Koordinasi Pernyataan

0
94

TUGAS pejabat itu banyak. Salah satunya membuat pernyataan atas pekerjaannya agar publik tahu apa yang dikerjakannya. Kalau dia tidak menyatakan apa-apa, apa kata orang nanti. Si pejabat bisa dianggap melalaikan tugasnya, walaupun sebenarnya dia sudah bekerja.

Jadi melaksanakan pekerjaan itu satu sisi, memberitahukan apa yang dikerjakan itu sisi yang lain. Kedua sisi ibarat dua muka uang logam yang sama. Salah satu tidak ada, cacatlah keduanya.

Publik berhak tahu atas apa saja yang dilakukan pejabat. Namanya juga pejabat publik. Sebab jabatannya itu berkait dengan kepentingan publik secara luas.

Kita tak habis pikir mengapa banyak pejabat sering pelit memberikan pernyataan kepada khalayak melalui media massa. Memang tidak semua hal bisa dibeberkan terutama jika menyangkut rahasia jabatan atau rahasia negara. Tetapi, tidak mau berbicara sama sekali juga sebuah kekeliruan.

Pers sering bermusuhan dengan pejabat-pejabat publik yang tidak mau memberi keterangan, atau bahkan sekadar mengkonfirmasi sebuah informasi. Dikatakan bermusuhan, karena jika pers menulis sesuatu yang tidak mau dikonfirmasi pejabat yang jadi sumber berita, si pejabat marah besar karena wartawan salah memberitakan.

Namun, yang lebih membingungkan lagi, jika pernyatan seorang pejabat bersifat sumir, tidak matang, sepotong-sepotong atau justru bertolak belakang dengan yang sebenarnya.

Ada beberapa kemungkinan di situ. Bisa karena si pejabat tidak mengerti persoalan yang disampaikannya. Mungkin pula dia tidak tahu persis duduk perkaranya. Atau barangkali lantaran ingin cepat-cepat bicara supaya tidak terlihat diam. Atau bukan mustahil pula apa yang dikerjakan tidak berjalan seimbang dengan keingintahuan publik. Ketika publik menuntut sepuluh, si pejabat baru menyelesaikan tiga.

Ada lagi yang membuat publik geleng-geleng kepala, yakni antara pernyataan pejabat yang satu bertolak belakang dengan pernyataan pejabat yang lain.

Soal ini lebih serius. Sebab, menunjukkan miskoordinasi antara mereka dalam internal pemerintahan.

Contoh terbaru adalah beda pendapat antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dengan Menko PPK Puan Maharani terkait ratusan WNI terafiliasi ISIS yang dideportasi dari Turki ke Indonesia. Kata Ryamizard, lebih baik ratusan WNI itu tidak kembali lagi ke tanah air. “Daripada ngerepotin, biarin sajalah di sana. Berjuang saja di sana sampai mati,” ujarnya.

Sementara Puan bilang mereka tetap WNI yang harus dijamin kehidupannya. Puan telah memerintahkan Mensos Khofifah Indar Parawansa berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menderadikalisasi mereka di suatu tempat karantina.

Selisih paham antarmenteri ini sering terjadi. Bahkan, menjelang Lebaran tahun 2015, Wapres Jusuf Kalla berbeda pendapat dengan Presiden Joko Widodo soal impor beras.

Kata JK, kalau produksi beras nasional tak cukup jelang Idul Fitri, peluang impor terbuka. Lalu, seperti berbalas pantun, Jokowi berkata, “Tidak perlu impor beras lagi. Masa beras impor, jagung impor, semuanya kok impor.”

Wajar saja berbeda pandangan, sebab bisa melahirkan pendapat terbaik. Tapi, untuk para pemimpin, tidak patut seharfiah itu pemahamannya. Bertikai pendapat seyogianya hanya dilakukan di ruang tertutup. Dalam rapat kabinet, misalnya. Di situ justru sangat disarankan saling bertarik urat leher. Agar kebijakan benar-benar teruji secara komprehensif.

Tapi jika berbicara di depan umum, jangan sembarang berkata-kata. Apalagi jika itu pendapat pribadi, dan bukan kesepakatan resmi pemerintah yang sudah ditetapkan dalam sidang atau rapat internal. Atas nama transparansi, pejabat memang perlu bicara. Namun harus membatasi diri dengan memberi pernyataan tentang apa yang akan dikerjakan atau apa yang sudah dikerjakan. Itu pun harus merujuk pada kebijakan yang ditetapkan Presiden.

Jangan sembarang berucap tentang apa yang dipikirkan. Sebab belum tentu pendapat pejabat lain akan sama tentang hal serupa.

Kedengarannya remeh, memang. Tetapi bukankah orang selalu tertarung di batu yang kecil? Perbedaan pendapat ini bisa terbaca sebagai lemahnya koordinasi pemerintahan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here