Korupsi Bupati Kudus di Tengah Tren Vonis Ringan Koruptor

0
37
Bupati Kudus Muhammad Tamzil mengenakan rompi tahanan KPK

Nusantara.news, Jakarta – Bupati Kudus Muhammad Tamzil terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tamzil ditangkap bersama delapan orang lainnya yang terdiri dari unsur staf, ajudan bupati, dan calon kepala dinas setempat. KPK juga mengamankan sejumlah uang sebagai bukti. Tamil kini sudah berstatus tersangka gratifikasi alias suap seleksi jabatan perangkat daerah di Kabupaten Kudus.

Tamzil memang bukan orang asing bagi warga Kudus. Ia sudah lama berkarier di Pemerintah Kabupaten Kudus. Pada 1991, dia menjabat sebagai kepala dinas pekerjaan umum di kabupaten Jawa Tengah itu. Karier Tamzil menanjak ketika terpilih menjadi Bupati Kudus periode 2003-2008. Tak lagi menjadi bupati, Tamzil kemudian menjadi staf ahli gubernur Jateng pada tahun 2008. Saat itu ia juga sempat mencalonkan diri sebagai gubernur Jateng, namun kalah dari Bibit Waluyo.

Tamzil ternyata pernah melakukan korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2004 saat dirinya menjabat Bupati 2003 -2008. Kejaksaan menahan Tamzil pada September 2014. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang kemudian memvonis Tamzil 22 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan pada Februari 2015.

Pernah dipenjara dalam kasus korupsi tak membuat karier politik Tamzil tamat. Dia mencalonkan diri kembali menjadi Bupati Kudus pada Pilkada 2018. Didukung Partai Hanura, PKB, dan PPP, ia terpilih menjadi Bupati Kudus periode 2018-2023.  Namun, belum genap setahun menjabat Bupati, KPK menangkap dirinya pada Jumat, 26 Juli 2019, terkait jual-beli jabatan di Pemkab Kudus.

Penangkapan untuk kali kedua dalam kasus korupsi Bupati Kudus itu membuat KPK memberi peringatan kepada partai politik untuk tak memilih bekas terpidana korupsi jadi calon kepala daerah. "KPK kembali mengingatkan agar pada Pilkada 2020, partai politik tidak lagi mengusung calon kepala daerah dengan rekam jejak yang buruk," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di kantornya, Sabtu, 27 Juli 2019.

Mantan Bupati Kudus, Jawa Tengah, Muhammad Tamzil dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (24/2/2015) lalu. Hakim menjatuhkan vonis penjara 1 tahaun 10 bulan untuk Tamzil terkait kasus korupsi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kudus tahun 2004. Tamzil juga dikenakan denda sebesar Rp 100 juta atau setara dengan tiga bulan kurungan.

Memutus Mata Ranta Korupsi Kepala Daerah

Penangkapan Bupati Kudus Tamzil memperpanjang deretan kepala daerah yang dicokok KPK karena perkara korupsi. Sepanjang 2004-2019, komisi anti-rasuah telah memproses pidana 114 kepala daerah, yakni 17 gubernur, 74 bupati, dan 23 wali kota. Pada tahun 2019 ini saja, KPK setidaknya telah menangkap empat orang kepala daerah. Selain Tamzil, KPK juga menangkap Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Bupati Mesuji Khamami, dan Bupati Talaud Sri Wahyuni.

Untuk kasus Tamzil, terbuka kemungkinan ia dijatuhi hukuman mati jika merujuk pada pasal 2 ayat (2) UU Tipikor lantaran ia mengulangi tindak pidana korupsi. Sayangnya, dalam praktik hukum di Indonesia, belum pernah ada koruptor yang dihukum mati. Pidana bagi yang dijatuhkan kepada koruptor masih jauh dari rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ICW bahwa sepanjang 2016-2018, rata-rata vonis terhadap koruptor yang dijatuhkan pengadilan tipikor hanya 26 bulan penjara. Itu disimpulkan dari vonis untuk 1.162 terdakwa dalam 1.053 perkara korupsi selama tiga tahun terakhir yang dikeluarkan pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung.

Vonis ringan ini selain tidak memberi efek jera pada koruptor, juga menunjukkan bahwa hakim di pengadilan tipikor belum berada dalam perspektif urgensi dan kedaruratan melawan korupsi. Dalam hal ini, hakim tipikor mesti berkaca kepada hakim di Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta yang menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap Brigjen TNI Teddy Hernayadi dalam kasus korupsi alutsista TNI. Padahal Oditur Militer hanya menuntut Teddy dipidana 12 tahun penjara.

Pengadilan tipikor ini kerap luput dari setiap pembahasan mengenai pemberantasan korupsi, karena seluruh mata tertuju kepada KPK. Padahal seluruh hasil kerja KPK bisa tidak ada artinya, jika hakim tipikor tidak memutus perkara dengan semangat pemberantasan korupsi. Semangat itulah yang kurang terlihat. Itu sebabnya vonis yang dijatuhkan hanya rata-rata 26 bulan. Atau bahkan banyak terdakwa korupsi yang divonis bebas. Apalagi sejumlah hakim tipikor ditangkap karena menerima suap.

Baca: https://nusantara.news/vonis-minimal-untuk-koruptor/

Di samping vonis berat bahkan hukuman mati, koruptor juga perlu dicabut hak politiknya. Pencabutan hak politik merupakan instrumen yang juga bisa dipakai sebagai salah satu efek jera. Pencabutan hak politik diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di sana disebut hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim di antaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

Hal lain yang tak kalah penting, semestinya partai politik tidak mengusung calon kepala daerah yang jelas-jelas punya rekam jejak buruk, termasuk pernah dihukum karena korupsi. Partai sejatinya memilih orang-orang terbaik dan mengantarkan mereka ke lembaga-lembaga negara yang terhormat. Dan setelah duduk di lembaga terhormat itu, partai mengontrol sepenuhnya sepak terjang mereka.

Namun di era pragmatisme partai yang juga kehilangan ideologi, pertimbangan idealistic (kualitas, integritas, dan akseptabilitas calon) bukanlah hal yang utama. Saat ini, selain semata memburu kuasa dan rente, umumnya partai politik dikelola layaknya perusahan jasa rental. Pengurusnya bisa menyewakan kepada siapa saja yang berminat ikut dalam kontestasi pemilu: termasuk koruptor sekalipun.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here