Karakter Bangsa dan Kepemimpinan (1)

Kok Dana Haji Disasar Juga?

0
184
Ilustrasi: Jemaah calon haji. Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Nusantara.news – Kita sebagai bangsa telah masuk pada tahap akut soal moral, karena pemimpin lembaga tinggi negaranya pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ketua Mahkamah Konstitusi (MK), ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menteri, gubernur, begitu juga bupati, dan walikota, sudah tak terhitung lagi, berurusan dengan lembaga anti rasuah itu.

Kepemimpinan sebagai buah reformasi, produk demokrasi liberal “one man one vote” dengan budaya demokrasi transaksional, tidak lagi menjadikan moral sebagai ukuran. Para pemimpin telah banyak jadi tersangka, tapi bagi mereka sekarang yang penting lawan dulu secara optimal, bahkan jika perlu “habisi KPK”. Perlawanan dengan berbagai cara, sampai dengan pembentukan Pansus di DPR. Lebih parah lagi, konon, KPK juga sudah bisa “diatur”, seperti terungkap dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One yang baru lalu, dan sampai saat ini pihak KPK secara kelembagaan tidak membantah itu.

Karakter bangsa menjadi ancaman, buah reformasi ketika Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 direvisi sampai empat kali, sehingga jati diri bangsa menjadi tidak jelas. Rakyat baru sadar dan mengamuk ketika kasus Pilkada DKI Jakarta 2017, bahwa non-pribumi ternyata boleh menjadi Presiden Republik Indonesia. Padahal dengan ‘deregulasi paksaan’ International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia dengan 50 butir tekanan saja, bingkai kebangsaan Indonesia sudah tercabik-cabik.

Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah

Sulit untuk saat ini berkata benar, apalagi jika sudah menyentuh kepentingan elite yang berkuasa. Karakter terpuji pun kadangkala tidak lagi kita kedepankan. Misalkan saja terkait dana haji. Jika benar, seorang presiden berniat menggunakan dana haji untuk ambisi pembangunan infrastruktur, maka jelas sejatinya Negara dalam ancaman besar.

Kita sudah mengetahui, utang Negara saat ini memang sudah mentok (maksimal), tapi apakah tidak ada kreativitas lain dalam mencari ruang fiskal? Atau karena “ambisi” membangun infrastruktur sehingga harus ditekan?

Pemerintah hendaknya jangan hanya kreatif menekan subsidi (energi/listrik) atau mengejar pajak tapi, konon katanya, SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) justru relatif besar, sekitar Rp 200 – 300 triliun?

Pemerintah seharusnya berani melakukan terobosan keuangan lain yang tidak membebani rakyat kecil. Misalnya saja meminta konglomerat untuk “urunan” mengumpulkan dana investasi, atau mencari skema keuangan lain. Jangan rakyat kecil menjadi sasaran demi meneruskan “ambisi” pembangunan infrastruktur.

Mengapa bangsa ini belakangan menjadi sensitif, pemarah dan kerap mengungkit soal pribumi dan non-pribumi, serta memprotes masalah ketimpangan?

Karena rakyat masih menyaksikan adanya ketidakadilan yang terjadi pada kondisi objektif bangsa ini. Jika rakyat Palestina tidak dizalimi, mungkin tidak akan ada radikalisme di Timur Tengah. Sama halnya di Indonesia, sementara rakyatnya tengah berjuang melawan kemiskinan, sejumlah elite malah bersenang-senang. Ironi bangsa telah membawa kita untuk mempertanyakan kembali apakah karakter bangsa ini sudah ikut tercabik-cabik juga?

Abraham Maslow mengatakan, manusia akan merasa terancam bukan saja oleh adanya pertikaian, paksaan, serangan fisik, dan anarki melainkan juga karena perlakuan tidak adil, tidak jujur, dan tekanan batin.

Ekses krisis multi-dimensi berefek kepada krisis intelektual dan krisis nurani kemanusiaan. Semuanya itu karena rakyat tidak lagi melihat adanya keteladanan dalam kepemimpinan baik di dalam organisasi kemasyarakatan, partai politik, lembaga negara, termasuk pada kepemimpinan nasional.

Tentu saja menjadi hal yang sulit diurai karena hal tersebut menyangkut jati diri: etika, moral berbangsa dan bernegara.

Sikap toleransi yang disemai melalui Pancasila dan kebhinnekaan diganti dengan fanatisme sempit serta pemaksaan kehendak. “Saya Pancasila dan Saya Indonesia” justru sekadar menjadi jargon yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang rendah hati, kolegial dan menganut permufakatan demokrasi ala Indonesia, bukan “menang-menangan”.

Kelemahan bangsa ini pada akhirnya bermuara pada masalah kepribadian dan rusaknya jati diri bangsa itu sendiri.

Kita gagal mencari pemimpin

Dari Pemilu 1999, 2004 dan 2009, kita telah gagal mencari pemimpin sebagai solusi atas krisis multi-dimensi. Kepemimpinan yang menjanjikan dan mampu membuktikan janji-janji tentang kehidupan di masa depan yang lebih baik.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan presiden terpilih dari sistem one man one vote, yang diyakini sebagai sistem demokrasi terbaik saat ini. Telah sepuluh tahun berkuasa, nyatanya hanya menghasilkan pihak Asing dominan di negeri ini, tapi rakyatnya tetap saja tidak ada perubahan. Sumber Daya Alam (SDA) 85% dikuasai pihak Asing, begitu juga dengan hutan dan perkebunan (65%), perbankan (71%), belum lagi beberapa sektor lain.

Pada Pemilu tahun 2014 terpilihlah Presiden Joko Widodo, dengan citra merakyat dan dianggap berasal dari kalangan rakyat. Tapi kenyatannya, kebijakan Joko Widodo justru dianggap menekan rakyat, misalnya dengan menarik subsidi besar-besaran dari sektor energi dan malah mewujudkan ambisi pembangunan infrastruktur yang berlebihan. Walhasil, dalam tiga tahun berkuasa utang negara telah mencapai Rp 1.050 triliun dengan kumulatif Rp 3.600 triliun. Saat ini, Pemerintah justru kelihatan “bingung” untuk mencari alternatif sumber pembiayaan APBN dan harus melunasi utang di tahun 2017-2018 sebesar Rp 810 triliun.

Pemerintah seyogyanya dapat memilah mana yang penting untuk rakyat Indonesia. Apakah infrastruktur top urgent?

Masalah penting tapi tidak tampak, misalnya: pembangunan budi pekerti, memenuhi rasa keadilan, keteladanan, watak, moral, dan jati diri bangsa, kok justru malah sekarang mulai dilupakan?

Bukankah sewaktu kampanye Pilpres lalu, ribut-ribut masalah budi pekerti dan saat itu Joko Widodo yang masih menjadi calon presiuden berjanji akan meningkatkan porsi tersebut dalam kurikulum sekolah?

Lalu ke mana semua konsep tersebut? Misalnya dari Kementerian Pendidikan Nasional, yang muncul justru konsep Fullday School.

Demikian pula soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), jika dibandingkan kedaruratannya dengan ‘darurat utang’ atau ‘darurat korupsi’ mana yang lebih penting?

Ketidak-pekaan Negara soal masalah ini telah mendegradasi kepemimpinan nasional. Padahal jati diri bangsa yang merupakan sesuatu dari Tuhan, kita yakini pasti baik adanya, karena bersifat ilahiah.

Cipta karya, karsa dan rasa

Saat ini, kita tengah bermasalah dengan jati diri yang bersifat ilahiah (hati nurani), dikalahkan oleh kepentingan subjektif. Bukan lagi kepentingan bangsa dan negara yang menjadi urgensi kita. Faksionalisme politik muncul dalam realita politik belakangan ini, kepentingan kelompok, golongan dan kepentingan elite menjadi agenda setting politik negara.

Dalam terminologi cipta, karsa, karya dan rasa, kita cenderung memberi prioritas pada faktor cipta (pikir), karsa (keingintahuan/nafsu), karya (tindakan) tapi mengabaikan faktor rasa (hati nurani), maka kebijakan pun cenderung menjadi anti-rakyat serta menimbulkan rasa ketidakadilan.

Sebagai misal, Perppu Ormas anti-Pancasila yang secara substansi aspek cipta, karya, dan karsa terpenuhi. Tapi ada aspek rasa yang terganggu di sini. Soal momentum misalnya, kok pada saat setelah Ahok dipenjara. Tentu ini mengganggu rasa keadilan bagi umat Islam.

Begitu juga soal rencana penggunaan ‘dana haji’ untuk infrastruktur. Sebagian besar kita setuju tentang pembangunan infrastruktur, tapi kok sumber dananya dari dana haji. Hal ini menimbulkan masalah “rasa” di tengah-tengah rakyat yang secara bersamaan dihapus subsidi listriknya. Sehingga timbullah pertanyaan, mengapa dana haji (dari masyarakat) yang digunakan?

Memudarnya jati diri kepemimpinan dan perkara membangun watak bangsa merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Kita berkeyakinan dapat diubah dan dimulai oleh pemimpin sebagai teladan. Tak heran, sebagian orang menuntut untuk kembali ke UUD 1945 karena dampak demokrasi “menang-menangan” atau one man one vote telah mengubah watak dan karakter bangsa Indonesia.

Elite yang terpadu dalam oligarki, disadari atau tidak, telah mengalahkan keteladanan, karakter dan ideologi bangsa, yakni Pancasila. De-ideologisasi partai politik merupakan ekses lain dari politik one man one vote sehingga kepentingan elite menjadi agenda utama dalam Pilkada dan Pileg hingga Pilpres. Soal Presidential Threshold 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional menunjukkan adanya agenda Pileg dan Pilpres yang merupakan agenda elite bukan agenda rakyat Indonesia.

Kesalahan kita adalah membangun nilai bahwa kepemimpinan itu tunggal dan identik dengan kekayaan, lalu demokrasi transaksional digunakan untuk mewujudkan hal tersebut. Padahal kita dapat mengakui, bahwa demokrasi dari Barat identik dengan sistem kapitalisme.

Secara teori, kita berharap bahwa seorang pemimpin yang ideal adalah yang memiliki kualifikasi dalam bidang pengetahuan, keterampilan, watak terpuji, moral yang baik, dan spiritualitas dalam tuntunan Yang Maha Kuasa.

Sosok Joko Widodo saat Pilpres, kita harapkan juga seperti itu, tapi tampaknya dalam perjalanan “terbajak” oleh kepentingan pemilik modal, memanfaatkan orang-orang di sekitarnya karena merasa membiayai kampanye saat Pilpres. Jadi, politik berbangsa kita saat ini sejatinya ditentukan oleh kepentingan elite dan oligarki.

Revitalisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bersifat penting, Pancasila pada hakikatnya adalah moral bangsa yang mengikat seluruh anak bangsa. Perwujudan institusi UKP-PIP, dipimpin DR. Yudi Latif adalah salah satu faktor tapi keteladanan pemimpin nasional dengan segala kebijakannya jauh lebih penting.

Pluralitas adalah kekayaan bangsa yang perlu disyukuri bukan dipertajam perbedaannya apalagi dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Ada lima sikap terpuji bangsa Indonesia: jujur, terbuka, berani mengambil risiko, dan memenuhi komitmen, serta saling berbagi. Ini yang harus dikedepankan bukan sebaliknya.

Upaya mewujudkan kembali jati diri bangsa harus mencakup tiga unsur utama yaitu: pertama, sistem nilai; kedua, sikap pandang; dan ketiga, perilaku. Oleh karena itu, kita patut berniat sungguh-sungguh jika ingin mengubah dan memperjuangkan kehidupan sosial politik bangsa ini.

Kehendak berubah adalah salah satu anugerah Tuhan kepada manusia, yakni sebagai sesuatu yang independent will (kemauan independen).

Kesaktian Pancasila saat ini tengah diuji. Syukur kita masih punya “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dimana saat ini ketika solusi dunia terus dicari, tapi yang tersedia adalah suratan ilahi (ketuhanan). “Rasa” yang bersifat ilahiah inilah justru yang tidak bisa didikte oleh kepentingan elite sekalipun. Oleh sebab itu, pemimpin sebesar negara Indonesia yang rakyatnya lebih dari 250 juta jiwa, seyogyanya berhati-hati mengawal “rasa” yang ada pada sebagian besar insan Indonesia ini, karena sifatnya “ilahiah”, sulit untuk ditawar-tawar. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here