Korupsi APBD Tumbuhkan Ketidakpercayaan Masyarakat

0
67
Ilustrasi APBD (Foto: Medcom.id)

Nusantara.news, Kota Malang – Dinamika panas yang bergulir di Kota Malang terkait diumumkannya beberapa pejabat publik Kota Malang, baik dari eksekutif dan legislatif yang menjadi tersangka baru kasus dugaan korupsi pembahasan APBD-P Kota Malang TA 2015 oleh KPK.

Fenomena tersebut menjadi pembicaraan panas di masyarakat, apalagi pada beberapa bulan kedepan akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang 2018. Beberapa pejabat yang ditentukan sebagai tersangkan oleh KPK diantaranya merupakan Calon Walikota Malang 2018 mendatang.

Pembahasan APBD-P yang menjadi akar permasalahan dari fenomena ini menjadi sorotan dari berbagai kalangan akademisi. Pasalnya pembahasan APBD Kota Malang terkesan tenang dan, bahkan tidak banyak terlalu diketahui oleh masyarakatnya sendiri.

Heri Kusbiantoro, Warga RW IV/ RT 26 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen menjelaskan tidak mengetahui sepenuhnya terkait arah APBD Kota Malang. “Pembahasan yang dilakukan di Kelurahan hanya didominasi berupa kebutuhan pembangunan-pembangunan fisik, dan teknis contohnya langsung pembangunan jalan, paving atau jembatan begitu, selebihnya ia kurang mengetahui,” ungkapnya.

Ditanyakan terkait pentingnya APBD bagi masyarakat, ia menjelaskan bahwa memang sangat penting. “Penting bagi masyarakat untuk pembangunan, tapi kelihatannya masih banyak kurang antusias,” jelasnya kepada wartawan.

Padahal, APBD merupakan salah satu dokumen yang menentukan arah pembangunan Kota Malang kedepan, yang merasakan pembangunan tersebut juga akan kembali pada masyarakat. Sungguh miris ketika minimnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat terhadap APBD, terlebih pengetahuan mengenai arah APBD kedepan.

Pembahasan APBD-P yang tenang tersebut memiliki potensi adanya permainan transaksional dibelakang, yakni di tataran wakil rakyat tertinggi daerah. Banyaknya anggota DPRD Kota Malang yang disebut sebagai tersangka baru dalam kasus suap APBD Kota Malang, menjad gambaran bahwa ada permainan anggaran di tataran pejabat tertinggi, wakil rakyat.

Ketua Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPotoda), Universitas Brawijaya Malang, Ngesti Dwi Prasetyo menyampaikan, bahwa fenomena itu patut menjadi perhatian. Karena itu menunjukkan bahwa proses penganggaran APBD yang terkesan tenang justru di dalamnya terjadi transaksional.

“Tentu ini menjadi perhatian kita bersama, bahwa APBD kita yang dari rakyat kemudian dicuri dalam tanda kutip,” tambah Ngesti.

Jumlah tersangka yang terbilang cukup banyak tersebut, menunjukkan bahwa Kota Malang saat ini krisis atau darurat Pemerintah Daerah. Karena para wakil rakyat yang seharusnya menjadi pengawas terhadap eksekutif ternyata menyalahi aturan dengan melakukan sederet transaksi.

“Ini darurat Pemerintah Daerah karena yang terkena kasus adalah Pemerintah Kota Malang ditambah anggota DPRD,” jelasnya lagi.

Ketidakpercayaan Terhadap Wakil Rakyat Tumbuh

Pasca diumumkan secara resmi oleh KPK terkait adanya tersangka baru dari kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Kota Malang TA 2015, ketidakpercayaan masyarakat terhadap para wakil rakyat akan tumbuh.

Ngesti melanjutkan penjelasannya, dimana hal itu akan berdapmpak adanya krisis kepercayaan dari masyarakat. Selain itu, karena ada dugaan tersangka, maka bukan tidak mungkin fungsi pengawasan akan melemah dan layanan publik pada program rakyat akan turut terancam. Pasalnya, secara tidak langsung para wakil rakyat terkesan menyalahgunakan kedudukan dan kepentingan dalam pembahasan APBD-P Kota Malang tersebut.

Sekdar informasi, beberapa tersangka dugaan suap pembahasan APBD-P Kota Malang TA 2015 yang melibatkan pejabat publik yakni M Anton, Walikota Malang Non-Aktif (PKB), Djarot Edi S (Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pembangunan Perumahan Kota Malang), H M Zainuddin (DPR Fraksi PKB), Sahrawi (PKB), Salamet (DPR Fraksi Gerindra), Imam Fauzi (PKB), Abdul Rahman (PKB), M Arief Wicaksono, Ketua DPRD Kota Malang Non-Aktif (PDIP), Yaqud Ananda Gudban (DPR Fraksi Hanura), Suprapto (PDIP).

Adapun lainnya yakni, Mohan Katelu (DPR Fraksi PAN), Abdul Hakim, Ketua DPRD Kota Malang Aktif (PDIP), Heri Pudji Utami (DPR Fraksi PPP), Syaiful Rusdi (PAN), Tri Yudiani (PDIP), Wiwik H Astusi (DPR Fraksi Demokrat), Sulik Lestyowati (Demokrat), Rahayu Sugiarti (DPR Fraksi Golkar), Sukarno (Golkar), Heri Subianto (Demokrat) dan Bambang Sumarto (Golkar).

Rentetan nama tersebut terkesaan seperti jamaah tersangka korupsi para pejabat publik di Kota Malang, baik dari eksekutif dan legislatif. Darurat pemerintahan daerah bisa saja digunakan untuk kondisi Kota Malang saat ini.

Melihat rangkaian fenomena tersebut, Ngesti berpesan, dengan bergulirnya kasus ini agar layanan publik tetap berjalan dan tidak terpengaruh. Begitu juga dengan proses pengawasan yang semestinya terus dijalankan oleh legislatif agar tetap berjalan. “Layanan dan pengawasan harus tetap berjalan,” tutup Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tersebut.

Dengan serangkaian nama pejabat publik yang menjadi tersangka kasus suap tersebut, akan membangun stigma birkrasi pemerintahan menjadi buruk. Bahkan, ketidak percayaan (untrust) terhadap lembaga pemerintahan semakin bertambah. Apatisme dan keacuhan masyarakat pun akan bermunculan. Hal itu yang akan menghambat pembangunan suatu daerah.

Tingkat korupsi yang tinggi, kepercayaan masyarakat rendah terhadap pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pembangunan pun juga akan rendah. Perlunya penegakkan hukum, dan juga pemerataan pendidikan masyarakat dibutuhkan. Agar antar masyarakat juga dapat menjadi pengawas aktif jalannya suatu pemerintahan negara. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here