Koordinasi Terputus, Siswa Inklusi Surabaya Dipersulit Masuk SMK Negeri

1
387

Nusantara.news, Surabaya – Orangtua anak berkebutuhan khusus (inklusi) di Surabaya harap-harap cemas dengan kelangsungan pendidikan buah hatinya. Terutama yang akan memasuki SMA/SMK, SLB tahun ajaran 2017/2018. Pasalnya, sejak diambilalih Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, ‘hak istimewa’ sebagai siswa khusus untuk bisa masuk sekolah negeri terancam hangus.

Kekhawatiran ini terungkap ketika beberapa perwakilan orangtua mendatangi DPRD Kota Surabaya, Senin (3/7/2017). Mereka mengadukan perlakuan berbeda yang dialami tahun ini. Seperti penolakan beberapa SMK Negeri ketika anaknya akan mendaftar, direkomendasikan ke sekolah lain sampai anjuran untuk masuk Sekolah Luar Biasa (SLB).

Ketua DPRD Surabaya Armuji mengatakan, polemik ini menambah daftar persoalan yang terjadi sejak SMA/SMK dikelola provinsi. “Dalam aturan sebelumnya tidak ada persoalan ketika dikelola Pemerintah Kota (Pemkot). Karena ada ketentuan 12 SMK Negeri bersedia menerima siswa inklusi. Apalagi Surabaya sudah menerapkan pendidikan wajib 12 tahun bagi semua anak,” terang politisi PDI Perjuangan tersebut.

Armuji berharap, Dinas Pendidikan Jawa Timur bisa mengeluarkan kebijakan untuk menampung minat siswa inklusi asal Surabaya. Apalagi, tambah legislator 4 periode tersebut, jumlahnya tidak terlalu banyak. “Anak-anak seperti ini kan jumlahnya tidak banyak, ya ditampunglah diberi kesempatan untuk pendidikan. Ini harus diperhatikan betul,” katanya.

Selain itu, Armuji sesalkan sikap SMK Negeri yang sebelumnya sudah terdaftar mau menerima namun akhirnya menolak. Apalagi kesan yang muncul malas mengajar anak inklusi. “Kalau pun kendalanya tidak ada guru ya bisa saja ditambah tenaga guru lagi. Kan banyak guru di Surabaya, ada juga anggarannya. Itu hanya dijadikan suatu alasan saja,” katanya.

Armuji menyarankan untuk cepat ditangani agar tidak berkelanjutan dari tahun ke tahun anak inkluisi yang terlunta-lunta hanya untuk sekadar mencari ilmu. “Saya rasa teman-teman di DPRD Provinsi tahu akan masalah seperti ini. Ayolah dibantu agar tidak menjadi beban di kemudian hari bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini,” ulasnya.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Anugrah Ariyadi, mengungkapkan jika semua data dan peta untuk anak inkluisi sebenarnya sudah ada di Dinas Pendidikan Surabaya. Seharusnya pihak pemprov meminta database tersebut agar bisa memetakan dan mengalokasikan ketika ada anak dari SMP yang ingin melanjutkan ke SMK Negeri.

“Dari sini saja tidak ada koordinasi pemprov dengan pemkot. Kalau niatnya ambil alih pengelolaan harusnya juga merujuk ke aturan sebelumnya, seperti data ini sudah ada di Dinas Pendidikan Surabaya. Sehingga anak berkebutuhan khusus tinggal masuk ke SMK Negeri yang diinginkan,” katanya ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (4/7/2017).

Sebelumnya Iftahur Rojiminiwati, orangtua anak inklusi Rohmat Irfan Numajid yang baru lulus dari SMP 39 Surabaya, mengaku sempat mendaftar ke 3 SMK Negeri. “Awalnya mendaftar ke SMK Negeri 6 tapi disarankan ke SMK 8 atau SMK 4 yang ada guru khusus siswa inklusi. Tetapi setelah ke SMKN 8 malah tidak diterima,” keluhnya.

Kegundahan itu kian besar ketika coba mendaftar ke SMK swasta juga ditolak dan disarankan masuk SLB. Padahal, lanjut dia, anaknya yang dari SMP 39 Surabaya, hanya mengalami “slow learn” (lambat belajar). Selain itu, Rohmat sendiri memang berminat masuk SMK Negeri.

Pengakuan senada juga dikungkap Dian Katarina. “Anak saya dari SMPN 13, katanya di sana harus IQ di atas 70. Nah anak saya tes lagi dan harus mulai dari awal, terus waktunya tidak cukup sampai belum selesai tesnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah ditutup. Sekarang bingung khawatir tidak bisa lanjut (sekolahnya, RED),” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman sebelumnya mengatakan, PPDB SMA/SMK, SLB tahun ini membuka lima jalur. Yakni prestasi, mitra warga, bidikmisi, inklusif dan umum. Kecuali jalur umum, pendaftaran dilakukan secara offline 12-14 Juni dan diumumkan 17 Juni.

Khusus untuk siswa inklusi, ada 3 ketentuan dalam PPDB Jawa Timur 2017 sesuai laman https://01.ppdbjatim.net. Dalam ketentuan terakhir memuat tentang prioritas bagi peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan domisili, status ekonomi maupun ketunaan/kekhususannya. Jika mengacu hal ini, harusnya kekhawatiran ratusan anak inklusi untuk ikut merasakan atmosfir SMK Negeri di Surabaya bisa ditepis. Tetapi akan berbeda jika kuota yang seharusnya untuk anak inklusi secara sengaja ditiadakan untuk menerima siswa jalur lain.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here