Konflik Pamurbaya: Kini DPRD vs Pemkot Surabaya

0
383

Nusantara.news, Surabaya – Ketegasan Walikota Tri Rismaharini kepada 99 pemilik rumah di Wisma Tirto Agung yang dianggap masuk kawasan konservasi Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya), mulai menggeser ranah konflik. Unsur pimpinan DPRD gerah karena tudingan miring jika pendirian bangunan di kawasan yang terlarang sejak tahun 2000, tak lepas dari beking oknum anggota dewan.

Dari konflik dengan pengembang dan pemilik bangunan, pertikaian kini diprediksi berlanjut antara Pemerintah Kota (Pemkot ) dengan wakil rakyat. Apalagi setelah Risma mempertimbangkan opsi hanya akan membeli tanah milik warga yang masuk kawasan konservasi dan mengabaikan ganti rugi bangunannya.

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha meminta Pemkot  langsung sebut nama anggota dewan yang dimaksud. Tentunya, tambah politisi dari PKB tersebut, Pemkot  harus menyertai dengan bukti otentik. “Jangan berdasar suka atau tidak suka. Jika terbukti, pasti akan kita proses sesuai mekanisme,” tegas Masduki, Selasa (28/3) malam.

Polemik ini memang menggugah rasa keadilan warga yang untuk membeli aset tanah di kawasan itu. Namun di sisi lain, Pemkot  juga berdalih punya kepentingan lingkungan untuk penetapan Pamurbaya sebagai kawasan lindung. Sesuai rencana induk penataan wilayah tahun 2000 yang diperbarui dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2007 dan terakhir Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya, kawasan itu punya arti ekologis sebagai penampung air.

Pemkot  melalui Dinas Pertanian bahkan sudah melangkah jauh, yakni dengan meluncurkan wacana menjadikan Pamurbaya sebagai Kebun Raya Mangrove pertama di Indonesia. Kepala Dinas Pertanian Djoestamhadji mengatakan usulan itu sudah disampaikan ke Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI). “Kita juga akan menggandeng sejumlah perguruan tinggi untuk mengembangkan rencana itu,” katanya.

Rencana ini yang disinyalir jadi latar belakang Pemkot  kukuh untuk membongkar bangunan. Terutama yang ada di kawasan Gunung Anyar. Hanya saja, legislatif masih berusaha tidak salah langkah. Mengigat ada sebagian bangunan yang didirikan sebeluh penetapan kawasan konservasi.

“Kami masih melakukan penelusuran. Terutama melihat proses jual beli lahan. Sumbernya nanti mantan lurah Gunung Anyar Tambak yang pasti mengetahui proses pembangunan 99 rumah di Wisma Tirto Agung,” kata Adi Sutarwijono, Wakil ketua Komisi A. Setidaknya, politisi PDI Perjuangan tersebut mengungkap, ada temuan dua surat berbeda terkait transaksi.

“Yakni surat keterangan dari pengembang yang menyatakan lahan itu bebas dan diperbolehkan untuk dibangun permukiman. Surat kedua berupa dokumen dari kelurahan yang tidak menyertakan surat keterangan izin dibolehkannya pembangunan di lokasi tersebut,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Ery Cahyadi, mengatakan skema ganti rugi bangunan masih butuh kajian. Sebab Pemkot , tambahnya, mengacu pada UU Tata Ruang. “Sesuai UU itu, ganti rugi hanya bisa diberikan terhadap tanah saja. Makanya nanti kita minta arahan hukum dari kejaksaan, kepolisian dan tenaga ahli,” katanya.

Keterbatasan lahan memang jadi persoalan serius Surabaya. Kawasan Pamurbaya bahkan kini jadi incaran investasi setelah nyaris tidak dilirik sebelumnya. Visi penataan ruang kota Surabaya adalah terwujudnya kota perdagangan dn jasa internasional berkarakter lokal yang cerdas, manusiawi dan berbasis ekologi, sesuai isi Perda nomor 12 Tahun 2014.

Persoalannya, visi manusiawi dan basis ekologi yang kini berbenturan. Sebab potensi itu tetap akan berkelanjutan karena kawasan konservasi di Surabaya tidak hanya di Gunung Anyar. Tetapi membentang dari pantai utara yang masuk Kecamatan Benowo, Asemrowo, Krembangan hingga ke Timur seperti Kenjeran, Mulyorejo, Sukolilo hingga Rungkut. Di sebagian kawasan itu sudah berdiri rumah, pemukiman hingga kampung yang usianya lebih tua dari umur perda.

Jika Surabaya berkembang, kesejahteraan juga harus dirasakan warganya. Jangan sampai karena terlalu mengejar pembangunan justru sebagian kecil warga yang tidak beruntung secara ekonomi, tersingkir dari identitasnya sebagai penduduk tetap. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here