Kontribusi Pajak Kecil, KPK Membidik Korupsi Sektor Kelautan

0
81
Sejumlah nelayan menarik jaring ikan, saat mencari ikan di sekitar perairan Dermaga Tiga Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jateng, Selasa (9/5). Namun kontribusi persuhaan sektor kelautan dan perikanan terhadap pajak masih sangat kecil dan KPK sedang menyelidiki ada tidaknya unsur korupsi. ANTARA FOTO/Idhad Zakaria/foc/17.

Nusantara.news, Jakarta – Kecilnya kontribusi sektor perikanan yang hanya 0,02 persen dari total penerimaan pajak membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membidik korupsi di sektor kelautan dan perikanan. Terlebih hanya 66% perusahaan yang bergerak di sektor perikanan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

“Kalau kami melakukan penelitian tentang itu berarti korupsi sektor perikanan itu ada potensinya,” ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam diskusi publik “Merawat Surga Perikanan Bitung” di Jakarta, Selasa (9/5) tadi siang.

Berdasarkan data umum pemilik kapal hingga Januari 2016, beber Laode, diantara 1.836 perusahaan hanya 1.204 atau 66 persen yang memiliki NPWP. “Jadi ada 34 persen perusahaan yang tidak memiliki NPW. Lalu uangnya dikemanakan?” tuding Laode.

Selanjutnya dari daftar perusahaan yang mengelola kapal bekas kapal asing itu, lanjut Laode,  tercatat 53 perusahaan atau 28 persen yang tidak memiliki NPWP.  “Jadi itu realisasinya kenapa sektor laut itu gelap, tapi apakah kami bisa tangkap pelaku sektor korupsi? Sayangnya enggak,” tambah Laode.

Padahal, KPK juga memiliki data, diantara 2300-an perusahaan kapal berbobot di atas 30 gross tonnage (GT) tercatat 1.441 perusahaan yang tidak memiliki NPWP. “Terus mereka membayar apa? Apa kontribusi ekonominya?” gugat Laode.

Karena ini proyek yang sedang dikerjakan (on going project) KPK, sambungnya, pihaknya belum bisa mempublikasikan sepenuhnya. Namun dari temuan ini unsur korupsinya sangat besar. Hanya saja, aku Laode, pembuktiannya masih sulit.

“Karena saya harus tahu kenapa tidak punya NPWP dan saya juga belum bisa saya tangkap kecuali misalnya dari 100 dia hanya bayar 50 dan 50 lainnya diberikan ke pejabat tertentu, itu baru bisa disebut korupsi,” jelas Laode.

Potensi korupsi d sektor perikanan, papar Laode, dimungkinkan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah atau kabupaten hingga aparat keamanan.

“Karena itu mari dukung pembenahan sektor kelautan ini, yang dukung bukan cuma pemerintah tapi juga pengusaha karena penegakan hukum itu tujuannya di samping memberi pelajaran ke pelanggar hukum tapi kita juga agar ada kesejahteraan, ini pesan dari anak laut,” tutur Laode yang mengaku sejak kecil dibesarkan dari laut.

Untuk itu Laode mendorong pengusaha sektor kelautan yang menjadi korban pungutan liar untuk segera melapor ke KPK.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here