Korupsi di Kapal Perang Produksi Kebanggaan Nasional

0
491
Inilah tampilan kapal perang BRP-Tarlac

Nusantara.news, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka dugaan suap penjualan kapal perang Strategic Sealift Vessel (SSV) oleh PT PAL Indonesia ke Pemerintah Filipina. Mereka adalah Direktur Utama PT PAL, M Firmansyah Arifin, Direktur Keuangan dan Teknologi PT PAL Indonesia, Saiful Anwar dan GM Treasury PT PAL, Arief Cahyana. Seorang lain bernama Agus Nugroho yang menjadi perantara suap.

Namun, kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, ada satu tersangka yang belum ditahan, yakni Saiful Anwar. “SAR belum diamankan karena masih berada di luar negeri, kami minta dia kooperatif dan segera kembali ke Indonesia,” kata Basaria di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (31/1). Basaria tidak menjelaskan di negara mana keberadaan Saiful dan dalam rangka apa dia ke luar negeri.

Saiful Anwar adalah alumni Teknik Perkapalan ITS tahun 1978. Dia adalah kakak kelas Firmansyah Arifin, yang lulus dari tempat yang sama tahun 1981.

“Keempatnya ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di dua tempat berbeda, 30 Maret kemarin. Dari tangan Arief Cahyana, penyidik menyita US$25 ribu,” kata Basaria. Uang itu diduga cashback dari agen pemasaran kepada pejabat PT PAL Indonesia.

Basaria menjelaskan, Pemerintah Filipina memberikan komisi sebesar 4,75% dari nilai kontrak pembelian dua kapal sebesar USD86,96 juta kepada agency AS Incorporation.

“Dari nilai 4,75% itu, sebanyak 1,25% atau USD1,087 juta merupakan commitment fee kepada pejabat PT PAL Indonesia,” ungkap Basaria. Menurut Basaria, sebelum  menerima US$25 ribu, pada Desember 2016 pimpinanPT PAL Indonesia juga sudah menerima US$163. “Jadi ini pembayaran tahap kedua,” imbuh Basaria.

Atas perbuatannya, Firmansyah, Arief dan Saiful Anwar disangka melanggar Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 kesatu KUHP. Sedangkan Agus Nugroho akan dijerat Pasal 5 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 kesatu KUHP.

Filipina memesan  dua unit SSV pesanan dari PT PAL Indonesia untuk harga 3,8 Miliar Peso yang bersumber dari dana modernisasi alutsisa Sandatahang Lakas ng Pilipinas (Angkatan Bersenjata Filipina). Persetujuan pembelian SSV diberikan oleh Menteri Pertahanan Voltaire Gazmin pada 30 Oktober 2013. SSV dirancang  sebagai pusat komando terapung oleh Hukbong Pandagat ng Pilipinas (Angkatan Laut Filipina).

Sandatahang Lakas ng Pilipinas  memberi nama kapal ini BRP Tarlac (LD-601). Tarlac merupakan nama provinsi kelahiran Presiden Filipina (waktu itu) Benigno Simione Aquino. BRP-Tarlac mulai resmi menjadi bagian dari armada Angkatan Laut Filipina sejak 1 Juni 2016.

Kapal yang mempunyai berat 7.300 ton itu berlayar ke Filipina pada hari Minggu, 8 Mei 2015, dan dilepas oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dari Dermaga Ujung Surabaya. Satu kapal lagi akan berlayar ke Filipina pada pertengahan tahun ini.

Sebetulnya pengiriman kapal SSV ini ke Filipina adalah momentum bersejarah, karena inilah pertama kalinya Indonesia berhasil menjual kapal perang ke luar negeri.  Pembuatan kapal perang tersebut oleh PT PAL Indonesia juga prestasi, sebab PT PAL Indonesia berhasil memenangkan tender internasional yang diikuti oleh industri perkapalan dari 8 negara.

Sayang, produk nasional yang membanggakan ini tercoreng oleh tindak pidana korupsi pembuatnya sendiri. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here