Komitmen Jatim Kendalikan Gratifikasi Bukan Untuk Seremonial Belaka

0
59

Nusantara.news, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Walikota/Bupati se Jawa Timur berkomitmen Menggendalikan Gratifikasi secara maksimal dengan tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya.

Komitmen tersebut dituangkan dalam penandatanganan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Ketua DPRD Jawa Timur Abdul Halim Iskandar, dan para Walikota/Bupati se-Jawa Timur, disaksikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (10/7/2017).

Dalam sambutannya, Soekarwo menjelaskan komitmen pengendalian gratifikasi secara maksimal oleh Provinsi Jawa Timur dan kepala daerah di wilayahnya merupakan salah satu implementasi bahwa, pemerintah daerah memberikan atensi yang serius terhadap pengawasan dan mencegah terjadinya tindak pidana gratifikasi di wilayahnya.

“Penandatangan komitmen pengendalian gratifikasi merupakan legalitas formal bagi aparaturnya untuk tidak melakukan tindakan gratifikasi,” tegas Soekarwo.

Disaksikan ribuan pasang mata, Soekarwo berharap penandatangan komitmen tersebut tidak hanya dijadikan seremoni belaka. Namun, harus dijadikan sebagai momentum serta landasan dalam penerapan program-program pengendalian gratifikasi.

“Agar tidak ada lagi pejabat yang ditangkap karena kasus gratifikasi atau korupsi di Jawa Timur, dan masyarakat benar-benar percaya dengan semangat Pemprov Jatim dalam pengendalian gratifikasi,” ujar Pakde Karwo.

Di sisi lain, pihaknya juga berharap agar KPK memberikan pembekalan yang implementatif bagi aparatur pemerintah daerah agar penerapan pengendalian gratifikasi di daerah dapat berjalan maksimal sesuai harapan semua pihak.

Pemprov Jatim Bentuk Unit Pengendalian Gratifikasi

Masih di acara tersebut, di hadapan Ketua KPK, Karwo menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Timur disebutkan telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Pembentukan unit tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Nomor 188/441/KPTS/013/2013 tanggal 26 Juni 2013.

“Dengan dibentuknya unit pengendalian gratifikasi ini, maka seluruh kegiatan secara rutin telah dilaporkan kepada KPK,” tambahnya.

Soekarwo menjelaskan, dari 38 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, hampir seluruhnya telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi. Sebagian besar UPG yang telah dibentuk belum melaksanakan kegiatan, bahkan UPG yang dibentuk belum memiliki program/kegiatan, sehingga UPG yang dibentuk masih belum memberikan kontribusi yang maksimal bagi pengendalian gratifikasi di daerahnya.

Ia menyadari bahwa pengendalian gratifikasi pada sektor publik akan memberikan kepastian waktu serta biaya. Hal ini akan berdampak positif kepercayaan publik termasuk investor untuk mempercayakan investasinya di Jawa Timur.

“Jika investasi di Jawa Timur meningkat, maka pembangunan juga akan berkembang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jatim juga akan lebih baik,” ujar Pakde Karwo.

Kemudian, masih kata Pakde Karwo Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan terus melakukan pemantauan pengendalian gratifikasi pada sektor pengadaan barang dan jasa, pengelolaan hibah dan Bansos serta pengelolaan Dana Desa yang disebutkan banyak berpeluang terjadinya gratifikasi.

KPK: Yang kita lakukan untuk kebaikan

Sementara, Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan bahwa komitmen pengendalian gratifikasi harus terus ditanamkan di dalam hati nurani oleh setiap kepala daerah. Terutama yang telah melakukan penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi.

“Insyaallah tidak terjadi suap, gratifikasi di masa akan datang. Apa yang kita lakukan untuk kebaikan masyarakat kita,” harap Agus Raharjo.

Menurutnya, penting bagi pemerintah daerah sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab menciptakan lingkungan berintegritas dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Agus Rahardjo juga mengusulkan pengawas internal bekerja secara independen. Pemerintah daerah juga perlu melakukan penguatan aparat pengawas internal pemerintah.

“Pengawasan internal itu penting, Sebagai contoh, pengawas internal di provinsi tidak bertanggung jawab kepada gubernur, agar juga bisa mengontrol gubernur. Selain itu, perlu peningkatan pelayanan seperti e-budgetting, dan e-proc yang memberikan transparansi,” tegasnya.

 

 

 

Mengacu komitmen yang dilakukan Pemerintah Provinsi bersama Walikota/Bupati se-Jawa Timur di depan Ketua KPK patut diapresiasi. Mereka, pelayan masyarakat memang harus terbebas dari perilaku korup dan kebiasaan atau hobi menerima pemberian alias gratifikasi atau korupsi.

Karena, sesuai sumpah jabatan saat mereka dipercaya memegang amanat jabatan tersebut dilarang menerima atau meminta pemberian berupa apapun juga.

Ini Sumpah Anggota DPRD, Masih Ingat?

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya, dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here