Konflik Semenanjung Korea (2)

Komunisme, Nuklir, dan Energy Security

0
140
Ilustrasi: Sebuah rudal dibawa melewati pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam sebuah parade militer memperingati 105 tahun pendiri Korea Utara, Kim Il Sung, di Pyongyang, 15 April lalu. ANTARA FOTO/REUTERS

Nusantara.news – Pada era proxy war, setiap konflik di suatu wilayah pasti ada unsur energi (Energy Security/Ketahanan Energi). Hanya saja dalang proxy war biasanya mencari isu lain agar publik internasional dapat menerima dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat “digunakan”. Memang, secara historis Komunisme sudah selesai dengan kehancuran Uni Soviet pada tahun 1991 dan runtuhnya Tembok Berlin tahun 1993. Komunisme dan Demokrasi memang tidak dapat menyatu secara ideologis, tapi di Cina bisa terjadi One State Two Systems dan berhasil secara ekonomi.

Rusia pun saat ini sangat Kapitalis namun sentimen pada Komunisme tentu masih ada. Cina dan Rusia perhatian terhadap sanksi atas nama PBB (Amerika Serikat) kepada Korea Utara. AS (Donald Trump) pun segera menjadwalkan pertemuan dengan Xi Jinping untuk menyelesaikan konflik nuklir Korea Utara.

Benarkah nuklir atau komunisme yang menjadi problem utama? Jika dikaji dengan sudut pandang proxy war, tentu tidak. Masalah utama adalah migas di Pulau Spratly (cadangan No. 4 terbesar dunia sebesar 17,7 miliar barel). Masalah kedua adalah terkait geostrategis, karena siapa yang menguasai Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur akan menguasai dunia. Itulah keyakinan Marinir AS dalam perspektif geostrategi.

Sebagai domain publik, barulah ancaman nuklir dari Korea Utara (satu negara dengan ideologi Komunis) tentu sangat mengganggu stabilitas Sekutu AS di Asia, yakni Jepang dan Korea Selatan. Lalu dibuatlah skenario Korea bersatu, agar Korea Utara hilang dari peta dunia. Penanganan nuklir selesai, dan ideologi Komunis juga mendapat solusinya.

Manuver AS pasca Sanksi Ekonomi

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, menyarankan semua pihak, termasuk AS untuk berhati-hati menangani masalah nuklir di Semenanjung Korea, upaya harus dikonsentrasikan untuk mencegah perang. Moon mengutip pernyataan mantan Presiden AS, Ronald Reagan, “Perdamaian bukanlah ketiadaan konflik, melainkan kemampuan menangani konflik dengan cara damai.”

Moon lebih lanjut dalam Sidang Umum PBB baru-baru ini berjanji, “Kami tidak menginginkan runtuhnya Korea Utara. Kami siap membangun Korea Utara bersama dunia internasional.” Solusi kemelut nuklir Korea Utara diselesaikan melalui dialog multilateral.

Cina secara positif dan terbuka menyambut segala upaya yang membantu penyelesaian masalah nuklir, dan sepakat denuklirisasi Semenanjung Korea. Cina juga akan menjalankan sanksi-sanksi utama PBB pada Korea Utara, dengan menunda ekspor batubara Korea Utara senilai Rp 92 triliun per tahun ke Cina dan membatasi pasokan migas ke Korea Utara.

Gagasan jalur paralel berfokus pada kebijakan secara komprehensif, secara seimbang menyelesaikan keprihatinan para pihak yang rasional melalui dialog dan konsultasi. Dengan demikian, AS dan Korea Selatan menghentikan latihan perangnya. Korea Utara menghentikan kegiatan nuklirnya.

Konflik Korea sejak tahun 1953 belum pernah diselesaikan secara tuntas, baru upaya Korean Armistice Agreement berupa gencatan senjata atau meredakan agresi militer kedua belah pihak. Akibatnya, 60 tahun ketegangan militer masih berlanjut dan diperlukan perjanjian perdamaian yang terstruktur, bukan sekadar gencatan senjata. Perjanjian perdamaian dengan jaminan hukum dalam resolusi konflik, termasuk kepercayaan AS terhadap Korea Utara, sehingga konflik Korea tuntas.

Korea Utara selalu menuduh Korea Selatan dan AS menyiapkan perang dengan skenario Korea Bersatu, seperti Jerman, dan sebaliknya juga seperti itu. Manuver fisik sudah dilakukan bahkan Korea Utara sudah menguji coba bom hidrogen dan melepas rudal antar-benua melewati udara Jepang (tanpa terdeteksi radar), menunjukkan bahwa nuklir Korea Utara sudah canggih dan membahayakan Jepang dan Korea Selatan, serta AS sekalipun mampu dijangkau oleh rudal berhulu ledak nuklir Korea Utara.

Jika pada perang Korea (1950 – 1953) Korea Utara didukung persenjataan dari Uni Soviet, sedangkan Korea Selatan didukung oleh AS, saat ini Korea Utara didukung oleh Cina dan Rusia.

Bahaya Komunisme di Asia

Setelah hancurnya Uni Soviet, dalam hal ideologi komunis juga relatif hancur. Di Asia tinggal Korea Utara, Laos, dan Kamboja yang menganut ideologi Komunisme. Namun kini menjadi ancaman karena Cina menjadi raksasa ekonomi dunia dan mengancam supremasi AS. Cina ingin membangun Asia dengan skema OBOR (One Belt One Road) agar negara-negara Asia menjadi satelit dari keberadaan Cina secara ekonomi dengan jalur sutera barunya.

Strategi membangun konektivitas Asia dengan Jalur Sutera baru dikenal sebagai strategi soft power Cina membangun pengaruh politik melalui ekonomi.

One State Two System menempatkan Cina sebagai State Capitalism (Negara Kapitalis), semua kendali masih di tangan negara, sementara secara ekonomi berbasis pasar. Namun itu hanya kedok belaka. Negara Barat (AS) meyakini bahwa jika ekonomi sudah dikuasai  kelak akan berubah menjadi ekonomi Pasar Sosialis yang tetap berkarakter Komunis.

Cina adalah negara Sosialis yang mampu mengadaptasi sistem Kapitalisme, agar tetap kompetitif karena sistem ekonomi dan moneter dikuasai Barat.

Cina sedang mencoba mengimbangi infrastruktur ekonomi dan moneter AS, minimal di Asia. Secara sistem akan mengikuti sistem AS (keuangan global) tapi penguasaan Pasar akan berbeda di Asia.

Secara ideologi Komunisme meninggalkan gaya lama dan beradaptasi, khususnya di bidang ekonomi. Namun jika sudah menguasai suatu negara, seperti Sri Lanka, Zimbabwe, dan Angola, bukan tidak mungkin secara perlahan menciptakan penguasa boneka (proxy) di negara tersebut. Strategi dengan soft power melalui Turnkey Project Management di semua lini bisnis. Ahok adalah kader Cina secara politik berbasis ekonomi, atau sebagai personal actor.

Orientasi komunisme tidak lagi pada pengikut tapi pada kebijakan dan sistem, medianya lewat agama dan gerakan sosial. Isu toleran dan intoleran adalah bentuk adu domba pihak yang menentang (kontra) dan yang pro kepada Cina, karena berlaku di setiap investasi Cina di Asia.

Dalam ideologi gaya soft power sistem sosial mengusung pluralisme dan keberagaman, negara boleh membebaskan Pasar tapi tetap terkendali. Partai boleh apa saja tapi nuansa Sosialis dan Komunis berkembang di dalamnya. Jika melihat hal ini, terindikasi paham atau fakta Sosialis di setiap partai di Indonesia.

Manuver AS di Semenanjung Korea

Walaupun Komunis sudah mati secara ideologis, negara barat (AS) masih mewaspadai hal tersebut, sehingga lahir konsep Korea bersatu. Secara geo-politik isu nuklir dijadikan isu pemicu dan Komunisme dijadikan alasan ideologis. PBB dilibatkan dalam posisi “tarik ulur” dalam menekan Korea Utara. Adapun alasan strategisnya adalah adalah keberadaan 17,7 miliar barrel deposit migas di Kepulauan Spratly. Korea Utara adalah proxy karena target sebenarnya adalah Cina yang mengklaim keberadaan Kepulauan Spratly sebagai wilayahnya.

Cina mengantisipasi tekanan AS melalui sanksi PBB dengan menjalankan secara terbatas sanksi tersebut. Sementara ancaman fisik dengan mengajak Sekutu Strategis (dulu ideologis) yakni Rusia, untuk berlatih perang di Semenanjung Korea.

Terjadi perang urat syaraf, yang dibahasakan oleh Kim Jong-Un, Presiden Korea Utara, bahwa dengan AS memberi sanksi artinya maklumat perang bagi Korea Utara.

Perang Dingin ala proxy war hampir sama saja antara Uni Soviet dan AS dahulu, namun pemetaannya semakin jelas. Hanya saja negara Barat (Yahudi) lebih taktis dan kreatif dalam memainkan perang geopolitik dan ideologi sehingga Cina berada dalam posisi bertahan. Setelah The Fed tidak lagi efektif dalam currency war (perang mata uang) seperti sebelumnya, karena kenaikan suku bunga tidak berefek negatif pada ekonomi Cina.

Pada awalnya (awal tahun 2016) kenaikan suku bunga The Fed sempat berekses tergerusnya devisa Cina secara signifikan untuk melindungi nilai Yuan, namun kenaikan yang terakhir relatif tidak berdampak. Lalu AS masuk pada aksi geostrategi dalam merebut energi di Kepulauan Spratly dengan objek nuklir Korea Utara. Di sisi lain, Cina sudah membuat pangkalan militer di kepulauan tersebut. Dapat dikatakan bahwa AS menggertak melalui Skema Nuklir Korea Utara, karena secara militer AS sesungguhnya jauh lebih unggul dari Cina.

Tekanan dilakukan kepada Korea Utara, mendapat perlawanan serius dari Kim Jong-Un yang siap bertempur daripada lemah secara ekonomi yang akan berakibat fatal pada kekuasaannya di masa depan. Bagi Korea Utara hal ini sudah pada tahap “nekat”, karena ancaman paham demokrasi dan kapitalisme di Korea Selatan bahaya bagi kekuasaan Kim, sebab selama ini rakyat Korea Utara menderita secara ekonomi karena mereka dikucilkan secara ekonomi.

Pertanyaan besarnya, apakah jalur diplomasi dengan diawali tekanan sanksi ekonomi PBB kepada Korea Utara dapat menciptakan kedamaian di Semenanjung Korea?

AS dan Cina pun sebetulnya menghindari perang fisik, namun apakah Korea Utara bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Cina dan Rusia?

Lalu apa dampaknya secara geostrategis ke Indonesia? Secara langsung dalam jangka pendek, relatif tidak ada. Namun jangka menengah berbahaya karena secara ekonomi Cina sudah relatif menguasai ASEAN. Terlihat dari dominasi Cina baik negara maupun China’s Overseas yang mampu memanfaatkan keberadaan Cina saat ini di negara Indonesia. Sebut saja proyek reklamasi dan Meikarta (Lippo Grup) yang belum mendapatkan izin tapi sudah mengatur dan mengabaikan teguran dari Pemda Jawa Barat. Sementara, Pemerintah Pusat malah melakukan pembiaran dan James Riyadi (pemilik Lippo Grup) pun hanya meminta maaf, tanpa diberi sanksi?

Penetrasi ideologi dengan kebijakan devisa bebas, tidak ada satu pun instansi yang dapat mendeteksi berapa orang Cina yang masuk dan tinggal secara ilegal di Indonesia. Monitoring munculnya gerakan baru sulit dideteksi tapi perspektif ancaman sudah dilontarkan oleh Panglima TNI.

Jika perang fisik terjadi di Semenanjung Korea hawa panasnya akan terasa, khususnya di Myanmar. Patut diduga AS akan membersihkan infrastruktur jalur sutera baru yang menjadi kekuatan Cina. Pada gilirannya, akan sampai juga ke Indonesia paham ekonomi Sosialis ala Cina tersebut.

Patut kita curigai bahwa jalur perdagangan Cina melalui Sri Lanka, Pakistan, Laos, Myanmar, Vietnam, Malaysia dan Indonesia akan disusupi paham Sosialis ala Cina. Tidak salah jika Panglima TNI memberikan nilai ancaman yang tinggi terhadap gejala Komunisme di Indonesia.

Kita patut mengantisipasinya karena sejarah sudah membuktikan semua itu! []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here