Pasar Karangploso, Kabupaten Malang

Kongkalikong di Paguyuban, GNPK Lapor ke Kejati Jatim

0
157

Nusantara.news, Kabupaten Malang – Informasi yang awalnya berasal dari laporan terkait adanya dugaan “permainan” di paguyuban pasar Karangploso di Kabupaten Malang, kini menjadi isu yang berkembang di Kabupaten Malang. Setelah dilacak lebih dalam ditemukan adanya indikasi dugaan korupsi. Temuan inilah yang didapat oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jawa Timur.

Awal mula proyek pembangunan pasar grosir sayur Karangploso merupakan kerjasama antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Malang melalui dana alokasi khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014.

Namun, karena pembangunan tidak sesuai ekspektasi, seperti banyak pedagang lama yang justru tidak mendapat tempat karena tergeser dari yang baru, akhirnya mengarah pada indikasi permainan dalam proses pembangunannya. Pasar sayur-mayur itu  kini dibangun lagi dengan swadaya pedagang yang dihimpun paguyuban.

Awal mula indikasi tersebut bermula pedagang yang curiga adanya penarikan dana untuk pembayaran yang dinilai tidak wajar. Hal ini membuat para pedagang menuntut transparansi.

“Kami melihat ada keganjalan atau hal yang tidak wajar pada pembayaran yang cukup besar dibanding sebelumnya. Kami butuh transparansi keluar-masuknya keuangan tersebut. Jadi wajar kalau pedagang menduga macam-macam kepada paguyuban,” Sardjono, salah seorang pedagang pasar Karangploso.

Sementara itu, Buyung Trisna, Ketua Divisi Indoksi MCW yang juga pernah mendampingi dan mengkaji kasus ini mengatakan bahwa memang benar ada permainan dalam penyelenggaraan pembangunannya.

“Indikasi dapat terlihat ada pada paguyuban pasar terpadu yang diduga telah melakukan penipuan terhadap pedagang pasar yang lama. Alasannya lapak tersebut sudah penuh dan akan memberikan lapak kepada pedagang pasar baru,” ujarnya kepada Nusantara.news, Jumat (24/2/2017)

“Sementara pedagang pasar lama telah membayar retribusi pasar kepada pihak paguyuban sebagaimana telah di atur dalam perundang-undangan,” ungkap Buyung dalam slide presentasi advokasi yang dilakukannya. Buyung menyoroti prakiraan pembangunan yang dikelola swadaya yang awalnya Rp1,5 miliar, namun tiba-tiba berubah menjadi Rp4,1 miliar.

“Padahal nyatanya hari ini untuk dana pembangunan sebesar itu, hasilnya sungguh tak layak. Salah satunya adalah ukuran lapak yang terlalu kecil dan sempit,” tukasnya. Buyung juga mengamati bahwa LPJ Pembagunan Pasar yang tidak lengkap, karena isi laporan yang sangat ringkas, serta tidak ada penyertaan bukti kwitansi atau lampiran pengeluaran dana.

Di tempat terpisah, Mariyadi SH, Ketua GNPK Jatim membenarkan laporan dari pedagang terkait indikasi tindakan korupsi dari pengurus paguyuban yang diduga dilakukan dengan cara yang tidak transparan. Sampai saat ini GNPK sudah mempelajari dengan cermat terkait laporan itu.

“Hasil laporan itu langsung kami teruskan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Karena kami menduga ada unsur korupsi di dalamnya,” tukas Mariyadi. Ia menjelaskan, paguyuban selama ini sudah menerima kucuran dari Pemerintah Kabupaten Malang yang besarnya mencapai Rp5 miliar, namun masih juga menerima pembayaran lapak dari pedagang.

Besarnya biaya  lapak bervariasi. Lapak jenis lesehan atau meja ditarik pada kisaran Rp6,5 juta, sementara lapak dengan cara berjualan di mobil terbuka atau pick up besarnya mencapai Rp11,5 juta.

“Dananya sangat besar. Dari Pemkab Malang saja mencapai Rp5 miliar, belum dari lapak-lapak yang jumlah pedagangnya mencapai 400 orang/pedagang. Kalau diselewengkan berarti bisa mencapai miliaran rupiah,” kata Mariyadi.

Belum cukup sampai di situ. Masih ada pemasukan lain yang penggunaannya tidak jelas. Misalnya, mobil masuk dan keluar pasar dikenakan biaya retribusi Rp5.000 per hari. Kini GNPK sudah menyiapkan dan melengkapi berkas dokumen pendukung yang  dalam waktu dekat ini akan diberikan pada Kejati Jawa Timur. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here