Koalisi yang Lucu

0
166

SELAIN mengerikan dengan wacana yang brutal dan provokatif, panggung politik Indonesia menjelang Pilpres ini juga menggelikan. Salah satu kelucuan itu adalah berterbangannya para politisi atau partai politik yang ber-“migrasi” dari satu kubu ke kubu lain –atau sering disebut sarkastik sebagai “kutu loncat”.

Sekadar menyebut beberapa nama, misalnya TGB M. Zainul Majdi, atau konon juga Deddy Mizwar. Pada Pilpres 2014, mereka berjuang keras memenangkan Prabowo-Hatta Rajasa. Kini mereka menjadi pendukung setia pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Sementara pendukung Jokowi di 2014, seperti Ferry Mursyidan Baldan kini berpindah ke barisan Prabowo-Sandiaga Uno. Di tingkat partai pun demikian. PPP dan Partai Golkar yang tadinya berada dalam Koalisi Merah Putih yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta, kini mendukung penuh Jokowi-Ma’ruf.

Belum lagi politisi lain di berbagai daerah. Artinya, daftar “politisi dan partai migran” ini tentu masih bisa diperpanjang.

Koalisi partai pendukung Jokowi dan Prabowo yang sudah permanen sekarang ini pun dipastikan akan berubah ketika pemenang Pilpres sudah ditentukan. Seperti pengalaman pasca-Pilpres 2014, banyak pendukung Prabowo-Hatta yang menyeberang ke Jokowi.

Dukung-mendukung atau tolak-menolak, sebenarnya, sesuatu yang lazim dalam berpolitik. Tak ada yang aneh, jika suatu partai politik menolak atau mendukung seseorang dan kelompok politik lain. Atas nama dinamika yang selalu berkembang, dukungan atau penolakan bisa silih berganti. Itu murni soal pilihan.

Yang perlu dikritisi adalah apa alasan mendukung atau menolak. Harus ada landasan prinsipilnya. Prinsip itu bisa berupa ideologi, paradigma, platform atau program. Itulah yang membedakan partai yang satu dengan yang lain.

Pertanyaannya, apa alasan prinsipil ketika dulu mereka mendukung Prabowo atau Jokowi. Sebagai politisi dan partai politik, tentu ada alasan yang bersifat paradigmatik di balik sikap itu. Kalau sekarang mereka berbalik, apa pula alasannya? Harus jelas. Supaya rakyat bisa jelas pula menilai.

Publik sangat membutuhkan apa alasan prinsipil mereka mendukung dan menolak. Sebab itu menentukan penilaian apakah alasan mereka substansial atau oportunistik. Hasil penilaian itu akan menjadi dasar bagi publik untuk menentukan memilih atau tidak memilih partai bersangkutan.

Tetapi, sejauh yang terlihat, kita cenderung berpendapat bahwa dukungan atau penolakan itu semata-mata oportunistik. Salah satu ukuran adalah sikap partai politik terhadap kinerja pemerintah Joko Widodo. Sikap itu hampir sepenuhnya oportunistik.

Sebab, kalau penilaian mereka terhadap pemerintah bertolak dari indikator adalah kebijakan atau program, pasti akan terlihat fluktuasi sikap. Sebab, pemerintahan mana pun juga, tentunya punya keberhasilan dan kegagalan. Ada waktunya keliru, dan ada pula masanya bertindak tepat. Tapi yang terlihat, pada saat pemerintah keliru, tak ada koreksi dari partai pendukung. Dan ketika tindakan pemerintah tepat, tak ada pula apresiasi dari oposan.

Sebenarnya, partai-partai saat ini tidak punya tradisi oposisi, jika oposisi diartikan sebagaimana konsep dasarnya yakni penentangan terhadap pemerintah. Oposisi dalam pengertian seperti itu memang tidak mungkin terjadi di negara yang tidak menganut kebebasan memilih ideologi, seperti Indonesia.

Penentangan secara frontal hanya bisa dilakukan jika ideologi perjuangannya berbeda. Karena jika ideologi berbeda, maka akan berbeda pula platform, kebijakan dan program, dan targetnya.

Berbeda halnya dengan oposisi yang dilakukan oleh partai-partai di era Demokrasi Parlementer di Indonesia tahun 1950-an. Ketika itu pertarungan antarpartai memang bersumber dari penerapan ideologis masing-masing, baik Islam (NU, Masjumi, Perti, PSII, dan kawan-kawan), nasionalis (PNI, IPKI, dan kawan-kawan), sosialis (PSI dan kawan-kawan) maupun komunis (PKI).

Oleh sebab itu,  saat ini, mendukung atau menentang pemerintah tidak dilandasi parameter terukur. Satu-satunya ukuran adalah konsesi kekuasaan. Mendukung kalau beruntung, menolak jika tak dapat.

Jadi, mungkin ada benarnya juga pemilu disebut pesta demokrasi. Sebab atraksi sepanjang pesta ini benar-benar menggelikan. Hanya saja, yang terpingkal-pingkal hanyalah para peserta –calon presiden dan partai-partai politik. Kelucuan itu tak membuat rakyat yang hanya sekadar menjadi tamu di pesta tersebut tertawa. Sebab tak ada yang mereka dapat dari kemeriahan itu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here