Konflik Para Presiden RI Saat Peralihan Kekuasaan

0
95
Tujuh Presiden Republik Indonesia

Nusantara.news, Jakarta – Prabowo Subianto yang belum mengucapkan selamat kepada Joko Widodo (Jokowi) seusai sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK), disoal. Partai Gerindra meminta agar semua tidak memaksa-maksa Prabowo. Politikus Gerindra, Hendarsam Marantoko, mengatakan itu hanya masalah pilihan kata.

"Ketika Pak Prabowo mengambil kata 'menghormati', tentunya sudah terkandung makna selamat dan menghormati," jelasnya.

Sementara Sandiag Uno menyinggung sikap Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menurutnya tak pernah mengucapkan selamat kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pascapemilihan presiden 2004 dan 2009. 

“Kita enggak pernah melihat itu (ucapan selamat) dilakukan oleh Ibu Presiden Megawati waktu 2004, tidak melihat itu disampaikan oleh Bu Presiden Megawati ke Pak SBY 2009," kata Sandiaga di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta, Senin, 1 Juli 2019.

Sejumlah kalangan menilai, Prabowo masih menyimpan kekecewaan terhadap hasil pemilu 2019 yang dinilainya penuh kecurangan sehingga membuatnya belum memberi ucapan selamat pada Jokowi. Sebelumnya, kepada perwakilan kedutaan dan media massa asing di rumahnya Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, 6 Mei lalu, ia sempat mengungkapkan dirinya tak akan menerima hasil pemilu 2019 karena massifnya kecurangan. 

Prabowo menceritakan saat Pilpres 2014, yang menurutnya semula menyatakan dirinya menang lalu dengan legawa datang ke pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI 2014-2019. Di Pilpres 2014 lalu, memang Prabowo juga bertarung dengan Jokowi, dirinya mengaku sebenarnya juga tidak bisa sepenuhnya menerima. 

"Namun demi kebaikan negara, saya memilih berprasangka baik. Saya datang ke acara pelantikan, saya menyelamatinya (Jokowi), demi kebaikan rakyat, demi kebaikan demokrasi, saya ingin menerima kekalahan dengan hati bersih. (Namun) kali ini saya tidak akan menerima," kata Prabowo seperti dikutip dari The Strait Times, Selasa (7/5/2019 lalu.

Luka akibat kontestasi politik memang menyisakan kekecewaan tersendiri dalam sejarah para pemimpin kita. Tak jarang, luka itu mewujud menjadi dendam politik yang tak berksudahan, bahkan terwariskan ke generasi berikutnya.

Potret rivalitas Jokowi-Prabowo yang menorehkan luka bagi yang kalah bukan yang pertama. Bahkan lebih dari itu, sejarah transisi kepemimpinan politik di Indonesia jika kita telisik dari Presiden Soekarno ke Soeharto hingga Megawati ke SBY, diwarnai tradisi dendam dan permusuhan. Peralihan kepala negara tak berlangsung elok, seperti layaknya peralihan kekuasaan para presiden di Amerika Serikat.

Alih Kuasa Yang Selalu Diwarnai Konflik

Setidaknya ada empat konflik yang mewarnai peralihan kekuasaan. Presdien sebelumnya memperlihatkan ketidaksukaan pada presiden penggantinya.

Pertama, ketika Megawati merasa dikhianati SBY pada Pemilu 2004. Kejadian bermula pada akhir 2003. Kala itu, SBY menjabat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di bawah pimpinan Presiden Megawati.

Lalu, santer dikabarkan SBY bakal mencalonkan diri sebagai presiden. Iklannya muncul di media massa. Hal tersebut membuatnya dikucilkan di kabinet. Pada sebuah rapat di Istana Negara, Mega bertanya tentang ada tidaknya menteri yang mencalonkan diri sebagai presiden. Tidak ada yang menjawab.

Jelang penutupan pendaftaran calon presiden, Megawati mendapat informasi SBY maju sebagai presiden pada Pemilu 2004. Hal itu dinilai memicu kekecewaan putri Presiden pertama RI tersebut. Pasangan SBY-JK akhirnya memenangkan Pilpres 2004 dengan selisih suara yang amat jauh. Kala itu Mega-Hasyim mendapat perolehan suara 44.990.704 atau 39,38 persen, sementara SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) meraih 69.266.350 atau 60,62 persen. Mega pun tak memberi selamat.

Perang dingin berlanjut, pada 20 Oktober 2004, SBY membacakan sumpah presiden, namun Mega yang diundang menolak datang. SBY tak menyerah, saat Indonesia menjadi tuan rumah Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika tahun 2005, Presiden SBY mengutus Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro yang dianggap dekat dengan Mega untuk mengirim undangan pada Mega. Syangnya, Mega menolak menerima Purnomo.

SBY-Mega masih memendam kemarahan politik

Sejak itu, Mega beberapa kali tetap tak menghadiri peringatan HUT RI di Istana Negara. Mega kerap memilih menggelar upacara di DPP PDIP di Lenteng Agung atau di Kebagusan, Jakarta Selatan. Di sejumlah acara kenegaraan Mega juga tak hadir. PDIP pun menjadi partai oposisi selama 10 tahun pemerintahan SBY. Selama itu pula, Megawati enggan menghadiri acara kenegaraan karena tak mau bertemu SBY.

Kedua, konflik politik juga meruncing antara Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Megawati yang kala itu menjabat wakil presiden. Saat itu, hubungan Gus Dur dengan lembaga legislatif tidak baik. Hal itu berujung pada pemakzulan Gus Dur dari kursi presiden pada 2001 akibat tersangkut kasus Bulogate dan Bruneigate. Imbasnya, Gus Dur juga marah kepada Megawati. Sebab ketika Gus Dur lengser, maka secara otomatis Ketua Umum PDIP tersebut diangkat jadi presiden.

Konflik dua tokoh bangsa yang mengaku sudah seperti “kakak-adik” ini terus berlanjut beberapa tahun kemudian. Pada 2002 bertindak sebagai presiden, Megawati menghadiri Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Gus Dur hadir dan keduanya bertemu. Namun ketika bersalaman, Mega justru melewati Gus Dur. Setelah itu, pria berkacamata tersebut meninggalkan acara.

Ketiga, Presiden kedua RI Soeharto dengan Presiden ketiga RI BJ Habibie pun tak lepas dari ketegangan. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri di Istana Merdeka, Jakarta. Dia digantikan wakilnya, BJ Habibie, yang saat itu juga diambil sumpah sebagai presiden. Inilah pertemuan terakhir mereka.

Sejak itu, Soeharto tak pernah mau bertemu dengan Habibie. Bahkan ketika sakit dan pada detik-detik meninggal, Habibie tidak diperbolehkan membesuk Soeharto. Padahal keduanya dikenal amat dekat, bahkan Habibie sudah menganggap Pak Harto seperti ayahnya sendiri.

“Sampai saat berakhirnya tugas saya sebagai presiden, walaupun saya selalu berusaha lewat berbagai jalur, saya tidak pernah berhasil bersilaturahim dengan Pak Harto, baik lewat telepon, apalagi bertemu langsung,” kata Habibie dalam Detik-detik yang Menentukan.

Pada 2010, Probosutedjo, adik Soeharto, menerbitkan memoarnya, Saya dan Mas Harto, karya Alberthiene Endah. Di dalamnya, dia mengungkap alasan mengapa Soeharto tidak mau bertemu dengan Habibie.

Menurut Probosutedjo, pada malam 19 Mei, Habibie bertemu Soeharto membicarakan perkembangan situasi yang sedang terjadi. Dia menyatakan tidak sanggup menjadi presiden jika Soeharto mundur. Namun, setelah 14 menteri mengundurkan diri pada malam 20 Mei, Habibie menyatakan sanggup menjadi pengganti Soeharto.

“Mas Harto sangat terkejut…Ini membuat kakak saya menjadi sangat kecewa. Hari itu juga dia memutuskan untuk tidak menegur atau berbicara dengan Habibie. Kabarnya, malam itu Habibie menghubungi Mas Harto lewat telepon, tapi Mas Harto enggan bicara,” kata Probosutedjo.

Kekecewaan kedua Soeharto kepada Habibie adalah menyangkut keputusan Habibie memberikan referendum kepada Timor Timur yang akhirnya lepas dari Indonesia. Kekecewaan ketiga, menurut Probosutedjo, adalah Habibie menyetujui pengusutan kasus korupsi yang dilakukan Soeharto selama berkuasa. 

Konflik juga terjadi saat peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Soeharto mulai menggantikan peran Sukarno sejak memegang Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar. Dengan dasar surat itu, Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), sesuatu yang tak dikehendaki Soekarno.

Ketika Soeharto naik tahta dan Orde Baru berkuasa, para loyalis Soekarno diburu dan hal-hal berbau komunis dihabisi. Soekarno, bahkan menjelang akhir hayatnya, terkrung di Wisma Yaso dan sebagian publik masih menuding Presiden Pertama tersebut berkhianat karena terkesan berpihak pada PKI. Di sisi lain, Megawati Soekarnoputri menyebut di masa itu terjadi de-seokarnosasi.

"Karena memang politik, ada sebuah proses de-Sukarnoisasi. Apa yang berbau Bung Karno harus ditenggelamkan. Foto saja mesti diturunkan, kalau tidak, tidak bisa makan," ungkap Mega dalam acara peringatan wafat (haul) Bung Karno di gedung MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2017) lalu.

Serupa, ketika Soeharto lengser dari tampuk kuasa dan bergulirnya reformasi, generasi berikutnya seakan tak ingin hal-hal berbau Orde Baru dilanjutkan (lepas kontesknya positif atau negatif). Dendam terhadap Soeharto yang dianggapnya dotoriter, bahkan turut menenggelamkan jasa dan prestasi Bapak Pembangunan tersebut. Kini, Orde Reformasi punya cara dan tabiat tersendiri dalam melanjutkan penataan kenegaraan, meski di sana-sini tampak tak lebih baik dari rezim sebelumnya.

Rivalitas politik yang tajam antara Prabowo dan Jokowi berdampak pada ketegangan dan polarisasi di masyarakat

Lantas sampai kapan peralihan kekuasaan di negeri ini terbebas dari dendam dan konflik politik para pembesar Republik? Kita tentu merindukan peralihan kekuasaan yang berlangsung damai, ksatria, tidak saling melukai, dan  memberi teladan berpolitik yang baik bagi generasi beikutnya. Sungguh, bangsa ini merindukan seorang negarawan, bukan penguasa.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here