Kesenjangan dan Konglomerasi (4)

Konglomerasi Cina dalam Perspektif Politik

0
415
Sekadar ilustrasi: peristiwa kerusuhan berlatar etnis di Malaysia, 13 Mei 1969.

Nusantara.news – Kesenjangan sosial sudah berwujud ketidak-adilan sosial, hal ini muncul ketika Ahok tampil sebagai sosok pemimpin yang zalim terhadap rakyat kecil. Semenjak kehadiran Ahok, sentimen ras anti Cina membesar antara pribumi dan non-pribumi, apalagi Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo terkesan melindungi Ahok mulai dari kasus Sumber Waras, reklamasi, Taman BMW (Bersih, Manusiawi dan Wibawa), pembelian lahan di Cengkareng dan terakhir kasus penistaan agama.

Baru-baru ini kita dikejutkan ketika nama Ahok muncul lagi di BAP kasus e-KTP bersama nama-nama besar lain seperti Setya Novanto (Ketua DPR), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Olly Dondokambey (Gubernur Sulawesi Utara), Budiman Sudjatmiko (anggota DPR), dll yang konon termasuk daftar nama yang terlibat kasus korupsi e-KTP.

Pemerintah seharusnya peka dalam hal ini, rilis data Oxfam dimana 4 orang terkaya kakak beradik Budi Hartono dan Michael Hartono (Djarum), Susilo Wonowidjojo (Gudang Garam), dan Eka Tjipta Widjaja (Sinarmas), mempunyai kekayaan setara USD 25 miliar (Rp 315 triliun) sama besar dengan aset 100 juta orang miskin di Indonesia. Eka Tjipta Widjaja dengan 24 orang pengusaha sawit mempunyai lahan 5,1 juta hektar atau separuh pulau Jawa dengan kekayaan hampir Rp 1000 triliun.

Luar biasa sudah, apa yang menjadi realita kehidupan ekonomi tentang kesenjangan sosial di Indonesia yang perlu terobosan politik agar pribumi bisa mengejar ketinggalan. Jika normatif secara deret hitung pertumbuhan pribumi akan semakin jauh ketinggalan.

Belajar dari Kerusuhan Sosial Malaysia 1969 (The Malay Dilemma)

Tahun 1969 ketika Pemilu di Malaysia, Partai golongan Tionghoa (Democratic Action Party) hampir saja mengimbangi Partai UMNO (United Malays National Organization), membuat terjadinya ketegangan sosial, karena etnis Cina menguasai ekonomi sehingga muncul sentimen pada etnis Melayu sebagai pribumi. Hal ini terjadi karena peningkatan suara partai Cina, dan diadakan pawai kemenangan yang memancing etnis Melayu untuk makar. Kerusuhan sosial tak terelakkan, karena etnis Cina melakukan perlawanan.

Peristiwa rasis ini salah satu yang terburuk di Asia, terakhir jumlah korban mencapai 196 tewas, 439 luka-luka, 39 hilang, dan 9.143 ditahan, 211 kendaraan musnah, tapi spekulasi di media ada 700 orang yang terbunuh.

Insiden ini menimbulkan kemarahan di Singapura yang baru dua tahun merdeka dari Malaysia, dan dikuasai oleh Lee Kuan Yew serta etnis Cina. Rakyat Singapura, khususnya etnis Cina melakukan teror terhadap warga Melayu di Singapura.

Pemerintah Malaysia, setelah kerusuhan memberlakukan Undang-Undang Darurat, dan membekukan parlemen (setelah dua tahun sejak 1969, pada tahun 1971 terbentuk kembali). Kerusuhan ini menyebabkan Mahathir Mohamad, tokoh Melayu kala itu dipecat dari Partai UMNO. Namun hal ini malah mempopulerkan dirinya, dan mendorongnya untuk menulis buku “The Malay Dilemma”, yang isinya memecahkan ketegangan rasial di Malaysia. Lalu, Tunku Abdul Rahman digulingkan, dan pemerintahan didominasi oleh “Ultra Melayu” yang menuntut Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia (NEP/New Economic Policy).

Pemerintahan darurat dipegang oleh Wakil Perdana Menteri Tun Abdul Razak sebagai Majelis Gerakan Negara atau MAGERAN. Buku Mahathir Mohamad dilarang beredar, dia dan Anwar Ibrahim dikucilkan.

Pada tahun 1970 dikeluarkan NEP, warga Melayu diprioritaskan dalam seluruh kebijakan pemerintahan, yang masyarakatnya pluralis dengan komposisi etnis: Melayu (55%), Cina (23%), India (7,5%), dan sisanya adalah pendatang (Indonesia, Filipina, Thailand).

Kepemimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad (1971) telah mengantarkan Malaysia sebagai salah satu negara industri baru, dan dapat bertahan terhadap serangan mata uang di tahun 1997, sementara Indonesia tertinggal jauh dan belum keluar dari krisis keuangan.

Dengan GNP sebesar USD 4.500 padahal baru merdeka di tahun 1957, dengan jumlah penduduk sekitar 27 juta orang, Malaysia hadir sebagai salah satu negara yang sejahtera di kawasan Asia. Walaupun pernah mengalami kerusuhan rasis di tahun 1969, tetapi akhirnya menjadi titik balik berkuasanya etnis Melayu di negeri sendiri. Patut kita contoh demi mengejar ketinggalan pribumi dari etnis Cina di Indonesia.

Kemajuan etnis Melayu di Malaysia karena ‘kebijakan subyektif’ dari Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang telah berhasil menempatkan etnis Melayu sebagai penguasa ekonomi sebesar 30% di tahun 1990-an, kemudian naik menjadi 40% di sekitar tahun 2000, padahal di tahun 1970-an baru mencapai 2,5%.

Redistribusi aset negara

Reaksi Presiden Joko Widodo ketika melihat data Oxfam bahwa 4 orang terkaya asetnya setara 100 juta orang miskin di Indonesia, cukup positif karena memulai wacana distribusi aset negara untuk orang miskin dengan program produktif.

Tepatnya, di depan Pengukuhan Partai Hanura, pada 22 Februari 2017, dinyatakan bahwa tiga hal besar akan kita lakukan dalam kebijakan pemerataan ekonomi, adalah: 1. Reformasi Agraria; 2. Redistribusi Aset dengan memperluas akses permodalan; serta 3. Pembangunan SDM melalui Pendidikan Vokasional.

Kita akan membagikan aset negara (tanah), khususnya lahan tidak produktif kepada rakyat, agar bisa mempunyai akses ke perbankan untuk usaha UKM yang produktif. Redistribusi aset diharapkan mengurangi kesenjangan antar-wilayah. Khusus Jabodetabek, lahan tidak produktif disediakan BUMN untuk BUMN yang bergerak di bidang perumahan, untuk membangun RSS (Rumah Sangat Sederhana) dalam rangka mengurangi kebutuhan rumah sederhana yang mencapai 15 juta unit. Ini ekses tidak berjalannya program 1:3:5, karena pengembang swasta tidak menjalankannya dengan alasan rasio tersebut sudah tidak layak secara ekonomi sehubungan dengan mahalnya harga tanah di Jabodetabek.

Untuk mendukung kebijakan redistribusi aset menjadi hal produktif, akses ke permodalan juga ditingkatkan. KUR (Kredit Usaha Rakyat) ditingkatkan, setelah itu baru peningkatan mutu SDM dengan pendidikan keterampilan vokasional. Masalahnya, Pemerintah terbatas ruang fiskal untuk membiayai keinginan ini karena terbatasnya anggaran APBN.

Jaring Pengaman Sosial (JPS) tetap dilakukan dengan Kartu Pintar, Kartu Sehat, agar mengurangi beban yang miskin dalam kehidupan standar hidup layak. Walaupun begitu jumlah orang miskin relatif tidak berubah, padahal pertumbuhan ekonomi 5%.

Ekonomi Kerakyatan (UKM) ciri pasarnya kepada pasar yang bersaing sempurna, karena mekanisme pasar yang obyektif dan tingkat persaingan yang setara. Pasar jenis ini menjadi monopoli atau oligopoli tanpa kehadiran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator.

Ketidak-adilan ekonomi ibarat api dalam sekam

Peran demokrasi diharapkan mampu mengoreksi distorsi ekonomi termasuk soal kesenjangan pemilikan aset. Bila demokrasi mandul, maka status quo kekuatan pasar akan mengembalikan posisi kepada keseimbangan pasar yang tidak stabil. Keadilan ekonomi hanya sebagai komoditi politik yang selalu dipromosikan untuk menipu rakyat. Pertumbuhan ekonomi tidak lagi berkorelasi dengan ketersediaan lapangan kerja dan pengurangan angka kemiskinan.

Konglomerasi menjadi negatif kehadirannya karena mampu mempengaruhi, bahkan mendikte butir-butir regulasi dan memesan kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka.

Faktanya,  pemegang posisi politik bisa menjadi kaya dengan kekuatan politik yang dimiliki, dan itu diperoleh dalam waktu yang singkat. Sistem pasar di negara yang dikuasai oleh oligarki memungkinkan semua itu terjadi, termasuk Indonesia. Karena itu demokrasi harus mampu mengontrol kekuatan pasar, agar demokrasi tidak menjadi komoditas politik para pemilik modal.

Kolusi antara kekuatan ekonomi dan kekuatan politik di dalam sistem pasar menimbulkan ketidak-adilan yang tercermin dalam kesenjangan pendapatan dan kekayaan, seperti yang terjadi di negara kita.

Sistem demokrasi diharapkan mampu mengubah keputusan pasar dan menghasilkan sebuah kondisi distribusi kekuatan ekonomi yang lebih merata dibanding bila sistem pasar mengambil keputusan sendiri. Kebijakan redistribusi berperan menemukan prinsip demokrasi dan prinsip pasar kapitalistik agar tidak terjadi benturan. Ekonomi rakyat akan tumbuh stabil dan berkelanjutan di bawah pemerintahan yang mampu melakukan ‘demokratisasi ekonomi’ dan keadilan redistribusi.

Kesenjangan, ujungnya akan memicu ketidakpuasan sosial dan instabilitas politik, seperti yang terjadi di Malaysia pada tahun 1969, dan Indonesia pada tahun 1998.

Negara-negara yang berhasil melakukan reformasi agraria, berhasil pula menurunkan kesenjangan sosial, baik distribusi pendapatan, maupun distribusi kekayaan. Jika kesenjangan sosial bisa diatasi, justru pertumbuhan akan melahirkan kelas menengah baru, seperti yang terjadi di Cina dan Korea Selatan. Demokrasi akan bertahan di negara yang kesenjangannya semakin lama semakin kecil.

Redistribusi aset dapat menghasilkan stabilitas alami dan manusiawi tanpa tekanan dan paksaan dari luar atau melalui aksi anarkis. Dalam hal ini tidak ada pertentangan antara pertumbuhan dan pemerataan.

Politik uang yang subur (transaksional), adalah akibat gagalnya keadilan ekonomi. Lapisan rakyat miskin adalah objek bagi elite (saat Pilkada), dan kekuatan ekonomi mengatur siapa yang menjadi pemimpin, dan elite yang mempengaruhi kebijakannya, karena dia menjadi pemimpin dukungan “bohir politik” yaitu si pemegang kendali ekonomi, yakni etnis Cina.

Keadilan dan demokrasi harus mampu mengendalikan pasar, jika tidak kekuatan pasar akan mengendalikan kedaulatan rakyat, seperti yang terjadi saat ini dengan keberadaan Ahok yang didukung para taipan. Demokrasi hanya bagian dari instrumen pasar dan parpol dikendalikan secara korporatif. Distribusi kekuatan pasar mencerminkan distribusi penguasaan aset. Keadilan harus menjadi kunci kemakmuran dan keadilan distributif adalah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Karena itu redistribusi aset produktif, dan integrasi ekonomi nasional harus menjadi komponen utama dalam  ekonomi kerakyatan.

Pemerintah punya hak sesuai konstitusi membuat kebijakan guna melindungi dan kebijakan yang memprioritaskan pribumi serta melindungi kaum ekonomi lemah karena itu adalah tujuan bernegara dan itu salah satu fungsi Negara.

Indonesia tidak ingin terjadi lagi kerusuhan rasial seperti tahun 1998, tapi hal ini bagai api dalam sekam. Secara struktural mengenai kesenjangan ekonomi, secara psikologis dipicu oleh perilaku Ahok yang sangat rasis.

Kehadiran etnis Cina di ranah politik Indonesia memperburuk situasi, karena perbedaan masalah kesenjangan di Indonesia, karena aset strategis dikuasai asing dan aset nasional dikuasai oleh non-pribumi (Cina).

Sentimen politik kesenjangan telah mencapai titik nadir dalam politik yang pada ujungnya jika ada faktor pemicu akan terjadi kerusuhan rasial. Pemerintah harus bijak mengantisipasi hal ini, karena perlindungan terhadap Ahok berpotensi menimbulkan kerusuhan rasial.

Rakyat sedang menunggu langkah bijak pemerintah dalam menyelesaikan ketidakadilan sosial karena dominasi ekonomi oleh etnis Cina. Hal ini telah membuktikan hancurnya demokrasi dan tatanan sosial tentang toleransi, karena rasionalitas yang diputar-balikkan dimana pengertian toleransi dan kebhinnekaan menjadi rancu ketika mayoritas dituntut menghormati minoritas. Sementara minoritas menari-nari di atas mayoritas yang luka mental akibat ketidakadilan sosial dan ekonomi.

Indonesia harus mampu meletakkan posisi etnis Cina, yang jelas harus dihapus istilah “non-pribumi”. Etnis Cina harus mendeklarasikan posisi kehadirannya sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sama seperti deklarasi yang dilakukan keturunan Arab pada awal kemerdekaan. Rekomitmen adalah suatu keniscayaan, pemerintah harus tanggap dan aktif mendorong hal tersebut. []

Baca juga: 

Konglomerat dalam Kancah Politik Nasional

Program Benteng dan ‘Ginandjar Boys’

World Overseas China’s Conference 1991

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here