Kongkalingkong di Balik Perdagangan Singkong

1
335
Warga memanen ketela pohon di persawahan Desa Ngadimulyo, Kedu, Temanggung, Jateng, Kamis (25/9). ANTARA FOTO/Anis Efizudin/Asf/mes/14.

Nusantara.news, Jakarta – Singkong bukan lagi simbol keterbelakangan. Bahkan di restoran-restoran ternama di Jakarta banyak produk kuliner bergengsi yang terbuat dari bahan dasar singkong. Tapi anehnya ribuan petani di Lampung, antara lain Lampung Utara, Lampung Timur dan Lampung Tengah mendemo kantor bupatinya akibat anjloknya harga singkong.

Ada satu hal menarik, seseorang dengan nama akun @BrandNewBoy mengunggah pengalamannya di situs pergunjingan Kaskus. Dia menemukan singkong mahal seharga Rp37.500 per Kg di toko swalayan yang khusus menjual sayur dan buah segar. Saat protes ke swalayan mahal amat, penjaga swalayan itu menjelaskan yang dijual bukan singkong, melainkan Cassava dari Italia.

Singkat cerita, pemilik akun @BrandNewBoy itu penasaran dan membelinya, setelah sampai di rumah Cassava asal Italia itu dimasak. Ternyata rasanya tidak jauh beda dengan singkong biasa. “Gua kira ada rasa keju-kejunya gitu,” tulisnya.

Apa yang diunggah pemilik akun @BrandNewBoy bukan hal mengejutkan. Singkong dengan nama Cassava, karena nama internasionalnya memang itu, dijual di atas harga puluhan ribu di sejumlah toko swalayan. Harga itu sudah pasti amat njomplang dibandingkan dengan harga singkong di tingkat petani di Lampung yang belakangan ini harganya jatuh hingga Rp400 per Kg.

Jatuhnya harga singkong yang normalnya sekitar Rp1200 per Kg itu sudah pasti dikeluhkan petani. Ahmad Prakoso, seorang petani singkong di Proyek Pemukiman Angkatan Laut (Prokimal), Banjarsari, Kecamatan Cempaka, Lampung Utara, saat dihubungi Nusantara.news melalui sambungan telepon membenarkan jatuhnya harga singkong, yang bahkan hanya Rp200 per Kg di kebun.

Rendahnya harga itu terkait dengan tingginya biaya angkut dan biaya panen yang ada hitung-hitungannya sendiri. Di pengepul Kotabumi memang harganya Rp400 per Kg, dikurangi potongan yang disebut uang karung 20% dan biaya angkut serta uang panen, petani hanya tinggal mendapatkan Rp200 per Kg. Kalau yang dipanen itu 1 hektar berarti selama satu musim panen sekitar 7-8 bulan, petani itu hanya mendapatkan pengasilan Rp200 x 23 ton sama dengan Rp4,6 juta.

“Kalau dihitung biaya tanam, perawatan dan tenaga jelas rugi. Sebelumnya setiap hektar bisa panen sedikitnya Rp15 juta sekarang kurang dari Rp5 juta,” jelas Prakoso yang juga membuka warung kecil-kecilan di desanya kepada nusantara,news, Jumat (4/8) sore.

Meskipun singkong banyak dibutuhkan oleh sektor pangan dan non pangan dan masih menjadi produk pertanian unggulan di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Lampung, namun belum dianggap sebagai komoditas yang tata-niaganya perlu diatur oleh pemerintah. Ketiadaan aturan ini membuat petani yang tidak berdaya menghadapi Kartel Singkong dibuat tak berdaya

Ketiadaan regulasi ini memungkinkan terjadinya “tipu-tipu” yang membuat barang yang sama dijual dengan harga yang jauh berbeda antara tempat yang satu dengan tempat lainnya. Buktinya ada swalayan yang menjual dengan harga puluhan ribu per kilogram hanya dengan mengganti nama Singkong dengan Cassava. Sudah itu dilabeli pula dengan sebutan asal Italia.

Anjloknya harga singkong di Lampung, ujar Ahmad Prakoso berdasarkan informasi yang beredar di lingkungan para pedagang pengepul di Kotabumi adalah karena membanjirnya singkong impor yang didatangkan dari Vietnam dan Thailand. “Katanya sih begitu, maka kita pasrah saja saat singkong kita ditimbang dan dihargai hanya Rp400 per kilo,” bebernya.

Indikasi kartel memang tampak dalam pola perdagangan singkong di Kotabumi, Lampung Utara. Meskipun banyak pedagang pengepul tapi rata-rata menawarkan harga yang seragam kepada penjual singkong. Persaingan di antara mereka bukan pada harga melainkan timbangan. Kalau timbangannya dipercaya maka banyak petani atau pemborong yang menjual singkong padanya.

“Kami masih menjual ke pabrik yang harganya sudah dipatok. Untung kami juga kecil Pak,” ungkap seorang pedagang pengepul di Kotabumi yang dihubungi nusantara.news ke nomer telepon yang diberikan Prakoso, Jumat (4/8) sore. Kokoh yang enggan disebutkan namanya itu juga menyebut, setiap ada perubahan harga mereka berkumpul diantara pedagang pengepul untuk sama-sama menentukan harga beli dari petani atau pemborong dan harga jual ke pabrik.

Belakangan muncul isu serbuan singkong dari Vietnam yang membuat harga singkong di Lampung anjlok. Baiklah kita cek ke sumber Badan Pusat Statistik (BPS), benarkah adanya serbuan singkong impor yang berpengaruh terhadap harga? Mengutip data BPS 2017, sepanjang Semester I memang ada impor senilai 613,2 ribu US dolar atau setara dengan 3,2 ribu ton. Itu angka nasional, sedangkan di Lampung sendiri produksi singkong per tahun rata-rata lebih dari 7 juta ton.

Artinya angka impor singkong nasional per semester 3,2 ribu ton itu tidak sebanding dengan produksi nasional singkong yang per tahun 21 juta ton, atau 10,5 juta per semester. Maka sangat diragukan apabila besaran impor yang terlalu kecil dibandingkan produk singkong nasional itu dapat berpengaruh terhadap harga. Di sini sudah menjelaskan, betapa Kartel Singkong bisa menetapkan harga secara semena-mena yang tentu saja akan menggerus kesejahteraan petani singkong.

Produksi Singkong Nasional                   

Produksi singkong dalam lima tahun terakhir, sejak 2011 hingga 2015 cenderung menurun. Pada 2011 produksi singkong mencapai 24 044 025 ton, naik tipis pada 2012 menjadi 24 177 372 ton, selanjutnya terus menurun pada tiga tahun terakhir, masing-masing 23 936 921 ton (2013), 23 436 384 ton (2014), dan 21 801 415 ton (2015).

Tercatat sejak 1980 hingga 2016 terjadi penurunan luas lahan panen rata-rata 1,39 % per tahun. Tahun 1980 luas lahan panen singkong mencapai 1,41 juta hektar dan tahun 2016 tinggal 0,88 juta hektar. Bahkan dalam 5 tahun terakhir penurunan luas lahan mengalami percepatan hingga 8,98% per tahun.

Toh demikian produktivitas singkong sejak 1980-2016 justru mengalami peningkatan. Bila tahun 1980 lahan per hektar hanya menghasilkan 97,51 kuintal per hektar, tahun 2016 mencapai 239,13 kuintal per hektar. Peningkatan produktvitas dalam 5 tahun terakhir juga cenderung meningkat 2,85 %.

Rata-rata luas panen ubi kayu tahun 2011-2016, ditiga (3) provinsi sentra singkong berkontribusi sebesar 57,10%. Provinsi tersebut adalah Lampung (27,71%), Jawa Timur (14,80%) dan Jawa Tengah (14,59%). Demikian juga produksinya di tiga provinsi tersebut berkontribusi 66,32%. Provinsi tersebut adalah Lampung (33,93%), Jawa Tengah (16,68%) dan Jawa Timur (15,71%).

Pertumbuhan volume ekspor singkong tahun 2000-2015 rata-rata meningkat sebesar 96,21% per tahun, demikian halnya dengan nilai ekspornya yang meningkat sebesar 118,22% per tahun. Ekspor singkong Indonesia dalam bentuk segar dan olahanya itu dalam bentuk pati singkong (cassava flour), ubi kayu keeping kering (cassava shredded) dan ubi kayu pelet (cassava pellets) terutama ke Taiwan, Philipina, Australia, Malaysia, Inggris dan Brunei Darusalam.

Toh demikian, Indonesia juga mengimpor singkong dari negara lain. Volume impor singkong pada periode 2000-2015 sebesar 76,32% per tahun, lebih tinggi dari pertumbuhan nilai impor ubi kayu yakni sebesar 67,41% per tahun. Impor singkong Indonesia umumnya dalam bentuk pati ubikayu (cassava flour), kepingan kering (cassava shredded) dan pelet (Cassava pellets). Singkong impor didatangkan dari Thailand, Vietnam dan Myanmar.

Sedangkan perbandingan volume ekspor terhadap impor singkong, tahun 2015 lalu diperkirakan surplus 1,027 juta ton, dan diperkirakan surplus singkong terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2016 diperkirakan surplus 327,27 ribu ton, pada tahun 2017 diperkirakan surplus 656,17 ribu ton, tahun 2018 diperkirakan surplus 923,85 ton. Begitu juga pada tahun 2019 dan 2020 diperkirakan masih surplus masing-masing sebesar 469,29 juta ton dan 708,31 ribu ton.

Begitulah gambaran produksi singkong sebagaimana dikutip dari situs http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id. Tapi kenyataannya kecenderungan impor singkong telah dikeluhkan sejumlah petani. Bahkan sempat, petani asal Lampung Tengah dengan dikawal bupatinya mendemo kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta pada awal Mei 2017 lalu karena harga singkong di daerahnya anjlok hingga Rp400 per Kg.

Untuk itu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, ungkap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito di kantornya, Jakarta, Rabu (31/5) lalu akan menerbitkan tata niaga impor sngkong yang hingga saat ini menjadi andalan petani di Provinsi Lampung.

Namun janji manis Menteri Perdagangan yang akan berkoordinasi dengan Menteri Pertanian tentang Tata Niaga Singkong itu tak segera ditepati. Saat janji itu ditagih ke Menteri Pertanian Amran Sulaiman di sela-sela Rapat Kerja dengan Komisi IV DR di Kompleks Parlemen Jakarta,  Rabu, 7 Juni 2017, Amran menjawab sedang memproses regulasi itu yang akan selesai paling lambat satu bulan ke depan. Apakah di bulan Agustus 2017 ini janji itu sudah ditepati? Tak ada kabar beritanya.

Kentara sekali, memang ada praktek kongkalingkong yang mengatur perdagangan singkong, sehingga pengaturan oleh pemerintah yang dijanjikan sejak Mei 2017 yang lalu hingga berita ini ditulis belum ada realisasi.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here