Kontroversi Wiranto dan Hendropriyono Rugikan Jokowi

0
195

Nusantara.news, Jakarta – Entah kebetulan atau tidak, sejak Pilpres berlangsung hingga jelang penghitungan suara oleh KPU, para jenderal di ring satu Jokowi seakan kompak ‘turun ke lapangan’. Pengerahan para ‘penjaga tahta’ Jokowi ini bisa jadi karena melihat kekuatan lawan politik yang kian menguat atau barangkali ada maksud lain yang tersembunyi.

Mereka, sebut saja Wiranto dan Hendropriyono yang akhir-akhir ini menjadi buah bibir lantaran pernyataan yang bernada ‘ancaman’ terhadap oposisi. Kemudian anggota Wantimpres Agum Gemular yang secara terbuka menyerang pribadi capres Prabowo Subianto terkait isu HAM 1998, juga Luhut Panjaitan yang menjadi pembela kelas wahid Presiden Jokowi. Ada pula Moeldoko, eks-panglima TNI sekaligus Kepala Staf Kepresidenan lewat rencana ‘perang total’ untuk memenangkan Jokowi yang memicu polemik.

Namun yang menarik, baru-baru ini, dua di antara jenderal pendukung Jokowi yaitu Wiranto dan Hendropriyono membuat pernyataan kontroversi. Menkopolhukam Wiranto berencana membentuk tim hukum nasional yang tugasnya mengkaji ucapan, tindakan, dan pemikiran tokoh-tokoh yang berpeluang mengancam keamanan negara. Sementara Hendropriyono, bekas Kepala BIN yang juga pendukung Jokowi, meminta "WNI keturunan Arab" agar jangan jadi provokator.

Sebelumnya, dalam waktu yang tak berselang lama, kedua petinggi militer yang besar di era Orde Baru ini juga membuat pernyataan yang menggegerkan. Wiranto menyebut akan menindak penyebar hoaks dengan UU Terorisme, sedangkan Hendropriyono menyatakan bahwa pemilu 2019 adalah perang ideologi Pancasila dengan khilafah. Untuk pernyataan Hendropriyono yang terakhir ini bahkan sempat dibalas oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo di media sosial dengan kalimat 'Jangan lupakan sejarah dan jangan mau dipecah belah sama orang-orang yang haus kekuasaan'.

Apa yang dikatakan Wiranto dan Hendropriyono tersebut dikritik sejumlah aktivis pro-demokrasi. Bagi sejumlah pegiat demokrasi, kebebasan, dan juga pers, pernyataan dua jenderal punawirawan tersebut tergolong berlebihan. Dalam negara yang menganut demokrasi, langkah itu tidak lazim dan cenderung bertentangan dengan prinsip yang ada di dalamnya. Sebab itu, keberadaan dua tokoh itu dianggap berbahaya bagi demokrasi dan pemerintahan Jokowi sendiri.

Terkait rencana tim hukum bentukan Wiranto, misalnya, pengamat politik Muhammad Tri Andika menyebut hal itu merupakan ancaman bagi kebebsan berpendapat. Secara teknis, pembentukan tim hukum nasional ala Wiranto juga mengesankan negara tidak mempercayai instrumen serta mekanisme penegakan hukum yang ada. “Jika benar dijalankan, alih-alih menciptakan stabilitas, Wiranto justru membuka ruang instabilitas,” ujarnya.

Kemudian soal pernyataan Hendropriyono yang menyinggung masalah WNI keturunan Arab, bahkan capres Prabowo Subianto turut angkat bicara. Menurutnya, pernyataan Hendropriyono tersebut rasis dan berpotensi mengadu domba masyarakat.

"Pernyataan saudara Hendorpriyono yang singgung masalah keturunan warga negara Indonesia dimana kami lihat bahwa pernyataan itu bersifat rasis dan berpotensi untuk mengadu domba dan pecah belah antar anak bangsa," kata Prabowo dalam keterangan pers di Kertanegara, Rabu (8/5).

Sementara itu, Kepala Advokasi Yayasan Bantuan Lembaga Hukum Indonesia M. Isnur mengatakan keberadaan Wiranto dan Hendropriyono  itu tak layak ada di pemerintahan seandainya Jokowi terpilih lagi sebagai presiden untuk periode kedua. Selain perkara HAM, kata Isnur, keduanya memiliki gaya komunikasi yang ugal-ugalan.

Wiranto (kiri) dan Hendropriyono (kanan)

Lepas dari prokontra pernyataan Wiranto dan Hendropriyono, jika ditelsiik lebih jauh, tampaknya ada beberapa poin yang perlu dilihat. Pertama, mengapa keduanya memberikan pernyataan kontroversial itu. Bisa jadi, ini terkait dengan partai dua politikus tersebut, PKPI dan Hanura, yang tak lolos ambang batas parlemen (setidaknya berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga). 

Posisi dua partai itu, sebagaimana kata pengamat politik dari UGM Arya Budi, membuat Jokowi tak begitu diuntungkan seandainya memasukkan para petingginya ke kabinet. Akan lebih menguntungkan bagi Jokowi untuk mengakomodasi oposisi agar pemerintahannya semakin kuat. Mungkin keduanya bisa jadi masih diajak, tetapi tidak masuk kementerian.

“Dalam konteks inilah pernyataan Wiranto dan Hendropriyono bisa 'dimaklumi' sedang melakukan manuver demi satu tujuan: agar dilihat Jokowi sebagai orang yang punya peran besar,” tegas Arya. 

Kedua, pernyataan Wiranto dan Hendropriyono tersebut melengkapi sejumlah pernyataan kontoversi para pembantu Jokowi yang kerap membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Padahal presiden sendiri sudah memerintahkan seluruh anggota kabinet dan pejabat lembaga negara lainnya agar tidak mengambil kebijakan yang menimbulkan kegaduhan di publik.

Setelah berkali-kali peringatan lisannya agar para jajaranya tak mambuat kegaduhan dan silang pendapat di muka umum tak diindahkan, Presiden kemudian mengeluarkan Inpres Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengambilan dan Pengendalian Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah pada 1 November 2017. Salah satu instruksinya, meminta Menteri dan Kepala Lembaga agar melakukan analisis dampak kebijakan termasuk analisis resiko sebelum menyusun dan menetapkan kebijakan.

Namun faktanya, hingga kini kegaduhan yang bersumber dari para pembantunya itu terus berulang. Termasuk salah satunya yang teranyar soal polemik pernyataan Wiranto. Apakah perintah dan marwah presiden sudah tak dianggap? Entahlah.

Tentu saja, akibat dari semua itu, kesan yang muncul di mata khalayak adalah: Tim menteri koordinasi (menko) jalan sendiri-sendiri, tim ekonomi tidak kompak, tim politik keamanan tidak sinergi, dan tim kesejahteraan rakyat tak satu arah. Kondisi seperti ini tidak saja sangat merugikan citra Jokowi sebagai kepala pemerintahan tetapi juga sebagai capres petahana.

Kembali ke ucapan kontroversi Wiranto dan Hendropriyono, pada akhirnya publik pun bertanya-tanya. Apakah hal itu hanya sebatas psywar untuk menakut-nakuti lawan-lawan pemerintah, atau memang gaya politik intimidatif ala dua jenderal yang lahir di era Orde Baru itu salah panggung dan tidak nyambung di alam reformasi yang mengusung demokratisasi? Menarik untuk ditelaah lebih jauh.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here