Menelaah Konglomerat Indonesia (1)

Konglomerasi Penyebab Distorsi Ekonomi dan Kesenjangan

0
678
Ilustrasi

Nusantara.news – Pada era Soekarno (Orde Lama) sudah diwaspadai kehadiran konglomerasi Cina, karena menjadi medium perusahaan besar Belanda saat itu. Penempatan posisi khusus etnis Cina di era Belanda berlanjut pada Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi bahkan semakin menguat. Sebut saja 4 konglomerat Cina yang kekayaannya setara dengan 100 juta orang miskin di Indonesia.

Pada era Orde Lama, ada 5 besar perusahaan Belanda (sebelum dinasionalisasi), yaitu: 1. Borneo Sumatra Maatschappij (Borsumij); 2. NV. Lindeteves; 3. International Credit en Handel Vremiging; 4. Mirandolle & Voute; 5. Reis Companie, sebagai kekuatan penyeimbang Soekarno di Kabinet Perdana Menteri Natsir (1951), yang menelurkan Program Benteng dengan arsitek Prof. Sumitro Djojohadikoesoemo. Tercatat ada 5 perusahaan binaan, yaitu: 1. Dasaad Musin Concern (Mr. Dasaad), 2. PT Kantilmas (Djohan Djohor); 3. Firma Rahman Tamim; 4. Firma Hasjim Ning, dan 5. Central Trading Company (Pengusaha Minang binaan M. Hatta di Bukittinggi). Tahun 1955 Program Benteng dibubarkan karena dianggap diskriminatif oleh pengusaha Cina.

Berbagai langkah untuk mengantisipasi

Pada tahun 1959 Menteri Perdagangan Rachmad Muljomiseno mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1959 yang melarang semua perusahaan Cina melakukan kegiatan usaha di desa. Hal ini bertujuan agar usaha desa terlindungi dari usaha besar pihak asing, termasuk Cina. Saat itu terjadi pengusiran modal Cina dari wilayah pedesaan. Hal ini didukung oleh Sudjatmoko dan Prof. Sarbini (PSI), karena program ini merupakan strategi mendorong pertumbuhan berbasis pengusaha pribumi.

Secara nasional diusulkan pembangunan ekonomi dengan teknologi menengah yang akan menghasilkan pemerataan ekonomi karena bersifat padat karya. Pada gilirannya, pengusaha pribumi akan menjadi tuan di negeri sendiri. Kelompok ini mendapat dukungan Wakil Presiden Mohammad Hatta, Prof. Sumitro Djojohadikoesoemo, Perdana Menteri Wilopo, dan Syafruddin Prawiranegara agar tidak tergantung pada asing termasuk Cina, kemudian koperasi berdiri di desa, dengan harapan sebagai sokoguru ekonomi Indonesia.

Pada era Orde Baru isu pemerataan juga mengemuka karena Orde Baru dianggap menganak-emaskan pengusaha Cina, dan sangat pro orang kaya, orientasi hanya pada pertumbuhan dan stabilitas nasional. Keberadaan asing yang berpartner dengan pengusaha Cina pada Orde Baru, dikritik mahasiswa dengan peristiwa Malari (1974).

Soeharto menjawab hal-hal tersebut dengan program-program KIK (Kredit Investasi Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen), dan PIR (Perusahaan Inti Rakyat) melalui Keputusan Presiden yang bertujuan untuk melindungi kaum pribumi. Namun pengusaha Cina yang oportunistik tetap dapat “mengakali” aturan, dan selalu unggul walaupun pengusaha pribumi sudah diprioritaskan dan dilindungi.

Mengenai kesenjangan sebagai penyebab diskriminasi sosial, yang mengekalkan kepentingan orang kaya, sistem ini yang ingin diubah dari Program Benteng (Orde Lama), dan Ginandjar Boys (Orde Baru), namun keduanya gagal total.

Gugatan Terbuka atas dominasi pengusaha Cina

Pada Kongres Importir Nasional Seluruh Indonesia (KINSI) di Surabaya tanggal 19 Maret 1956, digemparkan oleh pidato Mr. Assaat (anggota KNIP sekaligus Menteri Dalam Negeri Kabinet Natsir 1950–1952). Assaat mengatakan bahwa orang-orang Cina itu sebagai golongan eksklusif, menolak pribumi, khususnya dalam ekonomi. Eksklusivitas Cina dalam ekonomi, pada prakteknya bersifat monopoli atau oligopoli sesama pengusaha Cina. Seorang Importir Indonesia yang ingin beroperasi harus menjual barang-barang yang diimpornya kepada pedagang grosir yang mayoritas Cina, sehingga situasi monopolistik ini tidak kondusif bagi pengusaha pribumi.

Keluhan seperti itu sudah terjadi sejak tahun 1956 pada importir, maka jangan heran jika harga pangan termasuk cabai yang akhir-akhir ini sulit dikendalikan Pemerintah, karena kartel dari importir dan pengepul merupakan jaringan pengusaha Cina. Harga cabai mencapai Rp 150.000 per kg, sementara cabai impor hanya Rp 50.000 saja per kg.

Setelah mempertanyakan kewarganegaraan Cina, dan menyatakan kesangsiannya terhadap loyalitas bangsa Cina yang saat itu masih dwi-kewarganegaraan.

Lebih lanjut Assaat mengatakan, “Saya percaya bahwa perlu diberi perlindungan khusus di bidang ekonomi untuk pribumi.”

Di akhir pidatonya, Assaat mengusulkan tiga hal sebagai suatu landasan perjuangan melawan dominasi Cina dan mendesak Pemerintah menempuh suatu kebijakan yang tegas-tegas rasial dalam membuat peraturan ekonomi.

Perdana Menteri Mahathir Mohamad di Malaysia era 1970-an sukses membuat kebijakan rasial dan mampu mendongkrak etnis Melayu, dari ketertinggalannya atas pengusaha Cina. Pandangan Assaat ini menjadi gerakan nasional “Asaatisme” karena perasaan anti Cina membesar disebabkan kegagalan program Benteng. Bahkan gerakan tersebut ingin pribumisasi yang dituangkan melalui Undang-Undang.

Hal ini dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1959 yang diprotes oleh pengusaha Cina sebagai kebijakan diskriminatif. Sayangnya, hanya PSI dan Masyumi parpol yang mendukung pribumisasi, sementara PKI, PNI, dan NU menganggap berlebihan.

Orde Baru melahirkan Undang-Undang Penanaman Modal tahun 1967, membuat keberadaan pengusaha Cina menguat, karena asing (PMA) perlu partner yang “siap” secara profesional, dan pengusaha etnis Cina lebih unggul dari pengusaha pribumi.

Awal Orde Baru Pengusaha Cina Belum Dominan

Pada tahun 1971, dari jumlah 2.061 perusahaan (PMDN) 59% masih milik negara (BUMN), 27% milik Cina, 11% milik pribumi, dan 3% dari pengusaha India dan Arab. Namun mulai terlihat ciri Ali – Baba versi baru, yakni pengusaha Cina berpartner dengan pengusaha mantan perwira tinggi militer khususnya AD yang dominan di era Orde Baru.

Pengusaha Cina melalui China’s Overseas, khususnya yang di Singapura, Taiwan, Hongkong, mulai mengakses ke sistem perbankan, dan dimulai korupsi (menerima suap), sehingga pengusaha Cina diprioritaskan dalam sistem perbankan nasional.

Keberadaan pengusaha Cina yang berpartner dengan kelompok militer, tercatat nama Tongdjoe, Liem Sioe Liong, Nyo Hansiang, Bob Hasan, pada awal Orde Baru. Sedangkan pada era 1980-an, tercatat ada Robby Sumampow era Pangab Jenderal Benny Moerdani, Tomi Winata, dan Aguan era Pangab Jenderal Eddy Sudrajat.

Nama-nama lain, ada Kelompok Usaha Aspac, Mayapada (M. Tahir –menantu Mochtar Riyadi–Lippo) menjadi model Ali – Baba baru, namun semenjak reformasi, TNI tidak boleh lagi berbisnis. Pada era Orde Lama ada nama Aslam, Narkam, dan Panggabean yang dekat dengan militer kala itu.

Komprador sebagai instrumen dalam konteks asing, cikal bakalnya dari usaha patungan asing dengan pengusaha Cina, karena surat pelanggaran regulasi maka pengusaha Cina memulai “kongkalikong” dengan birokrat untuk pengaturan regulasi atau tidak ditindak padahal melanggar regulasi.

Oligarki antara Pemerintah, legislatif dengan pengusaha sudah dimulai sejak awal 1980-an, dan menjadi KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang justru menjadi salah satu penyebab robohnya Orde Baru. Strategi pengusaha Cina berasumsi bahwa keberhasilan bisnis tergantung upaya memperoleh konsesi, kredit, dan lisensi pada era sekarang, tentu melalui mekanisme lelang. Dengan hal ini birokrat sebagai regulator menjadi faktor utama, sehingga KKN menjadi virus dalam kehidupan bernegara. Tercatat usaha patungan antara TNI dan pengusaha Cina, lahir Windu Kentjana (Salim Group), PT. Garuda Mataram, Mandala Airlines, Artha Graha, dan Aspac.

Persekutuan ini mempopulerkan istilah “Ali – Baba” di era Orde Lama, “Cukong” di era Orde Baru,  dan “Bohir” di era Reformasi.

Soeharto membatasi gerak Cina hanya dalam ekonomi, karena peristiwa Gestapu melibatkan etnis Cina di ranah politik. Soeharto berasumsi agar pribumi terlindungi, etnis Cina dibatasi hanya dalam ekonomi. Di tahun 1980-an mereka menjadi konglomerasi, bukan membangun kelas menengah baru yang akan mengangkat derajat ekonomi negara. Bukan juga konglomerasi seperti terjadi di Korea Selatan sebagai sokoguru ekonomi negara dan berhasil membangun kelas menengah baru.

Terlihat program Benteng dari segi menumbuhkan perusahaan baru sangat signifikan hasilnya, namun protes yang terus-menerus dari pengusaha Cina membuat program ini dihapus.

Sementara pada era awal 1980-an berdiri HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) yang pada umumnya pengusaha muda yang terkait bisnisnya dengan keluarga Soeharto. Pada era ini tercipta model pengusaha muda (pribumi) mayoritas anak-anak pejabat Orde Baru, dan Perwira Tinggi TNI berkolaborasi dengan Siti Hardijanti Rukmana, Bambang Trihatmodjo, dan Tommy Soeharto. Sebagian besar mereka pada tahap berikutnya menjadi Pengurus KADIN. Tercatat nama-nama Siswono, Ponco Sutowo, Aburizal Bakrie, A. Latief, Fahmi Idris, Sutrisno Bachir pada era awal kepemimpinan Hipmi. Lalu era Agung Laksono, Bambang Yoga, Bambang Wiyogo, Bambang Soesatyo (Ketua Komisi III/2017). Generasi berikutnya, ada Erick Tohir (Mahaka Group), Sandiaga Uno (Adaro), Wishnu Wardhana (Indika Group), Adi Tahir, dan lain-lain.

Posisi strategis pengusaha Cina sejak dari era Orde Lama telah menguasai impor, akses perbankan, besarnya modal, kontrol atas jaringan produksi dan distribusi, serta kelebihan gen Cina yang memang berbakat dagang.

Orientasi dagang ini yang memperburuk sistem ekonomi Indonesia, mental dagang sehingga tidak mau memasuki dunia industri, seperti yang terjadi dengan Astra (William Soerjadjaja) yang sampai saat ini belum ada satu jenis pun yang full manufacturing, hanya sebagai perakit karena habit berdagang. Berbeda dengan Thailand yang baru masuk industri otomotif (1980-an), namun telah memprakarsai belasan full manufacturing dengan lisensi produsen Jepang.

Pada akhirnya distorsi ekonomi yang terjadi, seperti pengakuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa pertumbuhan kurang berkorelasi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena kesenjangan akibat konglomerasi yang membuat aset terpusat pada segelintir orang, dimana 1% penduduk (taipan Cina) menguasai aset 51% dan 10% penduduk menguasai aset 77%.

Kesenjangan sosial di Indonesia sudah di ambang batas (tahap akut), kebijakan redistribusi aset harus menjadi prioritas mulai dari landreform, dan program khusus pembinaan pengusaha pribumi, dan pendidikan SDM dengan keterampilan khusus dilaksanakan secara revolusioner. Mengejar ketinggalan 4 pengusaha Cina terkaya dengan aset setara 100 juta orang miskin hanya bisa dilakukan dengan kebijakan subjektif dalam perspetif yang revolusioner. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here