Polemik APBN 2018

Konsekuensi Tak Ada APBN Perubahan 2018

0
89
Asumsi makro ekonomi pada APBN 2018 dan realisasinya hingga Juni 2018 (Sumber: Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bappenas, diolah).

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar memastikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 tidak perlu dibuatkan APBN Perubahan.

Alasannya, postur APBN 2018 yang ada saat ini masih sesuai dengan keadaan karena tidak terjadi deviasi yang ekstrim.

Pernyataan ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra, karena ada konsekuensi-konsekuensi finansial dan bisnis yang dipertaruhkan. Terutama melonjaknya aneka biaya dan beban pengeluaran seiring melonjaknya sejumlah asumsi ekonomi.

Contoh nyata, asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN dipatok pada level Rp13.500, namun kenyataannya rupiah di pasar sempat menembus level Rp14.400 per dolar AS.

Begitu juga asumsi harga minyak dunia dipatok pada level US$48, sementara harga minyak dunia melonjak drastis dari sebelumnya sempat turun ke posisi US$30 per barel, belakangan melonjak drastis ke level US$79 per barel. Meskipun tidak setinggi pada krisis 2008 sebesar US$148, tapi posisi US$79 per barel sudah cukup berat buat APBN kita.

Menurut Menkeu, dalam APBN 2018 pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.894,7 triliun, dengan realisasi hingga akhir Mei 2018 telah terkumpul sebesar Rp685,1 triliun atau 36,2% dari target tersebut.

Pendapatan negara dengan kalkulasi saat ini, dengan kurs di semester II, akan tercapai 100%, bahkan ada kelebihan penerimaan negara Rp8 triliun. “Jadi tak perlu ada APBN Perubahan,” jelasnya.

Benarkah dalih Sri Mulyani? Adakah konsekuensi dari tidak ingin melakukan perubahan pada asumsi APBN 2018?

Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani sedang berbincang-bincang terkait perkembangan APBN 2018 yang tidak perlu dilakukan perubahan.

Konsekuensi terhadap ekonomi

Tentu saja Menkeu harus bicara seperti itu, oleh karena kalau Menkeu mengatakan perlu adanya APBN Perubahan, maka sama artinya meruntuhkan kredibiltas manajemen fiskal pemerintah. Tapi pernyataan yang terkesan menghibur itu ada beberapa konsekuensi yang tak bisa dihindari.

Ekonom Senior FEUI Faisal Basri berpendapat pernyataan Menkeu yang menyebut pelemahan rupiah membuat pendapatan negara bertambah. Dalam hitungan Sri Mulyani, selisih kurs antara asumsi di APBN 2018 dengan nilai tukar riil, membuat pendapatan negara bertambah Rp8 triliun.

Tambahan pendapatan sebesar itu, diproyeksikan akan diraih dari selisih kurs hingga akhir 2018. Dalam asumsi makro APBN 2018, kurs rupiah dipatok Rp13.400, sementara kurs berada di level sekitar Rp14.600 per dolar AS.

Namun Faisal Basri menyatakan, secara keseluruhan negara merugi. “Negara secara keseluruhan merugi, Karena itu BI melakukan intervensi,” demikian pendapat Faisal.

Faisal mengambil contoh BI telah melakukan intervensi sejak awal 2018, sehingga cadangan devisa BI terkurang dari US$132 miliar menjadi US$119 miliar. Dengan kata lain cadangan devisa sudah terkuras US$13 miliar atau ekuivalen Rp187,85 triliun.

Cadangan devisa tersebut terkuras untuk melakukan intervensi di pasar uang maupun pasar utang seperti Surat Berharga Negara (SBN). Bahkan BI sudah menaikkan suku bunga 7 Days Reverse Repo Rate sebanyak tiga kali ke level 5,25%.

Dari jumlah intervensi sebesar Rp187,85 triliun tersebut, sebanyak Rp60,5 triliun di antaranya digunakan untuk intervensi di pasar SBN, sejak awal tahun hingga saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI Nanang Hendarsah.

Dari angka Rp60,5 triliun tersebut terdiri dari pasar primer sekitar Rp42 triliun, sementara pasar sekunder sebesar Rp18,5 triliun.

Jadi BI melakukan stabiliasasi di pasar SBN, itu di pasar sekunder. Tapi BI jg masuk pasar primer, kalau pasar primer bukan dalam konteks intevensi,” Nanang menjelaskan.

Disaat seperti ini bank sentral memang membutuhkan SBN sebagai operasi moneter, baik pada pasar primer maupun sekunder. Selain itu kedepannya BI akan terus menggunakan banyak SBN untuk pengelolaan likuiditas dalam rangka operasi moneter.

Tak hanya itu, pihaknya menyebut bahwa yield SBN 10 tahun kini telah berada di level 7,4% dimana sebelumnya sempat berada di level 7,8%. BI akan terus melalukan pemilihan SBN sekaligus memperhatikan spread antara US Treasury SBN dengan US Treasury bond.

“Kita yang penting stability, artinya kan sekarang tekanannya ke seluruh negara bukan hanya Indonesia. Kalau pun harus terdepresiasi, depresiasinya secara terukur istilahnya,” demikian Nanang.

Belum lagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) selama awal tahun hingga Juni 2018 mengalami kerugian sebesar Rp 6 Triliun. Kerugian ini terjadi akibat adanya pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika.

Menurut Dirut PLN Sofyan Basir, selain pelemahan rupiah, kerugian PLN juga dikarenakan adanya kenaikan harga BBM dan inflasi.
Ada kenaikan biaya Rp1,3 triliun setiap kenaikan Rp100 rupiah (penguatan dolar AS) jadi tambahan biaya biaya PLN. Kami estimasi rugi Rp 6 triliun,” demikian Sofyan.

Meski merugi, namun secara perseroan laba perusahaan tetap mengalami kenaikan. Meski belum bisa merindi berapa besaran kenaikan, namun Sofyan tetap optimistis pada akhir tahun PLN bisa mencatatkan keuangan yang baik.

Salah satu cara PLN menjaga keuangan adalah dengan dukungan harga bahan baku yang masuk dalam keekonomian PLN. Aturan DMO yang dibuat pemerintah kemarin cukup membuat PLN efisien.

Dengan kebijakan DMO tersebut PLN bisa menghemat anggaran sebesar Rp100 miliar. Harga yang cukup tersebut juga membuat PLN memastikan bahwa pasokan listrik untuk masyarakat cukup.

Lain halnya dengan PT Pertamina (Persero), dampak kenaikan minyak mentah dunia dan terdepresiasinya rupiah menyebabkan keuangan perseroan migas itu bermasalah.

Berdasarkan penghitungan Pertamina, selisih harga jual premium dengan yang harga formula adalah Rp2.150 per liter. Sementara solar selisihnya mencapai Rp3.200 per liter. Artinya, harga premium sebenarnya dipatok Rp8.600 per liter, sedangkan solar sebesar Rp8.350 per liter.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan pelemahan rupiah menguntungkan APBN Rp8 triliun. Dirut PLN Sofyan Basir menyatakan perseroan yang dipimpinnya rugi Rp6 triliun akibat pelemahan rupiah. Sedangkan BI mengaku sudah menghabiskan Rp60 triliun untuk intervensi Surat Berharga Negara (SBN).

Pengamat Energi Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto menilai kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM memang politis dan tidak rasional. Salah satunya karena keputusan itu diambil di tengah tingginya harga minyak mentah dunia.

Menurut dia jika memang pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga BBM, ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama adalah melakukan revisi atas jumlah subsidi dalam APBN 2018, lalu memberi potongan harga atas pembelian minyak mentah Pertamina.

Tentu saja dampak pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak dunia juga berdampak serius pada korporasi besar, terutama yang bertransaksi dengan denominasi dolar AS. Peluangnya kalau tidak laba bersih merosot, atau justru yang tadinya laba bisa merugi.

Itu sebabnya dari uraian di atas terlihat bahwa ungkapan Menkeu Sri Mulyani bahwa dengan rupiah melemah membuat APBN mendapat tambahan penerimaan Rp8 triliun, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan potensi kerugian yang harus diderita korporasi swasta maupun BUMN.

Belum lagi Presiden Jokowi meminta agar seluruh pejabat eselon I, II dan III, dibuatkan rumah dinas. Dengan asumsi pejabat eselon di 34 kementerian dan lembaga, rerata jumlah eselon I, II dan III 15 orang, dengan harga rumah dinas di kisaran Rp1 miliar, maka diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp510 miliar.

Belum lagi biaya infrastruktur yang terus membengkak, ditambah pula impor komponen dan mesin pendukung infrastruktur yang demikian besar, akan menambah rumit keuangan negara. Ruang fiskal semakin sempit oleh karena agresivitas pembangunan infrastruktur yang gebya uyah.

Akibat dari kombinasi ancaman kurs, harga minyak, impor komponen dan mesin pendukung infrastruktur, plus perang dagang AS yang mengancam Indonesia, dapat dipastikan kinerja fiskal akan semakin berat. Dan ini menggambarkan betapa kinerja ekonomi Presiden Jokowi sebagai taruhannya.

Lebih dari itu, oleh karena semua menggunakan uang negara, uang rakyat, maka rakyat Indonesialah yang sedang mempertaruhkan diri dengan akorbatik pengelolaan keuangan negara yang ugal-ugalan. Begitu Ekonom Rizal Ramli memberi sinyal kepada publik.

Celakanya semua proses itu sebagian ditanggung lewat utang, sehingga pertumbuhan utang setiap tahun mencapai 14%. Sementara pertumbuhan ekonomi hanya berkisar plus minus 5%.

Sudah saatnya pemerintah mawas diri dan mencari strategi pembangunan yang lebih hemat, lebih terukur dan lebih besar manfaatnya buat pertumbuhan ekonomi. Buat rakyat Indonesia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here