Koordinasi Amankan Pilkada Jatim, Tiga Pilar Harus Kompak

0
94

Nusantara.news, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta tiga pilar dalam kecamatan yakni camat, kepala kepolisian sektor dan komandan rayon militer untuk selalu kompak. Soekarwo menegaskan, kekompakan tiga pilar sangat dibutuhkan dalam mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Jatim yang akan digelar Juni 2018.

“Tiga pilar di kecamatan harus saling mendukung, sehingga segala konflik yang mungkin timbul jelang maupun saat pelaksanaan pilkada serentak nanti cukup diselesaikan di tingkat kecamatan,” ungkap Soekarwo dalam sambutannya di Rapat Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Wilayah Provinsi Jatim, di Grand City Convex, Surabaya, Senin (13/11/2017).

Pakde Karwo sapaan Soekarwo menyebut, masyarakat Jatim memiliki kultur yang cukup baik dalam menyelesaikan konflik. Keberadaan tiga pilar diminta harus segera merespon jika ada hal-hal yang mencurigakan atau bahkan jika terjadi kerusuhan meski skala kecil.

“Tiga pihak harus paham bagaimana cara merespon konflik yang terjadi, mana yang harus ditepuk pundaknya, mana yang harus diajak duduk bareng atau mana yang harus dikerasi,” terangnya.

Terkait pelaksanaan pilkada serentak, Pakde Karwo menjelaskan, pemda memiliki peran penting yakni menyediakan seluruh dana untuk pilkada serta menyediakan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan/DPA4.

Pemerintah juga bertugas berkoordinasi untuk pemeliharaan keamanan berdasarkan tingkat kerawanan, dan berkoordinasi untuk kelancaran teknis penyelenggaraan Pilkada pada masing-masing Pemda.

Lanjut Pakde Karwo, di Jatim birokrasinya sudah tidak bisa digiring ke sana kemari, karena kemampuan SDM nya dalam merasionalkan pengertian netralitas sudah sangat baik. Sementara faktor pemicu konflik dalam pilkada di antaranya yakni penyelenggara pilkada yang dinilai tidak netral, SDM nya kurang profesional, dan pasangan calon tidak legowo saat menerima kekalahan. Di samping itu, juga adanya ketidakakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kekurangan logistik surat suara di TPS.

“Dalam mengantisipasi beberapa hal ini diperlukan pengawasan ketat oleh Bawaslu serta peran aktif masyarakat. Dukungan dari pemda dan jajaran juga diperlukan untuk menyelenggarakan pilkada yang berkualitas,” tegasnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Pakde Karwo berpesan agar seluruh pihak baik pemda, forkopimda, pasangan calon serta media harus memiliki visi yang sama untuk menyukseskan pilkada serentak. Khususnya bagi pasangan calon juga harus ikut menjaga keamanan dan kenyamanan, serta memahami kalau pilkada serentak bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

“Pilkada Jatim ini adalah untuk Jatim, bukan untuk provinsi lainnya,” pungkasnya.

Daerah Rawan Konflik yang Diwaspadai Polda Jatim 

Di kesempatan yang sama, Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Machfud Arifin mengatakan, beberapa daerah yang berpotensi rawan saat pelaksanaan pilkada di antaranya wilayah Madura, Pasuruan, Bondowoso, Probolinggo, dan Mojokerto. Sementara, guna melakukan pengamanan tahapan pilkada serentak 2018, Polda Jatim menurunkan total 27.840 personel. Pada tahap pungut suara dan hitung suara akan diturunkan maksimal sebanyak 120.999 personel, terdiri dari Polri, TNI, dan perlindungan masyarakat (linmas).

“Guna mendukung terlaksananya pilkada yang aman, tertib dan lancar telah dilakukan ‘cipta kondisi’ melalui sinergitas tiga pilar plus, dari provinsi hingga kecamatan. Itu sesuai dengan gagasan gubernur bahwa Pilkada Jatim ini adalah untuk Jatim,” terang Irjen Pol Machfud Arifin.

Dalam pertemuan membahas keamanan pilkada serentak itu, mereka yang hadir di antaranya Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, Brigjen TNI Widodo Iryansyah dari Kodam V Brawijaya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Rudi Prabowo Aji, Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, para Kapolsek, Camat, serta Komandan Koramil se Jatim.

Kodam V Brawijaya Komitmen Jaga Netralitas di Pilkada 2018 Sementara, Komandan Kodam V Brawijaya juga menegaskan dan berkomitmen untuk mengamankan pelaksanaan dan tahapan-tahapan Pilkada. Termasuk menjaga netralitas personilnya. Ditegaskan, saat ini berbagai kesiapan mulai digelar oleh Pemprov Jatim, terutama dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan dan selama ini Kamtibmas terjaga dengan baik.

“TNI harus menjaga netralitas. Netralitas harga mati dan tidak bisa ditawar lagi,” tegas Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko.  Selain berkomitmen menjaga netralitas, dirinya kembali menegaskan dan menghimbau seluruh personel TNI di jajarannya untuk terus menjalin sinergitas bersama instansi di setiap wilayah tugas masing-masing, yang diemban oleh prajurit TNI.

Dirinya mengingatkan agar personelnya yang bertugas di seluruh wilayah di Jatim untuk selalu netral dan bersinergi dengan siapa pun dalam menjaga kondusifitas. Setidaknya ada sebanyak 5.123 personel TNI, rencananya akan disiagakan untuk menjaga keamanan dan kondusifitas selama berlangsungnya pilkada serentak.

Orang nomor satu di jajaran TNI-AD di Jatim itu juga menghimbau seluruh personelnya untuk melakukan berbagai tindakan, terutama melakukan pemetaan dan deteksi dini, melakukan pembinaan wilayah dan teritorial guna mencegah terjadinya hal-hal yang dinilai menimbulkan konflik di masyarakat. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here