Korupsi, Antara Dicaci dan Dikagumi

2
1007
Ilustrasi sumber : fredywp.blogspot.com

Nusantara.news – “Hebat betul si Agus itu, baru 5 tahun bekerja sudah  punya Fortuner,” ucap seorang teman masa kecil tentang Agus si tukang ripik (mencari kayu bakar) yang sorenya sering terlihat menggembala tiga ekor kerbau milik tetangganya.

“Itulah nasib orang. Siapa yang tahu?” komentar teman saya yang satu lagi. Pokoknya, setiap warga desa begitu terpesona melihat Agus turun dari Fortuner, tanpa sungkan menyalami siapa saja yang ketika itu hadir di acara pernikahan saudara jauh saya.

Warga desa bertambah kagum, karena Agus orangnya tetap andap asor (rendah hati). Kalau masih ingat bacaan kelas 1 SD 1970-an, seperti Mutu temanku, tak pernah sombong, baik budinya, suka menolong. Seperti itulah sosok Agus di mata warga desa di Kampung saya, Gunungkidul.

Tentu. Nama Agus adalah nama yang sudah saya samarkan. Tapi intinya, betapa warga desa yang lugu dan suka main ceki (berjudi dengan kartu kecil huruf Cina) begitu terpesona pencapaian hidup yang ukurannya kebendaan. Tidak banyak yang mengagumi saya yang sejak SMP sudah suka menulis puisi, atau setelah beranjak dewasa ikut-ikutan menumbangkan Pak Harto.

“Kamu ini cerdas. Tapi nasibnya kurang bagus,” begitu komentar konco kenthel (sahabat karib) yang sejak umur balita runtang-runtung dengan saya. Dalam pandangannya, menjadi orang itu harus kaya (dadi uwong kuwi kudu sugih).  Maka tidak heran, dalam obrolan warga desa di kampung sering terselip pernyataan, wis dadi uwong. Sudah jadi orang.

Kosa kata lain ada juga menyebutkan, rumongso diuwongke yang secara harafiah berarti merasa diorangkan. Tapi pernyataan itu mengandung makna tersirat : ditinggikan harkat dan martabatnya. Karena orang, uwong, itu bukan sekedar terjemahan human dari bahasa Inggris atau homo sapiens dari bahasa latin, melainkan juga menyangkut hak dan martabat seseorang.

Saat harkat dan martabat berkelindan dengan nikmat duniawi: wismo (istana), wanito (perempuan), turonggo (alat transportasi prestisius), kukilo (burung/kelangenan/hiburan) dan curigo (keris/senjata) sejak zaman embah-embah dulu, maka kemuliaan manusia tidak lagi diukur berdasarkan tingginya akal dan budi, atau kalau turunan bangsawan trah Mataram, sudah tidak lagi diikat uger-uger (code of conduct) Wewarah Sultan Agungan yang harus memiliki kompetensi tertentu untuk menjalankan dharma seorang ksatria.

Jadi tidak mengherankan, sejak era Amangkurat I, ketika hasrat berkuasa para Pangeran lebih tinggi dari kecakapan kompetensi yang diwariskan Sultan Agung, maka yang terjadi adalah perebutan kekuasaan yang menghalalkan segala cara. Mataram yang pernah berjaya hingga nglurug perang ke Batavia terpecah-pecah menjadi sejumlah kerajaan, kadipaten, tanah perdikan, yang pemerintahannya langsung diawasi Deller Belanda.

Bahkan ada satu pangeran yang akhirnya menjadi raja pasca Perjanjian Giyanti, sikap politiknya berubah-ubah, kadang memusuhi Belanda, kadang bersekutu dengan Belanda, dan bahkan rela menyerahkan garwa ampilnya (satu diantara istri sahnya) dipersunting oleh Deller (pejabat tertinggi Belanda di tingkat Provinsi) Belanda.  Padahal, istri bagi orang Jawa menyangkut kehormatan yang wajib dibela dan dijaga hingga tetes darah penghabisan (sedumuk bathuk senyari bumi ditohi pati),

Karena menjaga kehormatan diri saja tidak bisa, menjadi suatu hal yang niscaya apabila wilayah Mataram  yang diwariskan Sultan Agung meliputi seluruh pantai utara Jawa, tanah-tanah perdikan seperti Kedu (Magelang, Temanggung dan Purworejo) hingga tanah Priangan, jatuh ke tangan Belanda. Wilayah Mataram pun, termasuk Nagara Agung Kasunan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta,  semua berada dalam pengampuan Belanda.

Tingginya hasrat berkuasa para Pangeran itu sudah pasti didorong oleh keinginan yang lebih bersifat kebendaan.  Aura yang bersifat spiritual memang ditradisikan, namun lebih bersifat artificial sekedar nguri-nguri kabudayanWewarah Sultan Agungan yang berupa bait-bait macapat hanya sekedar dilestarikan menjadi acara klenengan yang mengundang penari gambyong atau lainnya.  Raos kasulistiyan, raos kasusilan dan raos kawiraman hanya menjadi semacam kegiatan ekstra kurikuler kerabat raja yang tinggal di istana.

Itulah persoalan etik yang mungkin bukan hanya terjadi di masyarakat kraton di Jawa, terlebih masyarakat di kampung saya, Gunungkidul, yang meskipun menjadi cikal-bakal lahirnya Mataram, karena Pemanahan, Sutawijaya alias Panembahan Senopati, secara historis dan spiritual memiliki tautan dengan daerah yang bernama Giring, Kecamatan Panggang, tapi dari dulu ke dulu Gunungkidul hanya dianggap sebagai daerah periperial.

Oleh karenanya, perjuangan melawan korupsi sebagaimana diiktiarkan sahabat-sahabat yang bergabung dalam Gerakan Puisi Menolak Korupsi yang hingga sekarang terus bergerak melakukan road-show ke sejumlah kota, tidak semudah mencari semut di dahan rambutan. Karena korupsi, khususnya di Jawa, meskipun sejak kecil diajarkan mengambil yang bukan hak itu dosa, tapi secara faktual, nguwongke (meninggikan harkat dan martabat) seseorang dengan ukuran kebendaan telah mewabah hingga ke kampung masa kecil saya.

Memang, selama ini korupsi hanya dimaknai sebagai kata kerja (tindakan), bukan sebagai kata sifat yang secara tegas melahirkan garis damarkasi baik – buruk. Sebagai tindakan Korupsi hanya bisa terdeteksi manakala sejumlah unsur yang mendefinisikan suatu tindakan disebut korupsi dapat dibuktikan. Di tingkat perencanaan ada yang disebut permufakatan jahat yang harus disodorkan bukti-bukti materiilnya secara lengkap.

Sebab bahasa hukum memang (dan itu sudah semestinya) bekerja di wilayah pembuktian untuk mengadili suatu tindakan. Namun persoalannya, apakah aparat penegak hukum yang bekerja untuk mendeteksi dan sekaligus melakukan penindakan sudah cukup personil?  Bagaimana kalau kebiasaan korupsi sudah begitu mewabah, atau istilah MAW Brower, sudah menjadi darah yang menggerakkan mesin birokrasi itu sendiri?

Sekarang sebut saja KPK menangkap tangan Bupati Klaten. Padahal, bukan tidak mungkin bupati-bupati di kabupaten lain korupsinya justru lebih parah dari bupati Klaten, tapi karena tindakannya tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum, mungkin saking pintarnya menyamarkan tindakan, maka dia terlepas dari sebutan orang yang telah melakukan korupsi. Pada akhirnya alasan kurang personil terdengar begitu klasik dan njelehi.

Tapi yang jelas, meskipun pelaku korupsi yang mengenakan seragam oranye masih bisa senyum-senyum dan melambaikan tangan saat digiring ke ruang pemeriksaan, namun sudah muncul caci maki dari kalangan masyarakat. Dan itu sebagai modal besar, karena korupsi sudah masuk ke wilayah kata sifat yang lebih menegaskan darmakasi baik dan buruk.

Di sini saya melihat paradox, di satu sisi seseorang dianggap menjadi orang (be human) kalau memiliki harta berlimpah, tapi di sisi lain manakala Tubagus  Wawan, suaminya Walikota Tangerang Selatan yang kekayaannya sungguh melimpah tertangkap korupsi seketika itu pula dicaci-maki.

Memang, ada satu dua warga dan mungkin termasuk saya, bersikap kritis terhadap orang kaya, apalagi yang kaya mendadak. Tapi sikap kritis itu akan dimaknai oleh kebanyakan orang di kampung sebagai bentuk dari sifat iri dan dengki. Karena rejeki memang sudah ada yang mengatur. Sudah ada garis tangan masing-masing. Tak perlu saling mengusik .

Mungkin sebelum kapitalisme bertahta sejak renaisance hingga era yang kata Bang Hariman Super Kapitalis yang penuh rekayasa finansial, ukuran “menjadi orang” bukan semata kebendaan, melainkan juga ulah kanuragan dan pikiran-pikiran bijak seperti Ashoka yang meskipun lahir dari rahim istri selir akhirnya menjadi Maharaja yang menyatukan India.

Di kampung saya sendiri, sebelum Kapitalisme sangat bertahta di benak dan pikiran masyarakat, orang yang kaya mendadak biasanya digosipkan ngingu (memelihara)  thuyul. Ada juga yang bilang ngingu Buto Ijo, atau menjadi kekasih gelap Nyi Blorong. Tapi gosip soal thuyul dan sejenisnya atau di daerah lain ada istilah babi ngepet, sudah jarang terdengar lagi kecuali di film-film televisi. Kaya mendadak bukan sesuatu yang perlu dikritisi, apalagi yang bersangkutan suka berbagi.

Maka orang-orang mengagumi ketika Agus yang dulunya penggembala kerbau, merantau ke Jakarta selama 5 tahun dan pulangnya membawa Fortuner. Tapi andangan mereka seketika mbalik grembyang (berubah total), mana kala si Agus yang makmur mendadak itu masuk penjara dan kembali miskin karena semua harta miliknya disita saat sebuah berita menyebutkan dia menjadi kaki tangan bos yang menggelapkan dana masyarakat melalui investasi bodong.

Sudah itu, sederet caci maki, termasuk kebiasaan-kebiasaan buruk si Agus di kala remaja, seperti nyolong ayam, yang semula dilupakan diungkit kembali. Itu berbanding terbalik dengan ketika si Agus pulang kampung berkendara mobil Fortuner, ada banyak acungan jempol ditambah beberapa tanda cinta dan wow di akun facebooknya.

Tapi orang-orang di kampung saya, mendadak ramai-ramai memberikan tanda marah saat berita tentang penangkapan Agus dishare ke group facebook yang sebagian besar anggotanya orang sekampung, dari generasi saya hingga generasi yang 30 tahun di bawah saya.

Untuk itu, usaha-usaha penumpasan korupsi tidak cukup di tangan KPK. Kita sebagai bagian dari masyarakat yang waras harus lebih memaknai Korupsi dalam domain kata sifat –koruptif yang secara tegas membuat damarkasi benar dan salah, hak dan bathil, dan memandang korupsi tidak berada di wilayah subhat yang membuat Korupsi dicaci dan dikagumi.

Petuah Pangeran Sambernyowo, ojo kagetan, ojo nggumunan, ojo dumeh mungkin bisa dijadikan rujukan untuk membangun budaya anti korupsi ke jantung hati masyarakat kita. []

Foto Marlin Dinamikanto.

Marlin Dinamikanto, Jurnalis nusantara.news, berkatepe Palembang dan tinggal di Jakarta. Kini dengan dipimpin Sigid Harjo Wibisono, pendiri sekaligus pemilik nusantara.news sedang mengkaji Babad Tutur dan Babad Lampahan Pangeran Sambernyowo. Penyair yang puisi-puisinya hanya terbit di akun facebook miliknya ini lahir di RS Mangkuyudan, Kota Yogyakarta, 7 Januari 1969. Weton Seloso Kliwon. Pernah sekolah di jurusan musik IKIP Jakarta, pernah menjadi pimred Kabar dari Pijar (KdP).

2 KOMENTAR

  1. Jadi, budaya feodalisme itu turut menyuburkan korupsi ya … namun, secara historis kita juga punya kebiasaan untuk membayar upeti yang (tentu) berbeda dibandingkan gratifikasi … Maka, rasanya sulit memberantas korupsi karena itu bagian dari sejarah panjang kita …

    • Feodalisme hanya satu diantaranya, dan selanjutnya sikap permisif masyarakat dan pengagungan keberhasilan seseorang yang semata-mata bersifat kebendaan.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here