Korban Elite Partai, Sejak Kapan NU Menang di Jawa Timur?

0
202
Pertemuan para kiai Jawa Timur di Ponpes Tebuireng, Jombang, Minggu (15/10/2017). Tampak KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) sebagai tuan rumah dan Khofifah Indar Parawangsa dalam pertemuan tertutup tersebut.

Nusantara.news, Jombang – Nahdlatul Ulama (NU) tampaknya tidak ‘ikhlas’ selalu dipermainkan oleh elite partai. Diseret-seret dalam urusan politik, tak pelak membuat NU kini terpecah belah. Sebagai ormas terbesar di Indonesia, NU tidak menginginkan hal itu.

Bersamaan dengan pengumuman PDI Perjuangan yang mengusung pasangan Gus Ipul-Azwar Anas sebagai Cagub-Cawagub di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (15/10/2017), sejumlah kiai Jawa Timur juga menggelar pertemuan tertutup di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.

Hadir dalam acara tersebut, selain KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) sebagai tuan rumah, tampak pengasuh pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, KH Asep Saifudin Chalim; KH Mas Mansur dari Surabaya; KH Afifudin Muhajir dari Situbondo; KH Suyuti Toha dari Banyuwangi; pengasuh pesantren Darussalam, KH Hisyam Syafaat, Banyuwangi; KH Yusuf Nuris atau Gus Yus dari Banyuwangi, KH Mahfud, KH Husnul Khuluq dari Gresik; KH Yazid Karimulloh Jember, dan sebagainya.

Pun Khofifah Indar Parawansa tampak hadir dalam pertemuan tertutup tersebut, dari siang hingga petang. Bahkan pertemuan sempat berpindah dari kediaman kasepuhan ke Gedung Aula KH Yusuf Hasyim yang masih berada di kompleks pesantren Tebuireng.

Khofifah tidak membantah bahwa pertemuan tersebut guna membahas pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2018 nanti. Namun sifatnya hanya meminta pertimbangan dari para kiai. “Hanya sharing saja dan meminta pertimbangan para kiai dan bu nyai,” kata Menteri Sosial RI yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) ini.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa kiai sepakat mendukung pencalonan Khofifah sekaligus mencari sosok pendampingnya. Ya, sekitar 300 kiai se-Jatim ini menginginkan Khofifah menjadi gubernur Jawa Timur periode 2018-2023. Mereka bahkan membentuk tim sembilan untuk menjaring bakal calon wakil gubernur yang akan mendampingi Khofifah.

Dikatakan KH Asep Saifudin Chalim, Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet Mojokerto di RM Zam Zam, Jalan Hasyim Asyari, Diwek, seluruh undangan memberikan masukan dan melakukan kajian terkait pencalonan Khofifah.

Selain membahas dukungan kiai kepada Khofifah, banyak hal yang menjadi pembahasan dalam pertemuan di antaranya membahas strateg pemenangan Khofifah hingga figur seperti apa yang cocok mendampinginya.

“Maka dibentuklah tim sembilan yang bertugas menjaring siapa sosok yang menjadi wakilnya, dan penanggung jawab tim sembilan adalah pengasuh pesantren Tebuireng KH Sholahudin Wahid (Gus Sholah),” ungkap Kiai Asep.

Para kiai berpandangan sosok Menteri Sosial tersebut memiliki kapasitas mumpuni untuk memimpin Jawa Timur. “Kita melihat Khofifah adalah warga dan kader NU, dan juga sudah dikenal publik baik Indonesia dan dunia Internasional. Yang kedua Khofifah sangat mumpuni dalam bidang pemerintahan. Hal itu terbukti dengan jabatan Khofifah sebagai menteri yang tidak pernah masalah,” tandasnya.

NU sendiri percaya dengan pemimpin yang dibaiatnya. Dengan menjunjung karakter: Siddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah. Jujur, bisa dipercaya, bisa dipegang janji dan perilakunya, komunikatif dan cerdas, maka hal itulah yang melatar belakangi para kiai mendukung Khofifah.

“Dari latar belakang beliau (Khofifah), kami para kiai satu suara mendukung Ibu Khofifah untuk maju menjadi Cagub Jatim,” pungkas Kiai Asep Saifudin.

Sementara itu KH Suyuti Toha (Banyuwangi) mengatakan, bahwa, Khofifah adalah sosok yang pantas memimpin Jawa Timur sekaligus mampu memulihkan nama baik NU.

“Bu Khofifah-lah yang bisa memulihkan kembali peran NU yang sebenarnya. Tanda ke arah sana (politisasi NU) semakin kuat. Jangan dibiarkan, Nahdliyin harus melawan. Caranya? Dengan memenangkan Khofifah,” ujarnya.

Menurut Kiai Suyuti, sekarang ini kondisi NU sudah remek, selalu diseret-seret ke ranah politik sesuai kehendak pengurusnya. Banyak pengurus NU yang justru merusak organisasi NU. Akibatnya, NU tidak lagi menjadi ormas yang peduli rakyat, melainkan sudah masuk dalam gelanggang politik praktis.

Kiai Asep Saifudin dan Kiai Suyuti Toha memberikan keterangan di Rumah Makan Zam Zam.

Adapun alasan para kiai memilih Khofifah, pertama, dia (Khofifah) memiliki politik santun yang mengedepankan akhlakul karimah. Khofifah tidak pernah, bahkan merasa tabu, menggunakan atau meminta kiai apalagi Ketum NU agar mendatangi ketua umum partai supaya mengusung dirinya. Dia menjaga muruah organisasi NU dengan baik.

Alasan kedua, Khofifah adalah kader tulen NU. Dia tidak memiliki sifat kutu loncat, tidak pernah keluar dari orbit NU. Dari IPPNU, Fatayat NU, PMII, PPP, PKB semua dilakukan atas dasar kader NU. Ini membuat totalitas pengabdiannya tidak keluar dari garis lingkar NU.

Alasan ketiga, dia telah teruji sebagai pemimpin yang amanah. Ini bisa dilihat dari kinerja dia sebagai Mensos RI. Dia paham problem utama yang dihadapi masyarakat Jawa Timur. Provinsi ini memiliki pertumbuhan yang tinggi, tetapi, kemiskinannya juga tidak kalah tinggi. Bahkan disparitasnya (kesenjangannya) sudah mengkhawatirkan. Di sini Jawa Timur butuh sosok Khofifah.

NU Tidak Pernah Unggul

Dalam sejarah pemilihan gubernur Jawa Timur (bila dijadikan acuan), sebenarnya NU tidak pernah unggul, meski ormas ini memiliki basis massa kuat. Selama 10 tahun ini NU selalu dijadikan alat bagi penguasa. Boro-boro menang, mereka justru dipecundangi.

Para elite partai hanya memanfaatkan NU untuk mereguk suara warga Nahdliyin saja. Padahal NU dikenal sebagai organisasi nonpartisan. Dalam menghadapi Pilkada, NU harus memposisikan diri sebagai organisasi yang netral. Namun seandainya ada warga NU saling berhadap-hadapan pada Pilkada tersebut, maka jangan harap Jawa Timur akan dimenangkan NU. Sebab, di situlah awal perpecahan.

Mengacu Pilgub 2008, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur telah menetapkan lima pasangan calon yang akan berkompetisi dalam pemilihan Gubernur Jatim 2008. Khofifah Indar Parawansa (kader NU)-Mudjiono diusung PPP dan parpol-parpol kecil, seperti PPNUI, PNI-Marhaen, Partai Merdeka, Partai Pelopor, PIB, PNBK, PKPI, PBR, PDS, PKPB, dan Partai Patriot.

PDI-P kala mengusung calon sendiri yakni Sutjipto-Ridwan Hisjam (SR) dengan ditopang ormas Kosgoro 1957 yang menjadi underbouw Partai Golkar. Kemudian pasangan Soenarjo-Ali Maschan Moesa (kader NU) diusung Partai Golkar. Lalu ada Achmady (kader NU)-Soehartono menggunakan kendaraan politik tunggal PKB paling besar. Pasangan terakhir Soekarwo-Saifullah Yusuf (kader NU) diusung Partai Demokrat, PAN, dan PKS.

Dalam Pilgub Jatim 2008, Khofifah dan Achmady yang menjadi refresentasi NU, kalah. Pemenangnya pasangan Soekarwo dan Gus Ipul.

Sejarah kembali terulang pada pemilihan Gubernur Jawa Timur 2013 periode 2013–2018. Ada empat pasang kandidat, yaitu pasangan petahana Soekarwo-Saifullah Yusuf (kader NU) yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PKS, PPP, Partai Hanura, Partai Gerindra, PKNU, PDS, PBR dan 22 partai politik non-parlemen. Sementara Khofifah Indar Parawansa (kader NU)-Herman Surjadi Sumawiredja saat itu diusung PKB dan 5 partai politik non-parlemen. Ada juga pasangan Eggi Sudjana-Muhammad Sihat yang maju dari jalur independen. PDI-P lagi-lagi mengusung calon sendiri yakni Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah. Dan untuk kedua kalinya, NU gagal.

Di sini dapat dilihat bahwa elite partai sengaja memecah belah suara Nahdliyin. Sebab, hanya dengan cara itu mereka dapat memenangi pemilihan. Namun seandainya NU bersatu, barangkali hal itu tidak akan terjadi.

Sejak kader NU terlibat dan dilibatkan dalam perebutan kursi Pilkada, hal ini membuat ulama harus jatuh bangun menjaga martabat dan wibawa NU. Padahal peran ulama sebagai pendorong dan pemberi arah bagi persoalan bangsa, justru disalahgunakan.

Pada akhirnya banyak ulama terlibat dalam politik praktis tetapi dengan tetap menggunakan atribut-atribut NU. Jika itu dilakukan, bukan hanya akan mencabik-cabik wajah NU tetapi akan membawa NU kehilangan pamor. Ya, corak keragaman dan watak kebangsaan NU pun menjadi terganggu.

Tampaknya, kegagalan NU untuk ketiga kalinya bakal terulang di ajang Pilkada 2018. Dan elite partai mulai tidak sungkan membuat Jawa Timur ‘hijau’. Mereka rela melepas ego demi melanggengkan kekuasaan. Keputusan DPP PDIP memunculkan pasangan Gus Ipul dan Azwar Anas yang notabene sama-sama kader NU, dan adanya Khofifah sebagai kompetitor, menjadi bukti bahwa elite partai ingin menjadikan NU sebagai tunggangan politik.

Sebenarnya tidak menjadi masalah bagi warga NU untuk terjun ke politik praktis, namun alangkah baiknya jika mereka harus melepaskan diri dalam kepengurusan di organisasi.

Hal tersebut sesuai dengan keputusan Muktamar NU di Boyolali Solo dan peraturan PBNU No 151/2005 yang mengharuskan kader NU memilih salah satu di antara menjadi pengurus harian NU atau pengurus parpol. Ini juga menyangkut komitmen NU untuk kembali pada khittah 1926. Karena itu jangan hanya ditafsirkan NU menjauhi arena politik, tetapi khittah 1926 adalah memberi nilai-nilai pada idealitas dan mempersatukan umat. Solid dan utuhnya bangsa, ditandai dengan solid dan bersatunya para ulama. Sementara solidnya para ulama ditandai dengan solid dan utuhnya NU. Sementara hancurnya bangsa ini dimulai ketika para ulama bercerai berai dan hanya memikirkan dirinya masing-masing.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here