Komisi E DPRD Jatim Nilai SE Mendikbud Bikin Kasek Resah

0
214

Nusantara.news, Surabaya – Komisi E DPRD Jawa Timur menilai kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), melalui SE (Surat Edaran) nomor 1 tahun 2017 tertanggal 10 Januari 2017 membuat resah Kepala Sekolah.

Pasalnya, Mendikbud Muhadjir Efendi mewajibkan seluruh sekolah mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi yang mempunyai komputer lebih dari 20 unit dengan satu server.

Menurut Moch Eksan, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur sudah banyak Kepala Sekolah yang merasa resah akibat kebijakan tersebut. Sementara infrastruktur IT, tenaga pendukung, dan keterampilan siswa masih belum benar-benar siap.

Hasil pemantauan Nusantara.News di lapangan soal ini ramai diperbincangkan oleh kebanyakan Kepala Sekola di Jember dan Lumajang. Keresahan itu berpangkal kesalahpahaman, sebab surat edaran ini dipahami sebagai kewajiban seluruh sekolah, tanpa terkecuali untuk menyelenggaran UNBK.

“Banyak Kepala Sekolah resah setelah menerima SE Mendikbud. Mereka khawatir SE itu merupakan kewajiban untuk melaksanakan UNBK. Padahal secara teknis mereka belum siap untuk melaksanakan UNBK tahun ini. Akibatnya siswa juga ikut menjadi stres, hal ini tidak baik untuk kelangsungan belajar dan mengajar,” jelas Moch. Eksan, Rabu (18/1/2017).

Ketua DPW Partai NasDem bidang Agama dan Masyarakat Adat itu berharap SE ini tidak sepenuhnya dilaksanakan efektif tahun 2017 ini. Termasuk bagi Sekolah yang memiliki 20 unit komputer dan 1 server. Ini dimaksudkan, agar kebijakan Menteri Muhadjir ini terkesan tidak dipaksakan, dan benar-benar dilaksanakan berdasarkan kesanggupan secara teknis.

Politisi asal Fraksi Nasdem Hanura DPRD Jatim tersebut berharap UNBK tahun 2017 ini dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang siap dan sanggup. Kemendikbud bisa memberikan insentif bagi sekolah-sekolah yang menyelenggarakan UNBK tersebut. Sehingga, jika tidak dilaksanakan efektif, akan ada kompetisi antar sekolah yang konstruktif, hingga setiap sekolah terpacu untuk melaksanakan UNBK tersebut.

“Saya kira dasarnya jangan kewajiban tapi membangun kesadaran berkompetisi secara sehat lewat stimulus. Caranya dengan pemberian insentif oleh Kemendikbud kepada Sekolah yang berhasil melaksanakan UNBK,” urai alumni HMI Jember ini.

Moch Eksan menambahkan bahwa pelaksanaan SE tersebut butuh sosialisasi dan persiapan yang matang. Idealnya dilaksanakan pada tahun 2018 mendatang. Sementara untuk  tahun 2017, gubernur dan bupati/walikota menyiapkan paket kebijakan guna mendukung pelaksanaan UNBK tersebut. Sebab, kepala daerah melalui  dinas terkait, menyiapkan pembangunan infrastruktur IT, menyiapkan tenaga pendukung, serta keterampilan IT bagi para siswa. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here