Konsolidasi Fraksi Nasdem Picu Friksi dengan Parpol Lain

0
139

Nusantara.news, Surabaya – “Konsolidasi Seluruh Anggota Fraksi Partai NasDem se-Indonesia” yang diselenggarakan di Surabaya pada 20-22 Maret 2017, seolah menjadi gong resmi resmi perang terbuka untuk bertarung dengan partai lain dalam dinamika politik di Indonesia. Tiga resolusi dan rekomendasi yang dihasilkan dalam agenda tersebut, salah satunya menyindir parpol yang mengusulkan agar komisioner KPU bisa dihabat oleh anggota parpol.

Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat bahkan menegaskan bahwa partainya tidak akan masuk dalam koalisi parpol yang mengajukan usulan tersebut. “Kalah itu sudah sakit, NasDem tidak mungkin mendukung,” kata Viktor di Surabaya, Rabu (22/3/2017).

Viktor mengatakan, wacana itu tidak mungkin dilakukan karena panitia seleksi (Pansel) pemilihan komisioner KPU telah terpilih dan Presiden Joko Widodo juga telah menentukan 14 nama. “Lalu tiba-tiba ada niat seperti itu. Menurut saya itu wacana,” ujar Viktor.

Viktor menuturkan proses pemilihan komisioner KPU telah berjalan, sehingga tinggal masuk tahapan memilih calon. Lain halnya jika tahapan seleksi komisioner KPU belum berjalan dan Presiden Jokowi belum menerbitkan Peraturan Perundang-undangan (Perppu), maka bisa menunjuk dari unsur partai politik.

Sebelumnya Ketua Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy mengatakan, usulan komisioner KPU bisa diisi dari kalangan parpol itu baru wacana, setelah panitia khusus (Pansus) melakukan kunjungan kerja ke Jerman beberapa waktu yang lalu.

Edy menjelaskan, ada dua opsi. Pertama, anggota parpol bisa menjadi bagian unsur KPU, seperti komisi pemilu di Jerman, misalnya, yang terdapat unsur pemerintah,  unsur parpol dan  wakil masyarakat. “Sementara opsi kedua, komisaris KPU tidak dari parpol, melainkan ada board khusus yang diatur dalam UU,” ujarnya.

Wakil Ketua Pansus RUU Penyelenggara Pemilu Yandri Susanto juga menyebutkan usulan itu mengacu pada keanggotaan KPU di Jerman. Di Jerman, KPU terdiri atas delapan orang yang berlatar belakang partai politik, dan dua orang hakim untuk mengawal bila muncul permasalahan hukum. Ditanya tentang independensi penyelenggara pemilu terkait dengan latar belakang partai politik dalam komisi pemilu, Yandri mengatakan hal itu justru meminimalisasi kecurangan.

Cabut Perda yang Bertentangan dengan Pancasila

Sementara itu, terkait dengan kegiatan konsolidasi NasDem, salah satu keputusan yang telah diambil adalah menggugat peraturan daerah (Perda) yang tidak pro-konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. “Jika ada Perda yang bertentangan dengan Pancasila, maka harus ditarik,” tegas Viktor. Jika masih ada, NasDem akan mendorong gerakan restorasi Indonesia.

Pada kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal Partai NasDem Nining Indra Saleh menambahkan, pelaksanaan konsolidasi anggota Fraksi Partai NasDem yang diikuti sekitar 1.300 orang itu menghasilkan tiga resolusi dan rekomendasi.

Pertama, menekankan pada seluruh anggota Fraksi Partai NasDem tingkat DPR RI, provinsi dan kota/kabupaten untuk membuka pengaduan publik sebagai kelengkapan partai. Poin kedua menginisiasi Perda  pro-kesejahteraan rakyat dan menolak peraturan yang tidak mendukung konstitusi. Terakhir, setiap anggota di dewan harus memperjuangkan anggaran untuk bidang pendidikan, kesehatan dan perbaikan infrastruktur.

Survei Jadi Penentu Calon di Pilgub Jatim 2018

Selain menyikapi dinamika politik nasional, Nining juga menerangkan bahwa NasDem  menunggu hasil survei guna menentukan calon gubernur Jawa Timur dalam rangka Pilgub  2018 mendatang. “Sekarang sudah dibuka pendaftaran calon dan instrumen yang harus diperhatikan adalah untuk Jatim masih dilakukan survei,” katanya.

Nining mengatakan tahapan pencalonan kepala daerah Jatim ditangani langsung DPP. ia menyatakan, Partai NasDem akan memilih putra-putri terbaik untuk memimpin daerah dan tidak menutup kemungkinan ada dari internal partai maupun eksternal.

Sementara itu Viktor menambahkan, penentuan calon bakal gubernur Jatim berbeda dengan Jawa Barat yang telah mendeklarasikan dukungan terhadap Walikota Bandung Ridwan Kamil sebagai calon pemimpin Jabar pada Pilkada 2018. Viktor beralasan penentuan dukungan NasDem terhadap Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jabar karena memiliki elektabilitas dan kredibilitas yang tinggi berdasarkan survei.

Sementara, dukungan untuk mencari sosok bakal calon gubernur Jawa Timur masih harus melalui proses survei, karena terdapat beberapa nama. Namun NasDem memastikan akan mendukung yang memiliki elektabilitas dan integritas yang tinggi untuk memajukan pembangunan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here