Komisioner Bagian dari Upaya Melemahkan KPK?

0
209

Nusantara.news, Jakarta –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesain sebagai pemimpin dan penggerak perubahan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Oleh sebab itu sangat aneh mengapa KPK melalui wakil ketuanya Laode M Syarif menyatakan ikut berkoordinasi terkait Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang dibentuk Polri. Pernyataan ikut berkoordinasi itu berpotensi menimbulkan dugaan bahwa komisioner merupakan  bagian dari upaya pelemahan KPK.

Dukungan KPK

Soal pembentukan Densus Tipikor muncul setelah DPR membentuk Panitia Khusus untuk menyelidiki kinerja KPK atau Pansus KPK yang kontroversial karena dinilai sebagai reaksi atas langkah KPK mengusut dugaan korupsi yang merugikan negara Rp2,3 triliun, di mana dana itu diduga mengalir ke sejumlah anggota Komisi II DPR dan anggota Badan Anggaran DPR, termasuk Ketua DPR Setya Novanto.

Awalnya dikira hanya wacana. Tetapi dalam rapat dengar pendapat antara Polri dan Komisi III DPR, di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017), diketahui bahwa persiapan pembentukan Densus sudah jauh. Dari penjelasan Kapolri jenderal (Pol) Tito Karnavian bahkan dapat disimpulkan bahwa persiapan pembentukan Densus sudah final, karena sudah ada hitung-hitungan anggaran, struktur, jumlah personel,  kantor, dan tapal batas tugas antara Densus dan KPK. Tito juga sudah melapor ke Presiden Jokowi, dan terkait personel sudah berkomunikasi dengan Kementerian PAN-RB.

Anggaran yang dirancang mencapai Rp2,6 triliun, jauh di atas anggaran KPK tahun 2016 sebesar Rp991,8 miliar, dan tahun 2017 sebesar Rp734,2 miliar.

Sementara tapal batas tugas dengan KPK adalah besaran kerugian negara. Densus menangani kasus dengan kerugian negara di bawah Rp1 miliar, sedangkan KPK menangani kerugian negara di atas Rp1 miliar.

Pembentukan Densus itu juga sudah dikomunikasikan dengan KPK. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan KPK mendukung penguatan penindakan kasus korupsi baik di kepolisian maupun kejaksaan.  Pernyataan itu dikemukakan Febri pada Agustus 2018 lalu.

Pernyataan ini diperkuat oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Sehari setelah rapat dengar pendapat antara Polri dengan Komisi III DPR, persisnya Jumat (13/10/2017) Laode M Syarif menyatakan, lembaganya sudah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengenai rencana pembentukan Densus Tipikor.

“Soal Densus Tipikor, kami sudah banyak bicara dengan Pak Kapolri. KPK mendukung soal Densus Tipikor itu dan mudah-mudahan mulai makin banyak menangani korupsi di Indonesia dengan baik,” kata Syarif di Gedung KPK Jakarta.

Laode M Syarif juga menyatakan harapannya agar Densus Tipikor nantinya bisa menangani kasus-kasus korupsi di wilayah hingga tingkat desa.

“Sekarang dengan Undang-Undang itu KPK harus ada syaratnya, satu melibatkan penyelenggara negara, kedua harus di atas Rp1 miliar. Jadi kalau yang kecil-kecil itu walaupun kami dapat informasinya kami serahkan ke Polri. Mudah-mudahan Densus ini masif di mana yang kecil bisa tertangani dengan baik,” katanya terkait alasan dukungan.

Desain KPK

Dukungan KPK terhadap pembentukan Densus patut menjadi tanda tanya, kalaulah tidak bisa dikatakan tidak relevan. Dikatakan demikian, karena dukungan itu bertentangan dengan desain atau latar belakang pendirian KPK.

Dikutip dari  buku Menyalakan Lilin Di Tengah Kegelapan” (Jakarta: KPK, 2004), Halaman 5, diketahui bahwa gagasan pembentukan KPK diawali oleh TAP MPR No. 11 Tahun 1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Menindaklanjuti amanat itu, DPR dan pemerintah kemudian membuat UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ketika pembahasan UU itu, muncul gagasan dari beberapa anggota Fraksi PPP seperti Zein Badjeber, Ali Marwan Hanan dan lainnya. Mereka mengusulkan untuk menambah bab tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. ”Yang saya ingat usulan itu bukan ketikan komputer, tetapi manual,” kenang Ketua KPK Taufiequrachman Ruki. Menurut Ruki, Zein Badjeber dan kawan-kawan ingin agar ini dijadikan bab tersendiri, merupakan bagian dari RUU tersebut.

Tapi usulan itu ditolak Fraksi ABRI. “Argumentasi saya, adalah tidak logis menambah bab dalam RUU. Kalau penambahan satu pasal atau ayat biasa. Kedua, dilihat dari usulannya, penambahan bab ini belum dikaji secara yuridis maupun semantik,” tutur Ruki yang ketika itu adalah juru bicara Fraksi ABRI.

Menurut Ruki, untuk membangun sebuah lembaga atau komisi yang diberi kewenangan sebesar itu, tidak bisa dirancang dengan pemikiran sesaat. Harus dilakukan pengkajian yang betul dengan segala aspeknya. Karena itu, Fraksi ABRI terpaksa menolak penambahan satu bab ini.

Tapi soal pembentukan KPK, mereka setuju. Karena itu, kemudian disepakati amanat pembentukan KPK akan dimuat dalam aturan peralihan UU No. 31 tahun 1999. Akhirnya, aturan peralihan UU No. 31 tahun 1999 mengamanatkan agar paling lambat 2 tahun setelah UU itu disahkan, KPK sudah dibentuk.

Ketika itu  Zain Badjeber sesungguhnya menghendaki agar seluruh penanganan perkara korupsi dialihkan ke KPK, namun fraksi lain tidak setuju. Agar barang itu (KPK) cepat jadi, akhirnya PPP mengalah, sehingga kepolisian dan kejaksaan juga berwenang menangani korupsi.

Sedemikian rupa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi dibentuk pada Desember 2003 berdasarkan UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Visinya adalah mewujudkan Lembaga yang mampu mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi

Sedangkan misi yang dibebankan kepada KPK adalah sebagai pendobrak dan pendorong Indonesia yang bebas dari korupsi, dan menjadi pemimpin dan penggerak perubahan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Berdasarkan hal ini maka pernyataan dukungan KPK terhadap pembentukan Densus menjadi tidak relevan.

Pernyataan dukungan itu juga tidak relevan jika mengacu pada UU KPK, yang pada bagian pertimbangan pembentukan KPK  huruf b yang menyatakan, bahwa (KPK, Red) lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sebagai komisioner KPK,  Laode seharusnya tidak perlu mengatakan sudah berkoordinasi apalagi mendukung pembentukan Densus. Sebab dengan berkoordinasi dan memberikan dukungan, maka secara tak langsung Laode menilai lembaga kepolisian sudah berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Komisioner Bagian Melemahkan KPK?

Sebagai komisioner KPK seharusnya Laode menjaga ruh atau marwah KPK sebagai lembaga pemimpin pemberantasan korupsi.

Betul bahwa antara komisioner KPK dengan KPK adalah dua hal yang berbeda. Komisioner KPK bisa silih berganti, sementara lembaga KPK merupakan lembaga permanen sepanjang lembaga sejenis belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.  Kinerja KPK juga bisa berbeda antara satu komisioner dengan komisioner lainnya.

Namun demikian, pernyataan dukungan bisa menimbulkan salah tafsir, seolah-olah lembaga KPK  merupakan satu kesatuan dengan dengan KPK, sehingga komisioner KPK seolah-olah bisa menentukan status KPK.

Tafsir seperti ini memang kemungkinan kecil terjadi, karena masyarakat juga tahu bahwa komisioner KPk ada karena KPK ada, bukan  sebaliknya. Selain itu masyarakat juga tahu bahwa KPK adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia.

Dalam perspektif ini pula menjadi pertanyaan, apakah relevan Laode berkoordinasi dengan Polri terkait pembentukan densus? Bukankah posisi atau legal standing Laode  adalah komisioner yang bekerja untuk KPK dan bekerja untuk meningkatkan kinerja KPK.

Laode bisa saja mengatakan berkoordinasi dengan Polri demi memperluas penindakan korupsi. Tujuannya memang sama dengan KPK. Tetapi bukankah Laode seharusnya lebih baik fokus memikirkan bagaimana meningkatkan kinerja KPK untuk memberantas korupsi dan bersaing dengan Densus yang nantinya juga melakukan tugas yang sama?

Karena itu pula menjadi tanda tanya, mengapa komisioner KPK berkoordinasi membentuk Densus? Koordinasi ini bisa menjadi serius, karena sebelumnya berkembang kuat opini di mana Pansus DPR ingin melemahkan KPK. Sedemikian kuatnya opini itu berkembang sehingga tidak kurang Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan yang mengatakan, tidak akan membiarkan KPK diperlemah.

Ketua KPK Agus Rahardjo memang belum memberikan pernyataan terkait pembentukan Densus. Tetapi karena juru bicara atau humas KPK Febri Diansyah sudah memberikan pernyataan, maka pernyataan itu tentunya bisa dianggap mewakili Ketua KPK dan komisioner KPK lainnya.

Oleh sebab itu, di tengah luasnya opini tentang upaya Pansus KPK melemahkan KPK, maka koordinasi terkait pembentukan Densus berpotensi ditafsirkan bahwa Komisioner KPK menjadi bagian dari upaya melemahkan KPK. Mudah-mudahan tidak. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here