga Perdana Menteri Inggris Theresa May memutuskan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat Unionist (DUP), sebuah partai ultra-konservatif di Irlandia Utara. DUP berhasil memperoleh 10 kursi dalam pemilu Inggris Raya, jumlah yang cukup untuk menutupi kekurangan kursi yang diperoleh Partai Konservatif membentuk pemerintahan.

Tapi keputusan May dianggap berisiko bagi perdamaian Irlandia Utara yang telah berlangsung 20 tahun terakhir, pasalnya Inggris selama ini bersikap netral dengan konflik di kawasan itu. Dengan menggandeng DUP, salah satu partai yang berkonflik, May dianggap tidak lagi netral karena berpihak kepada salah satu partai untuk kepentingan membentuk pemerintahan.

Partai Konservatif telah kehilangan 8 kursi di parlemen dan terpaksa harus mengandalkan koalisi dengan partai lain  (DUP/10 kursi) untuk membangun pemerintahan. Hasil pemilu Inggris yang dilaksanakan Kamis, 8 Juni lalu menempatkan Partai Konservatif sebagai peraih suara terbanyak, hanya saja dilihat dari perolehan kursi turun dari 331 pada tahun 2015 menjadi 318. Hal ini sekaligus membuat Konservatif gagal meraih kursi mayoritas di parlemen (326 kursi dari total 650 kursi).

Theresa May meminta maaf kepada para anggota parlemen Tory (sebutan untuk untuk anggota partai Konservatif) pada hari Senin (12/6), dia menerima tanggung jawab pribadi karena gagal memenangkan partai dan melepas mayoritas kursi di parlemen yang diwariskan oleh David Cameron, pemimpin Konservatif sebelumnya.

May mengatakan kepada sebuah pertemuan dengan para pendukungnya bahwa dia telah membuat partai tersebut menghadapi “kekacauan” dengan memutuskan pemilu digelar lebih cepat dan mendapatkan hasil yang tidak memuaskan.

Pada Selasa (13/6) Theresa May bertemu dengan pemimpin DUP di kantornya, Downing Street, untuk  membuat kesepakatan dengan partai tersebut agar Konservatif bisa membentuk pemerintahan. PM May akan menjadi tuan rumah bagi Arlene Foster, pemimpin DUP, untuk menegosiasikan kesepakatan-kesepakatan politik guna menambal kekurangan perolehan kursi partai Konservatif.

Sebagaimana dilansir BBC, PM May mengatakan, DUP tidak memiliki hak veto atas kebijakan utama. Sementara koleganya, Foster, mengatakan bahwa partainya memiliki kepentingan nasional.

Partai ultra-konservatif

Orang inggris mengingat DUP sebagai partainya Ian Paisley, pemuka Protestan yang dulu pernah mencela Paus, dan orang-orang menjulukinya sebagai anti-kristus.

DUP juga dicap sebagai partai nasionalisme Inggris di daerah kelompok Protestan, dimana tahun 1970-an terjadi peristiwa berdarah yang dikenal dengan “Troubles” yang menyulut kelompok garis keras berjuang untuk tetap menjadi bagian dari Inggris, melawan sebagian besar nasionalis Katolik yang ingin mewujudkan Irlandia bersatu.

Troubles merupakan istilah untuk menggambarkan konflik Irlandia Utara, adalah suatu periode konflik etnis yang terjadi di Irlandia Utara sejak tahun 1969 dan dianggap secara resmi sudah berakhir sejak tahun 1998 dengan Kesepakatan Jumat Agung, walaupun konflik-konflik dalam skala jauh lebih kecil masih berlangsung hingga sekarang.

Troubles melibatkan kelompok loyalis dan unionist (umumnya Protestan) yang pro dengan Inggris melawan kaum nasionalis dan republikan (umumnya Katolik) yang pro dengan Irlandia. Selama periode konflik itu, tentara Inggris dan Irlandia juga terlibat. Tercatat, antara tahun 1969-2001 jumlah korban tewas dalam Troubles mencapai 3.500 lebih.

Oleh karena itu, Jonathan Powell, negosiator utama di Irlandia Utara dari tahun 1997-2007 menyampaikan kekhawatiran akan risiko terbukanya luka lama jika Konservatif membangun aliansi dengan DUP, karena memaksakan diri untuk membentuk pemerintahan. DUP tentu saja akan memasang “harga” tinggi untuk membantu Konservatif.

Sejak tahun 1990, pemerintah Inggris bersikap netral terkait Irlandia Utara, tidak mendukung serikat buruh maupun nasionalis. Peter Brooke, sekretaris Konservatif di Irlandia Utara, pada waktu itu berpidato, Inggris tidak memiliki kepentingan strategis atau ekonomi di Irlandia Utara, hanya bertujuan untuk membangun kesepakatan bahwa kedua belah pihak yang berkonflik bisa tinggal bersama.

Itulah dasar dari perundingan perdamaian di Irlandia Utara, yang memungkinkan kesepakatan Jumat Agung tahun 1998 tercapai. Inggris bertindak sebagai mediator. Sejak saat itulah, pemerintah Inggris, baik dari Konservatif maupun Buruh tidak pernah memihak ke salah satu faksi politik di Irlandia Utara.

Jika Inggris sekarang bergantung dengan DUP, salah satu faksi di Irlandia Utara, dapat ditafsirkan Inggris tidak netral lagi. Jika Inggris sudah tidak lagi dianggap sebagai mediator, pihak mana lagi yang bisa menciptakan perdamaian di Irlandia Utara?

“Saya tahu, Nyonya May sangat ingin menemukan cara untuk mempertahankan kekuasaannya di Westminster, tapi saya memintanya untuk mempertimbangkan kembali tindakan yang dilakukan dengan satu faksi politik di Irlandia Utara. Itu berisiko merusak 20 tahun kerja keras upaya perdamaian,” kata Powell sebagaimana dilansir The Guardian.

Dukungan bagi Brexit

Partai DUP sekarang dipimpin oleh mantan pengacara dan anggota serikat Arlene Foster. Foster pernah mengatakan, “Tidak ada yang ingin melihat Hard Brexit” dan telah berbicara tentang perlunya menghindari perbatasan dengan Republik Irlandia.

“Apa yang ingin kita lihat adalah rencana yang bisa dilakukan untuk meninggalkan Uni Eropa, dan itulah yang diputuskan oleh referendum nasional, oleh karena itu kita perlu melanjutkannya,” kata Foster dalam sebuah wawancara dengan Sky News.

Namun demikian, banyak pakar politik yang melihat pandangan Foster berpotensi melemahkan rencana Theresa May untuk melakukan hard Brexit, walaupun DUP menjadi satu-satunya partai besar di Irlandia Utara yang mendukung Inggris keluar dari Uni Eropa.

Tapi, Michael Gove, politisi konservatif yang baru saja diangkat sebagai Menteri Lingkungan oleh Theresa May berbicara di program Today, BBC Radio menyatakan bahwa aliansi dengan DUP akan “memperkuat Inggris”.

 

Sebelumnya, dalam rangka konsolidasi, PM May merombak sebagian besar kabinetnya. May mengangkat salah satunya Michael Gove sebagai menteri pertanian. Gove adalah rival May dalam persaingan menduduki kursi pimpinan Konservatif tahun lalu.

“Pada saat yang penting bagi negara kita, mereka membutuhkan stabilitas dan kepastian yang diberikan oleh pemerintah dan itulah yang telah saya lakukan hari ini, menyusun sebuah kabinet yang mencerminkan kekayaan dan bakat dan pengalaman di seluruh Partai Konservatif,” kata May.

Sekarang, May juga perlu mengonsolidasi partainya untuk mendukungnya dalam negosiasi Brexit yang akan dimulai tanggal 19 Juni nanti.

Politik Inggris memang tengah berada dalam ketidakpastian, setelah pada Kamis pekan lalu hasil pemilu menunjukkan tidak adanya pemenang mayoritas di parlemen atau istilahnya “parlemen gantung”. Konservatif sebagai peraih kursi terbanyak harus menggandeng koalisi, sayangnya pilihan koalisi dengan DUP yang ultra-konservatif dan memiliki latar belakang konflik Irlandia Utara, juga mengandung risiko.

Tapi itulah politik, Theresa May harus memutuskan pilihan koalisi dalam kondisi politik Inggris sekarang ini, saat dimana seharusnya pemerintah siap bernegosiasi Brexit dengan Uni Eropa. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here