Menelaah Konglomerat Indonesia (2)

Konglomerat Keuangan Kuasai 70% Industri Keuangan Indonesia

0
455

Nusantara.news – Tiga puluh satu grup keuangan menguasai aset senilai Rp 5.300 triliun atau 70% dari total aset industri keuangan secara nasional. Ini berbahaya karena jika satu bermasalah, bisa membawa dampak psikologis yang sistemik pada industri keuangan Indonesia. Jika terjadi tentu akan berdampak buruk pada sistem ekonomi nasional. Hal itu bisa terjadi karena industri keuangan, perbankan, asuransi, multi-finance, bursa saham, valas yang satu dengan lainnya saling terkait.

Tercatat bank pemerintah menguasai aset senilai Rp 2.660 triliun dari Rp 5.300 triliun aset industri keuangan Indonesia (50%), asing 35%, dan lokal 15%. Dari pemilik lokal tercatat 2 bank yang merupakan metamorfosa dari bank yang terkena BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) seperti  Simas (BII) dan Ganesha (Gajah Tunggal–BDNI), penerima BLBI kedua terbesar setelah BCA, yakni sekitar Rp 20 triliun, yang pemiliknya masih buron dan konon bermukin di Singapura tapi sering bolak-balik ke Indonesia.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengeluarkan peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan; dan peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan; untuk menghindari teori domino kehancuran karena usaha mereka satu dengan yang lain saling terintegrasi. Telah diminta kepada 31 pengelola industri keuangan untuk membuat profil risiko terintegrasi agar jelas pemetaan risikonya untuk diantisipasi oleh OJK jika salah satu bermasalah.

Dalam rilisnya, OJK menyatakan bahwa ada 50 grup industri keuangan, namun 31 di antaranya sudah menguasai 70% dari aset, sementara 19 grup lainnya adalah grup kecil dan baru yang menguasai 30% dari aset atau sekitar Rp 1.400 triliun.

Waspadai Petaka Lehman Brothers

Dikatakan bahwa konglomerasi keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan yang saling terkait satu sama lain dalam arti keterkaitan kepemilikan. Hal ini telah meningkatkan kompleksitas transaksi dan interaksi antar-lembaga keuangan dan antar-lembaga dalam sistem keuangan.

Pada acara Farewell Tax Amnesty yang diselenggarakan Kementerian Keuangan akhir Februari 2017 lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan akan mengeluarkan Perppu tentang keterbukaan informasi bank dalam rangka meratifikasi Konvensi Internasional tentang Rahasia Bank. OJK lebih besar tanggung jawabnya dalam menjaga iklim yang kondusif, terhadap sistem keuangan Indonesia. Jika terjadi hal buruk, seperti tahun 1998, biayanya sangat mahal dan sangat membebani keuangan negara, seperti BLBI pada tahun 1998 yang mencapai Rp 678 triliun. Belum lagi biaya politiknya, kita ingat bahwa dengan BLBI tersebut, IMF membuat 50 butir LoI yang sangat menekan pemerintah Indonesia, krisis tersebut masih dirasakan sampai sekarang.

Pada tahun 2008 terjadi kebangkrutan Lehman Brothers, dampaknya masih kita rasakan hingga saat ini, yang membuat resesi ekonomi di Amerika Serikat (AS) dan eksesnya terhadap seluruh ekonomi dunia.

Kita tahu bahwa Lehman Brothers adalah salah satu sokoguru perusahaan keuangan dunia milik pengusaha Yahudi. Posisinya sama dengan Goldman Sachs (AS), Rothschild (Inggris), Deutsche Bank (Jerman), JP Morgan (AS), Citibank, dan Chase Manhattan Bank, yang kesemuanya adalah mafia keuangan dunia. Kejatuhan Lehman Brothers disebabkan krisis kredit properti (Subprime Mortgage) atau juga dikenal dengan istilah American Bubble.

Amerika Serikat (AS) selama kepemimpinan Obama (8 tahun atau 2 periode), telah mampu memulihkan ekonomi AS, kemudian kini AS dipimpin oleh Donald Trump yang ambisius dan proteksionis. Kasus Lehman Brothers telah menjadi catatan khusus dan menjadi perhatian setiap negara karena era ekonomi portfolio (rezim keuangan) ekonomi satu negara terkait dengan negara lainnya, apalagi negara sekelas AS yang merupakan negara terbesar dan menguasai aset serta sistem keuangan global. OJK mengantisipasi “petaka” Lehman Brothers terulang, dan POJK mewaspadai dampak sistemik dari perlambatan ekonomi dunia.

Perlambatan Ekonomi Cina

Hal lain yang perlu diawasi adalah tren penurunan ekonomi Cina yang mengakibatkan menguatnya ekonomi AS. Dalam waktu dekat the Fed akan meningkatkan suku bunga yang tentu akan memperkuat posisi mata uang dolar Amerika Serikat (USD). Sedangkan untuk stabilisasi Yuan (RMB), Cina membutuhkan dana sebesar USD 110 setiap bulannya, dan akan menggerus cadangan devisa negaranya. Angka psikologis USD 3 triliun yang dijaga saat ini telah tembus akibat depresiasi Yuan terhadap USD.

Kita tidak tahu seberapa besar dampaknya jika rencana the Fed menaikkan suku bunga terwujud, yang diproyeksikan sejumlah tiga kali dalam kurun waktu relatif singkat. Ketegangan politik di Asia Selatan juga ikut memicu perburukan ekonomi di Asia, khususnya setelah Korea Utara melepas rudal yang jatuh di kawasan laut Jepang.

AS bereaksi melindungi sekutunya, Korea Selatan dan Jepang, dengan menempatkan anti-rudal di Korea Selatan dan kapal induk AS lalu-lalang di sekitar perairan laut Asia Selatan. Hal ini menimbulkan sensitifitas Cina yang merasa Korea Utara hanya sasaran antara, tujuan AS adalah Cina.

Hal ini wajar karena Trump saat kampanye terakhir, yang menjadi titik balik kemenangannya terhadap Hillary Clinton, menganggap Cina sebagai musuh utama di perang dingin, dan AS akan menjadi negara terbesar di perdagangan dunia (Make America Great Again).

Perlu juga diwaspadai, karena Trump hanya berkedok Populisme, sejatinya dia adalah Yahudi. Hal itu terlihat dari dukungannya kepada Inggris dalam hal Brexit (British Exit). Keluarnya Inggris dari Uni Eropa melalui referendum, selain soal posisi ekonomi Jerman yang unggul memanfaatkan Uni Eropa, juga persoalan musuh bebuyutan antara bangsa Arya dengan Yahudi (Hitler). Berikutnya, keakraban yang mencolok antara Donald Trump dengan Benjamin Netanyahu (Perdana Menteri Israel) dalam hal pembatalan kebijakan Obama, terkait Kemerdekaan Palestina dan Nuklir Iran, serta kebijakan anti-Islam dalam hal imigrasi yang melanggar Konstitusi AS sehingga akhirnya diintervensi Yudikatif AS.

Selanjutnya, Trump merekrut pebisnis Yahudi; menantunya yang Yahudi Ortodok (Jared Kushner) dan Carl Icahn (Sponsor Trump menjadi Presiden AS, pemilik Icahn Enterprises dan pemilik Freeport), yang menjadi Staf Khusus. Lalu Wilbur Ross (Menteri Perdagangan) mantan Eksekutif Utama Rothschild, Rex Tillerson (Menteri Luar Negeri) mantan Bos Exxon Mobile yang juga sahabat Vladimir Putin, Steven Mnuchin (Menteri Keuangan) mantan Eksekutif Goldman Sachs yang diprotes karena ikut memperburuk ekonomi AS pada tahun 2008. Jelas orang-orang dekat Trump adalah pengusaha Yahudi Ortodoks Partai Republik yang berbeda kebijakan dengan pengusaha Yahudi dari Partai Demokrat.

Perlambatan ekonomi Cina berbahaya karena pemerintahan Joko Widodo sangat mesra dengan pemerintahan Cina, khususnya mengenai pembangunan infrastruktur, walaupun pada tahun 2016 investasi Cina baru mencapai Rp 43 triliun. Jadi tak sebesar sebagaimana cerita yang berkembang. Apalagi jika dibanding investasi Arab Saudi dengan kedatangan Raja Salman Al Saud dengan membawa USD 9,4 miliar atau setara Rp 126 triliun (USD 1,- = Rp 13.400,-) dimana USD 6 miliar untuk kilang migas di Cilacap; USD 1 miliar untuk pariwisata di Sumatera Barat (Pantai Mandek); USD 2,4 miliar untuk infrastruktur (tol, bandara, dan pelabuhan laut), jika terealisasi Saudi menjadi investor terbesar setelah Singapura (USD 9,8 miliar).

Pertumbuhan bank di Indonesia dan konglomerasi

Aset bank-bank di Indonesia tumbuh 10%, dan posisi 4 bank pemerintah dengan aset mencapai 50% aset perbankan nasional sangat baik, kecuali Bank Mandiri yang mengalami kredit macet di ambang batas karena didominasi kredit korporatif. Jika ekonomi bermasalah, karena sejatinya salah satu nasabah kakapnya bermasalah, akan sangat berpengaruh pada kesehatan Bank Mandiri. Sehingga sejak tahun 2015 posisi puncak disalip Bank BRI yang asetnya pada tahun 2016 mencapai Rp 964 triliun, sementara Bank Mandiri di posisi kedua dengan aset Rp 846 triliun.

Tercatat ada beberapa bank dengan pertumbuhan aset yang baik, seperti BTN 24,54%; Panin 8,61%; kelebihan dua bank ini mereka sangat baik menjaga produktivitas dan kualitas aset.

OJK sejatinya akan mengawasi pengelolaan dan kinerja bank-bank Indonesia karena kepemilikan yang terintegrasi oleh konglomerat.

Karakteristik konglomerasi yang merugikan khususnya tiga hal, yaitu:

  1. Sangat tergantung pada APBN dan proteksi pemerintah, padahal pemerintah berharap APBN hanya sebagai supporting, lokomotif utama adalah swasta nasional.
  2. Motor dari KKN, sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan akhirnya tidak efisien
  3. Mengandalkan pasar dalam negeri.

Pada tahun 2013 jumlah harta 50 orang terkaya (etnis Cina) mencapai Rp 1.115 triliun setara dengan 50% utang pemerintah Indonesia yang saat itu Rp 2.273 triliun, dan sekarang (awal 2017) mencapai Rp 4.300 triliun.

Jumlah konglomerat di bawah 100 orang menyumbang 50% PDB nasional. Kembali mengetuk hati kita bahwa kemiskinan tahun 2014 justru bertambah dari 25,55 juta orang menjadi 28,55 juta orang. Tak heran jika di tahun 2016 aset 4 orang terkaya setara dengan 100 juta orang miskin di Indonesia.

Lebih parah lagi, jika melihat Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index) tahun 2013, terjadi kenaikan 1,75% menjadi 1,89%. Konglomerasi memperparah kesenjangan sosial karena aset terfokus pada segelintir orang. Dengan pengaruhnya, mereka bisa mendikte pemerintah, seperti kasus reklamasi pantai utara Jakarta dengan mendikte Ahok dan Joko Widodo, walaupun negatif  hasil amdalnya, tetap dicari celah agar proyek tersebut bisa berlanjut.

Kehadiran konglomerasi yang diversifikasi usaha dari hilir ke hulu mematikan usaha kecil (pribumi) yang akan mempertebal rasa ketidaksukaan pada etnis Cina.

Peristiwa 1998, krisis mata uang yang berekses bank-bank mengalami rush dan pemerintah menalangi bank-bank yang bermasalah dengan BLBI yang mencapai Rp 678 triliun, justru banyak dinikmati oleh bank yang dimiliki etnis Cina. Sementara pemerintah membayar dari pajak yang dipungut dari rakyat Indonesia.

Kehadiran konglomerasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi, namun dengan pernyataan Sri Mulyani Indrawati bahwa pertumbuhan ekonomi 5% pada tahun 2016, seharusnya ada lapangan pekerjaan baru sekitar 2 juta orang, tapi ternyata hanya tercatat 700 ribu orang. Harusnya angka kemiskinan juga beriring dengan penurunan angka kemiskinan, tapi ternyata tidak terjadi, malah angka kemiskinan makin dalam.

Jawabannya sederhana, karena 10% penduduk menguasai aset 70% alias terfokus hanya untuk segelintir orang saja. []

Baca juga: Konglomerasi Penyebab Distorsi Ekonomi dan Kesenjangan

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here