Koordinasi Rencana Pembangunan

0
105

SALAH satu kebijakan Presiden Joko Widodo membangun infrastuktrur, yakni jalan tol antara Bawen-Yogyakarta, mendapat keberatan dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sultan menginginkan, rencana Tol Bawen-Yogyakarta diubah menjadi jalan layang. Sebab, jika melintasi DIY akan melewati banyak situs-situs cagar budaya di sekitar rencana trase tol itu.

Jalan tol itu sendiri saat ini masih dalam kajian studi kelayakan yang dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Studi kelayakan direncanakan selesai akhir tahun ini agar bisa mulai dibangun pada tahun 2018. Sebab, proyek ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017, sehingga pengerjaan konstruksi harus dilaksanakan sebelum 2019.

Jalan tol ini tentu bermanfaat. Tapi usulan Sri Sultan juga beralasan. Perhatian kita bukan ke soal itu, tapi pada mekanisme perencanaan proyek pembangunan. Sebab, kalau ada usulan Sri Sultan seperti itu, rasanya ada yang kurang beres dalam perencanaan.

Ada dua sisi dari usulan Sri Sultan itu. Pertama, kebijakan pemerintah mutlak hukumnya harus partisipatif. Tetapi partisipatif itu tidak hanya sekadar mendengar aspirasi masyarakat, tetapi juga pemerintah daerah. Kepala daerah, sebagai orang yang (di atas kertas) paham kondisi dan kebutuhan daerahnya, harus didengar agar kebijakan pusat berkesesuaian dengan kondisi daerah dalam arti luas. Jika tidak, program pemerintah –dalam label proyek nasional—sukar menghasilkan nilai tambah terhadap daerah.

Kedua, kepala daerah juga mesti punya keberanian dan inisiatif untuk mengoreksi atau memberi masukan terhadap kebijakan pusat yang bisa mendestruksi kepentingan daerah. Untuk itu, tentu tak bisa sembarangan. Koreksi atau masukan itu harus berdasarkan pendataan dan pengkajian yang mendalam agar “kepentingan daerah” itu benar-benar terklarifikasi secara akademis. Ini mengharuskan seorang kepala daerah harus menguasai secara rinci persoalan di daerahnya. Kepala daerah tidak bisa lagi menyerahkan urusan teknis kepada kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), tanpa dia sendiri tak menguasai substansinya.

Forum untuk penyelarasan program pusat dan daerah ini sebetulnya sudah ada, yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Ini merupakan forum koordinasi untuk mensinkronkan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah dimana setiap program prioritas dan proyek prioritas beserta lokasinya akan dibahas bersamaan. Forum ini diikuti oleh pejabat pemerintah pusat serta seluruh kepala daerah se Indonesia.

Pertanyaannya, apakah jalan tol yang dipersoalkan Sri Sultan itu tidak dibahas secara komprehensif dalam forum koordinasi itu? Kalau belum, berarti forum tersebut tidak berlangsung sebagaimana mestinya.

Tapi, kalau sudah dibahas, maka persoalannya terletak pada Gubernur DIY. Mengapa dia tidak menyampaikan hal itu dalam Musrenbangnas. Sebab, kalau keberatan itu soal cagar budaya, berarti itu bukan persoalan yang timbul belakangan. Karena cagar budaya tentu sudah ada di situ sejak ratusan tahun silam.

Terlepas siapa yang keliru, yang jelas koordinasi perencanaan pembangunan menunjukkan tanda-tanda inkoordinasi yang perlu segera diselesaikan. Kalau abai soal ini, proyek-proyek pembangunan nasional yang bernilai ribuan triliun itu tidak akan membawa manfaat sesuai harapan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here